Pusat Focus – Pagi di MH Thamrin itu selalu sama. Klakson bersahut-sahutan, motor menyelinap, mobil berebut ruang. Tapi ada satu hal yang berubah di depan Sarinah. Setelah lama jadi perbincangan, JPO Sarinah kini kembali masuk agenda pembangunan Pemprov DKI Jakarta.
Kabar ini menghangat pada 9 Januari 2026, ketika Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pemerintah provinsi akan membangun kembali jembatan penyeberangan orang di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Alasannya terdengar sederhana, tapi berat maknanya: fasilitas ini dinilai masih diperlukan, terutama untuk penyandang disabilitas agar bisa menyeberang lebih aman.
Kenapa penting sekarang? Karena kawasan Sarinah adalah simpul aktivitas yang padat, sekaligus wajah Jakarta yang dilihat banyak orang. Keputusan soal satu titik penyeberangan bisa memengaruhi kebiasaan ribuan pejalan kaki setiap hari. Bagi pembaca Indonesia, ini bukan cuma berita Jakarta. Ini contoh nyata bagaimana kota besar mengatur ulang prioritas keselamatan jalan, dan bagaimana desain fasilitas publik bisa menenangkan atau justru membuat orang ragu melangkah.
Fakta kunci yang jadi perhatian publik muncul bersamaan: Pemprov DKI menegaskan pelican crossing tidak akan ditutup. Artinya, penyeberangan di permukaan jalan tetap tersedia, sementara JPO menjadi opsi tambahan. Di bagian tengah artikel ini, ada detail penting soal “dua pilihan” yang dipilih Pemprov DKI, sekaligus mengapa sebagian kelompok pejalan kaki tetap memasang tanda tanya.
Dukungan warga menguat: “Lebih aman, lebih tenang”
Di lapangan, respons warga cenderung positif. Sejumlah pekerja dan warga yang beraktivitas di sekitar Sarinah menyebut lalu lintas yang padat membuat menyeberang di permukaan jalan tetap terasa menegangkan, meski ada lampu penyeberangan.
DetikNews pada 10 Januari 2026 menurunkan laporan yang menangkap nada itu. Ada warga yang menyebut JPO Sarinah bisa memberi rasa aman, bahkan berpotensi menjadi ikon kota kalau desainnya baik. Ada pula yang menyinggung harapan paling praktis: jika dibangun, JPO harus dirawat, bersih, tidak berubah fungsi jadi tempat berjualan liar, dan idealnya ramah semua kalangan.
Dukungan ini penting dibaca sebagai suara pengguna harian, bukan sekadar opini. Sarinah bukan kawasan “sekali lewat”. Ini pertemuan kantor, wisata, halte, trotoar, dan arus kendaraan yang tak pernah benar-benar sepi.
Di titik seperti itu, keberadaan penyeberangan yang “steril” dari laju kendaraan sering membuat orang bernapas sedikit lebih lega. Apalagi bagi lansia, orang tua dengan anak kecil, dan difabel yang membutuhkan ruang gerak lebih aman.
Pro kontra pelican crossing: Pemprov DKI pilih model “dua jalur”
Meski dukungan warga menguat, perdebatan tetap ada. Intinya begini: sebagian komunitas pejalan kaki khawatir pembangunan JPO Sarinah akan membuat penyeberangan di permukaan jalan, yakni pelican crossing, tersisih atau ditutup.
Kekhawatiran itu dijawab langsung oleh Pramono. Ia menyatakan penyeberangan di bawah tetap dibuka, sedangkan JPO hadir sebagai alternatif. Pernyataan ini muncul di beberapa pemberitaan dan kanal resmi Pemprov DKI.
Yang menarik, Pemprov DKI juga mengakui ada kritik dari Koalisi Pejalan Kaki. Metro TV menulis, kelompok tersebut menilai kebijakan membangun ulang JPO di lokasi yang sudah “diadaptasi” dengan pelican crossing dapat terlihat seperti langkah mundur dalam penataan kota. Di sisi lain, Pemprov DKI menekankan kebutuhan penyeberangan yang benar-benar terpisah dari arus kendaraan, terutama bagi difabel.
Di sinilah ini yang berubah. Bukan cuma soal ada atau tidaknya jembatan. Jakarta sedang menguji pendekatan “pilihan ganda” untuk penyeberangan: permukaan jalan tetap ada, fasilitas di atas juga tersedia. Dalam bahasa kebijakan publik, ini upaya merangkul dua cara bergerak yang sama-sama punya pendukung.
Namun ada catatan yang belum bisa dijawab publik hari ini: Pemprov DKI belum mengumumkan detail teknis yang lengkap, termasuk desain final, jadwal rampung, dan mekanisme pengelolaan agar fasilitas tetap aman dan nyaman. Dalam situasi seperti ini, wajar bila diskusi belum selesai.
