Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan 106 ribu lebih peserta BPJS PBI pengidap penyakit kronis atau katastropik direaktivasi otomatis pada 10 Februari 2026. Kebijakan itu disebut berlaku “per hari ini” dan menyasar peserta yang sebelumnya berstatus nonaktif.
Langkah ini penting karena menyangkut akses layanan pasien kronis yang membutuhkan terapi rutin, termasuk pasien cuci darah. Dalam polemik penonaktifan peserta PBI JKN, status nonaktif sering baru diketahui saat peserta datang berobat dan layanan administrasi kepesertaan bermasalah.
Konsekuensi paling dekat untuk publik adalah perubahan status kepesertaan sebagian pasien kronis dari nonaktif kembali menjadi aktif, sehingga layanan bisa dilanjutkan sesuai ketentuan. Pemerintah juga menegaskan ada jalur reaktivasi reguler bagi peserta lain yang masih memenuhi syarat.
Fakta kunci hari ini: angka yang disebut Mensos adalah 106 ribu lebih peserta BPJS PBI, disampaikan di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada 10 Februari 2026.
Ada detail penting yang terlihat dari dokumen aturan dan rangkaian rapat, terutama batas waktu reaktivasi, alur pelaporan lewat desa atau kelurahan dan dinas sosial, serta klausul khusus bagi peserta yang memiliki penyakit kronis atau katastropik.
Catatan wajib: negara Arab belum disebutkan jelas dalam rilis resmi yang tersedia.
Inti kejadian dan konteks ringkas
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut reaktivasi otomatis BPJS PBI untuk pasien kronis dilakukan pada 10 Februari 2026. “Yang pertama ini sudah otomatis aktif, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini ya,” kata Gus Ipul di Jakarta Pusat.
Program yang dimaksud adalah segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) dalam JKN, di mana iuran peserta ditanggung pemerintah. Dalam beberapa hari terakhir, penonaktifan massal peserta PBI memicu keluhan karena sebagian peserta mendapati statusnya nonaktif saat membutuhkan layanan.
Konteks kebijakan yang berjalan adalah pemutakhiran data penerima bantuan sosial dan subsidi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah menyatakan penyesuaian ini bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran, dengan narasi relokasi kepada kelompok yang lebih miskin dan lebih memenuhi kriteria.
Kementerian Sosial menyebut sepanjang 2025 ada 13,5 juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan dalam proses pemutakhiran. Dari jumlah itu, 87.591 peserta tercatat mengajukan reaktivasi dalam mekanisme yang tersedia.
Kronologi dan data pendukung
Rangkaian peristiwa menguat pada 9 Februari 2026. Gus Ipul menyampaikan di rapat bersama pimpinan DPR bahwa Kemensos membuka opsi reaktivasi otomatis untuk sekitar 100 ribu peserta PBI nonaktif yang mengidap penyakit kronis dan katastropik.
Pada hari yang sama, Antara mengutip pernyataan Gus Ipul yang menyebut data sasaran reaktivasi otomatis berasal dari BPJS Kesehatan. “Ini kita dapat datanya dari BPJS Kesehatan,” kata Gus Ipul.
Sehari kemudian, 10 Februari 2026, Mensos menyatakan angka yang direaktivasi otomatis menjadi 106 ribu lebih peserta. Klaim angka dan tanggal ini muncul konsisten pada setidaknya dua media arus utama yang mengutip pernyataan Mensos di Jakarta Pusat.
Data pendukung yang ikut mencuat adalah dinamika penonaktifan dan reaktivasi. Dalam publikasi pemerintah, Kemensos menyebut proses pemutakhiran dilakukan lewat DTSEN dan menekankan tidak ada pengurangan kuota secara prinsip, melainkan realokasi.
Di level daerah, Pemkot Surabaya menyebut penonaktifan PBI JK mengacu pada SK Mensos Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026, dan meminta warga “jangan panik” sambil mengikuti ketentuan pengajuan.
Dasar aturan untuk tata cara perubahan data PBI juga diperbarui lewat Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, ditetapkan 19 Januari 2026 dan diundangkan 22 Januari 2026.
Dalam Permensos itu, ada mekanisme pengaktifan kembali bagi peserta PBI yang “dihapuskan” tetapi masih layak membutuhkan layanan kesehatan. Peserta diwajibkan melapor ke kantor desa atau kelurahan atau dinas sosial kabupaten atau kota dengan membawa surat keterangan layak membutuhkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan.
