Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menegaskan rambu utama soal Utang Puasa Ramadan: qadha dilakukan sebelum datang Ramadan berikutnya, dan masih boleh dikerjakan di bulan Sya’ban meski sudah lewat pertengahan bulan.
Isu ini menjadi penting sekarang karena penetapan awal Ramadan 1447 H tinggal hitungan hari, dengan Sidang Isbat dijadwalkan pada 17 Februari 2026 di Auditorium H.M. Rasjidi.
Konsekuensi paling dekat bagi publik jelas: siapa pun yang masih memiliki Utang Puasa Ramadan diminta segera menuntaskan qadha sebelum Ramadan masuk, agar tidak bergeser ke kewajiban tambahan seperti fidyah dalam kondisi tertentu.
Data kunci yang sudah diumumkan untuk penentuan awal Ramadan: rukyatul hilal dijadwalkan 17 Februari 2026 di 96 lokasi di Indonesia, lalu hasilnya dibahas dalam sidang isbat dan diumumkan lewat konferensi pers.
Ada detail penting yang terlihat dari rilis resmi, agenda sidang isbat, dan dokumen hisab yang sudah diterbitkan ormas.
Negara Arab belum disebutkan jelas dalam rilis resmi yang tersedia.
Inti kejadian dan konteks ringkas
Penjelasan tentang batas terakhir Utang Puasa Ramadan merujuk pada konten “Layanan Syariah” Ditjen Bimas Islam Kemenag yang diterbitkan 27 Februari 2024.
Dalam konten itu, Bimas Islam memaparkan adanya perbedaan pendapat ulama soal “batas waktu” qadha, namun menyebut pendapat yang dinilai lebih kuat: qadha dilakukan sebelum datang Ramadan berikutnya.
Bimas Islam juga menegaskan qadha tetap boleh dilakukan di bulan Sya’ban, termasuk setelah pertengahan bulan, dengan merujuk pembahasan ulama dan literatur fikih.
Peringatan ini menguat menjelang Ramadan 2026 karena pemerintah akan menetapkan awal Ramadan lewat Sidang Isbat 17 Februari 2026. Sidang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar dan dihadiri unsur ormas, MUI, lembaga negara, hingga pakar falak.
Di saat yang sama, PP Muhammadiyah sudah mengumumkan penetapan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026, berbasis hisab dan dokumen maklumat.
Ini yang berubah: hitungan waktunya makin sempit dan publik mendapat dua rujukan kalender yang berbeda, rujukan sidang isbat pemerintah dan maklumat Muhammadiyah.
Kronologi dan data pendukung
27 Februari 2024.
Bimas Islam menerbitkan artikel “Kapan batas waktu mengqadha puasa Ramadhan?” yang menjelaskan spektrum pendapat ulama dan menekankan pendapat kuat: batas qadha sebelum Ramadan berikutnya.
04 Maret 2024.
Kantor Kemenag Kota Denpasar memuat ulang ringkasan: “Batas waktu qada puasa Ramadan menurut pendapat yang lebih kuat adalah sebelum datang bulan Ramadhan berikutnya,” dan “masih boleh qada puasa Ramadan di bulan Sya’ban.”
24 Februari 2025.
Kemenag Kabupaten Kuningan mempublikasikan tausyiah penyuluh agama yang menekankan Sya’ban sebagai momen menuntaskan qadha.
Di materi itu, ada kutipan langsung yang dipakai sebagai pengingat publik: “Dulu aku memiliki utang puasa Ramadhan, sementara aku tidak bisa mengqadhanya kecuali sampai bulan Sya’ban…”
29 Januari 2026.
Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah mengumumkan Sidang Isbat awal Ramadan 1447 H digelar 17 Februari 2026 di Jakarta dan menyebut ada rangkaian pemaparan hisab, verifikasi hasil rukyat, lalu musyawarah keputusan.
06 Februari 2026.
Kantor berita ANTARA melaporkan Kemenag menggelar rukyatul hilal awal Ramadan pada 17 Februari 2026 di 96 lokasi.
ANTARA juga memuat angka astronomi yang akan dipakai dalam sidang: ijtimak 17 Februari 2026 pukul 19.01 WIB, dan posisi hilal saat magrib masih di bawah ufuk di seluruh Indonesia, dengan ketinggian berkisar -2° 24′ 42″ hingga -0° 58′ 47″.
22 Oktober 2025.
PP Muhammadiyah menerbitkan maklumat yang menyatakan: “Di seluruh dunia tanggal 1 Ramadan 1447 H jatuh pada… 18 Februari 2026.”
Catatan perbedaan data.
Kanwil Kemenag Kalteng menyebut verifikasi rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan.
Sementara laporan ANTARA menyebut pemantauan di 96 lokasi.
Perbedaan angka ini belum dijelaskan rinci dalam kanal resmi Kemenag yang tersedia pada penelusuran hari ini. Versi 96 lokasi dipakai sebagai rujukan utama karena termuat di laporan ANTARA yang mengutip pernyataan pejabat Kemenag dan detail agenda nasionalnya.