Wajib Tahu:
Pemprov DKI menyatakan pelican crossing di Sarinah tetap dibuka, sementara JPO menjadi alternatif.
ANTARA mencatat JPO Sarinah merupakan JPO pertama di Jakarta, dan pernah dibongkar pada 2022 dengan alasan penataan kota dan estetika.
Koalisi Pejalan Kaki mengkritik rencana pembangunan ulang JPO dan menilai ada potensi “paradoks” penataan kota, menurut laporan Metro TV.
Data Pusiknas Bareskrim Polri menyebut 10.428 pejalan kaki menjadi korban kecelakaan lalu lintas, dan perilaku menyeberang sembarang tempat menjadi faktor risiko terbesar dalam data yang mereka rujuk.
Polri melaporkan kecelakaan lalu lintas turun dari 150.096 kasus pada 2024 menjadi 141.608 kasus pada 2025, dengan korban meninggal pada 2024 disebut 26.839 orang (angka nasional).
Kenapa isu “aman menyeberang” jadi sensitif: angka kecelakaan dan realitas jalan
Kalau ada yang bertanya, mengapa urusan penyeberangan di Sarinah bisa jadi topik besar, jawabannya karena keselamatan jalan bukan urusan kecil.
Pusiknas Bareskrim Polri pernah menulis bahwa ribuan pejalan kaki menjadi korban kecelakaan, dan faktor menyeberang di sembarang tempat masuk kategori risiko tinggi dalam data yang mereka rujuk. Pesannya sejalan dengan prinsip dasar keselamatan: fasilitas penyeberangan harus terlihat, mudah diakses, dan membuat pengendara benar-benar melambat.
Di level nasional, Polri juga melaporkan tren kecelakaan yang menurun pada 2025 dibanding 2024. Angka penurunan ini kabar baik, tetapi tetap menyisakan pekerjaan rumah besar karena jumlah kasus dan korban masih tinggi.
Secara global, keselamatan jalan juga dipandang sebagai tantangan kesehatan publik. Dalam profil keselamatan jalan Indonesia yang merujuk estimasi WHO, jumlah kematian akibat kecelakaan jalan masih signifikan. Kita tidak sedang bicara satu dua insiden, melainkan masalah yang berulang.
Dari sudut itu, pembangunan JPO Sarinah bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini sinyal kebijakan: apakah kota bersedia “membeli” rasa aman bagi pejalan kaki, terutama kelompok rentan, meski harus berdamai dengan perdebatan desain kota.
Apa artinya untuk Indonesia: Sarinah bisa jadi contoh, tapi syaratnya jelas
Untuk Indonesia, pelajaran dari JPO Sarinah ada pada dua hal.
Pertama, kota besar mulai bergerak ke prinsip aksesibilitas. Dalam narasi resmi Pemprov DKI, kebutuhan difabel disebut sebagai alasan utama. Ini penting, karena akses yang aman bukan bonus. Ini hak dasar pengguna jalan.
Kedua, kebijakan “dua jalur” (pelican crossing tetap, JPO juga ada) bisa jadi contoh bagi kota lain yang sering buntu saat debat fasilitas penyeberangan. Banyak daerah menghadapi dilema serupa: jembatan penyeberangan dianggap aman, tapi sering dikeluhkan karena melelahkan dan tidak ramah lansia atau difabel. Sementara penyeberangan sebidang jalan dianggap setara, tetapi harus disertai disiplin lalu lintas yang kuat.
Yang perlu dicermati ke depan, detail teknisnya. Tanpa lift atau akses yang benar-benar ramah kursi roda, tujuan besar soal inklusivitas bisa melemah di lapangan. Lalu ada urusan yang sering terlupakan: keamanan dan pengawasan. Warga dalam laporan detik menyinggung kekhawatiran klasik soal fasilitas publik yang kotor, rawan disalahgunakan, atau tidak terawat. Itu bukan prasangka. Itu pengalaman kota.
Penutupnya sederhana tapi tegas. JPO Sarinah mendapat dukungan karena memberi rasa aman dan menenangkan langkah pejalan kaki di salah satu ruas tersibuk Jakarta. Pemprov DKI memilih tidak mengorbankan pelican crossing dan menjanjikan opsi ganda. Tantangan berikutnya ada pada eksekusi: desain yang ramah difabel, pengelolaan yang disiplin, dan transparansi soal jadwal serta detail pembangunan. Kalau itu terpenuhi, Sarinah bisa jadi etalase kebijakan yang bukan cuma terlihat bagus, tapi benar-benar melindungi orang yang berjalan kaki.
Hobi Games ?