Permensos juga mengatur batas waktu. Peserta yang dihapus dapat diaktifkan kembali paling lama 6 bulan sejak dihapus sebagai PBI.
Wajib Tahu:
Reaktivasi otomatis 106 ribu lebih peserta BPJS PBI untuk penyakit kronis atau katastropik diumumkan Mensos pada 10 Februari 2026 di Jakarta Pusat.
Sehari sebelumnya, Kemensos menyebut opsi reaktivasi otomatis “sekitar 100.000” dan menyatakan data sasaran berasal dari BPJS Kesehatan.
Permensos 3 Tahun 2026 mengatur jalur pengaktifan kembali bagi peserta PBI yang dihapus, termasuk kewajiban melapor via desa atau kelurahan atau dinas sosial, dengan surat keterangan dari fasilitas kesehatan.
Permensos memberi tenggat reaktivasi maksimal 6 bulan sejak peserta dihapus sebagai PBI.
Permensos juga memuat klausul bahwa peserta yang belum memperbaiki data selama 2 periode pemutakhiran DTSEN dapat tetap aktif sepanjang ditemukan memiliki penyakit kronis atau katastropik, berdasarkan surat keterangan dokter.
Respons pihak terkait, aturan, atau langkah yang diambil
Pihak pertama adalah Kementerian Sosial. Mensos menyatakan reaktivasi otomatis sudah berjalan pada 10 Februari 2026, dan menyebut sasaran utamanya pasien kronis atau katastropik.
Kemensos juga menekankan pemutakhiran data sebagai mandat negara. “Pemutakhiran adalah mandat negara, dan melindungi rakyat adalah prinsip negara,” ujar Mensos dalam publikasi pemerintah.
Pihak kedua adalah BPJS Kesehatan melalui data yang disebut Mensos dan melalui penjelasan soal basis kebijakan penonaktifan. Sejumlah laporan menyebut penonaktifan PBI JK mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku sejak 1 Februari 2026.
Di parlemen, DPR ikut merespons dampak penonaktifan pada pasien kronis. Anggota Komisi IX Edy Wuryanto meminta layanan pasien kronis tidak terputus akibat status administrasi, dengan catatan bahwa prosedur berjenjang dinilai berat untuk terapi rutin seperti cuci darah.
Ini yang perlu dicermati: angka “106 ribu lebih” yang direaktivasi otomatis adalah kelompok pasien kronis atau katastropik, tetapi pemerintah belum merinci sebaran wilayah, daftar diagnosis yang dipakai untuk klasifikasi, serta kanal pengecekan status yang diprioritaskan bagi peserta. Detail teknis ini menjadi penentu apakah reaktivasi benar-benar terbaca “aktif” di fasilitas kesehatan saat pasien datang.
Konsekuensi, lanjutan perkara, dan apa berikutnya
Apa artinya atau dampaknya untuk audiens: bagi keluarga peserta BPJS PBI yang menjalani terapi rutin, perubahan status dari nonaktif ke aktif dapat mengurangi risiko terapi tertunda karena kendala administrasi. Namun peserta tetap perlu mengecek status kepesertaan dan memastikan data administrasi sesuai, terutama jika sebelumnya menerima notifikasi nonaktif.
Dari sisi aturan, Permensos 3 Tahun 2026 menegaskan jalur reaktivasi reguler lewat desa atau kelurahan atau dinas sosial kabupaten atau kota, dengan bukti kebutuhan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan. Proses ini menjadi jalur bagi peserta yang tidak masuk reaktivasi otomatis.
Perkembangan yang ditunggu berikutnya adalah penjelasan resmi rinci tentang mekanisme “otomatis” untuk 106 ribu lebih peserta itu. Indikatornya adalah rilis resmi atau penjelasan teknis tentang cara peserta memverifikasi status aktif, titik layanan yang menangani jika status di lapangan belum berubah, serta jadwal pembaruan data setelah reaktivasi otomatis diproses sistem. Sampai saat ini, rincian teknis tersebut belum ada konfirmasi resmi yang terpusat dalam satu rilis pemerintah yang dapat diverifikasi lintas lembaga.
Indikator kedua adalah data lanjutan soal besaran penonaktifan dan penggantian peserta PBI pada Februari 2026, termasuk dampak layanan di rumah sakit dan langkah mitigasi di daerah. Sejumlah pemerintah daerah sudah merilis imbauan dan petunjuk awal, tetapi format dan detailnya berbeda-beda.