Wajib Tahu:
Qadha Utang Puasa Ramadan masih boleh dilakukan di paruh kedua Sya’ban menurut penjelasan Bimas Islam, termasuk setelah pertengahan bulan.
Jika qadha ditunda sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur, Bimas Islam menyebut konsekuensi bisa bertambah menjadi qadha plus fidyah.
Takaran fidyah yang disebut Bimas Islam: 1 mud makanan pokok per hari yang ditinggalkan, disebut setara 675 gram beras atau 543 gram gandum.
MUI menjelaskan larangan puasa setelah Nishfu Sya’ban tidak mutlak, dan qadha termasuk yang dikecualikan sehingga diperbolehkan dalam tinjauan fikih mazhab Syafi’i.
Kemenag menjadwalkan Sidang Isbat 1 Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026 dan hasilnya diumumkan lewat konferensi pers.
Respons pihak terkait, aturan, atau langkah yang diambil
Dari pihak Kemenag, Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad menekankan sidang isbat sebagai forum yang mempertemukan data hisab dan hasil rukyat.
Kutipan langsung yang dimuat ANTARA: “Sidang isbat mempertemukan data hisab dengan hasil rukyatul hilal.”
Kemenag juga menegaskan langkah teknisnya: rukyat dilaksanakan, lalu diverifikasi bersama data hisab, kemudian keputusan diumumkan resmi.
Dari pihak MUI, penjelasan terbaru di kanal resminya menyebut qadha setelah pertengahan Sya’ban tetap diperbolehkan karena masuk kategori puasa yang punya sebab syar’i, sekaligus menganjurkan agar tidak menunda qadha sampai mendekati Ramadan berikutnya.
Dari Muhammadiyah, maklumat resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada 18 Februari 2026 dan memaparkan dasar hisab, parameter, serta waktu ijtimak dalam UTC.
Dari BAZNAS, penjelasan di kanal resminya menyebut fidyah dalam salah satu pendapat diukur 1 mud, dengan konversi sekitar 675 gram makanan pokok.
Apa artinya atau dampaknya untuk audiens.
Bagi warga yang masih punya Utang Puasa Ramadan, patokan praktisnya jelas: qadha dilakukan sebelum masuk 1 Ramadan versi rujukan yang diikuti, dan jangan menunggu sampai pengumuman resmi mepet hari pertama puasa.
Bagi yang mengikuti keputusan pemerintah, indikator waktunya adalah hasil Sidang Isbat 17 Februari 2026 dan pengumuman 1 Ramadan 1447 H dari Kemenag.
Bagi yang mengikuti Muhammadiyah, 1 Ramadan sudah dipatok 18 Februari 2026, sehingga ruang menuntaskan Utang Puasa Ramadan praktis berhenti sebelum fajar 18 Februari 2026 waktu setempat.
Konsekuensi, lanjutan perkara, dan apa berikutnya
Batas terakhir Utang Puasa Ramadan dalam penjelasan Bimas Islam dirumuskan sederhana: sebelum datang Ramadan berikutnya.
Jika melewati Ramadan berikutnya, Bimas Islam menyebut dua lapis konsekuensi yang dibahas dalam fikih: tetap wajib qadha, dan dalam kondisi tertentu wajib fidyah per hari yang ditinggalkan.
Angka fidyah yang disebut Bimas Islam bersifat satuan dan harus ditulis jelas: 1 mud per hari, disebut setara 675 gram beras atau 543 gram gandum.
Ini yang perlu dicermati.
Ada dua hal yang sering memicu salah paham publik: larangan puasa setelah pertengahan Sya’ban, dan batas qadha yang dianggap otomatis “tertutup” setelah tanggal 15 Sya’ban. MUI menegaskan qadha termasuk pengecualian sehingga tetap diperbolehkan, tetapi tetap dianjurkan tidak menunda sampai mendekati Ramadan berikutnya.
Apa berikutnya.
Pada 17 Februari 2026, pemerintah menjalankan rukyatul hilal di 96 lokasi dan menggelar Sidang Isbat, lalu mengumumkan hasilnya secara resmi. Indikatornya adalah konferensi pers Kemenag setelah sidang selesai.
Setelah tanggal penetapan keluar, publik akan punya “garis tegas” kapan 1 Ramadan 1447 H dimulai versi pemerintah. Di titik itu, pembahasan Utang Puasa Ramadan akan bergeser dari “batas fikih” ke “batas kalender praktis” yang tinggal hitungan jam menjelang fajar hari pertama Ramadan.
Bila masih ada detail teknis yang belum jelas, seperti penjelasan resmi Kemenag soal beda angka 37 titik dan 96 lokasi pemantauan, hingga kini belum ada konfirmasi resmi yang menjelaskan perbedaannya secara rinci dalam materi yang tersedia pada penelusuran hari ini.
