Makin Panas! Demokrat Laporkan 4 Akun Medsos soal Isu Ijazah Jokowi, Andi Arief Ungkap Pasal yang Dipakai
Pusat Focus – Pintu laporan di Polda Metro Jaya kembali menjadi titik temu antara politik, hukum, dan riuh media sosial. Selasa pagi ini, Partai Demokrat mengumumkan langkah yang selama beberapa hari terakhir sudah menjadi pembicaraan internal mereka: melaporkan empat akun media sosial yang dinilai menyebarkan konten fitnah dan menyeret nama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam pusaran isu Ijazah Jokowi.
Bagi banyak orang, polemik Ijazah Jokowi sudah terasa seperti kaset lama yang diputar ulang. Namun Demokrat menilai ada “bab” baru yang tak bisa dibiarkan: bukan lagi sekadar tudingan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, melainkan narasi yang menuding SBY ikut bermain, bahkan disebut berada di balik heboh isu tersebut. Demokrat memilih menutup ruang spekulasi itu lewat jalur resmi, dengan cara yang paling konkret: membuat laporan polisi.
Laporan Demokrat ke Polda Metro Jaya: 4 Akun Jadi Sorotan
Politikus Demokrat Andi Arief menyatakan laporan tersebut sudah diterima Polda Metro Jaya. Dalam dokumen laporan yang dilihat media, tercantum nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 Januari 2026 pukul 23.16 WIB.
Empat akun yang dilaporkan adalah tiga akun YouTube dan satu akun TikTok, masing-masing @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, serta @sudirowibudhiusmp.
Demokrat menilai konten-konten dari akun tersebut mengandung kabar bohong yang menyerang reputasi SBY dan berupaya membangun persepsi bahwa SBY terlibat dalam isu Ijazah Jokowi. Media menyebut sebagian konten dikemas dengan judul-judul provokatif yang menggiring opini, termasuk menyebut adanya “pion” dan mengaitkan pihak lain.
Dalam konteks ini, Demokrat menekankan dua hal: pertama, mereka meminta polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap akun-akun tersebut; kedua, langkah hukum ditempuh untuk menghentikan normalisasi fitnah di ruang digital. Dalam keterangan lanjutan yang dikutip media, Andi Arief juga menyebut SBY merasa terganggu karena namanya diseret-seret, sekaligus menegaskan SBY tidak terlibat.
Langkah pelaporan ini bukan berdiri sendiri. Sebelumnya, Demokrat sempat melayangkan somasi kepada akun tertentu dan meminta klarifikasi serta permintaan maaf terbuka. Namun kini jalurnya naik kelas: dari peringatan menjadi proses hukum.
Kenapa Isu Ijazah Jokowi Terus Diangkat, Meski Sudah Ada Penjelasan?
Untuk memahami kenapa isu Ijazah Jokowi mudah sekali “hidup” lagi, ada satu pola yang berulang: informasi yang dilempar bukan selalu berbentuk data baru, melainkan daur ulang narasi lama, lalu dipadukan dengan tuduhan baru agar terasa segar di linimasa.
Dalam catatan pemerintah, setidaknya pernah muncul klaim-klaim yang dikategorikan hoaks, misalnya narasi yang menyebut “hasil sidang” telah membuktikan ijazah Jokowi palsu. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui kanal cek hoaks menyatakan klaim semacam itu tidak benar dan menegaskan ada rujukan bahwa UGM memastikan keaslian ijazah yang bersangkutan.
Sementara dari sisi proses hukum, isu Ijazah Jokowi juga pernah memasuki tahap penanganan aparat, termasuk agenda gelar perkara yang dijadwalkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu.
Pada pembaruan lain, pemberitaan menyebut Polda Metro Jaya melakukan pengujian secara laboratoris dan ilmiah, dan dalam forum gelar perkara khusus penyidik sempat menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan Fakultas Kehutanan UGM.
Inilah sebabnya, ketika Demokrat menyebut konten yang beredar sebagai kabar bohong, mereka menempatkannya dalam konteks yang lebih luas: isu Ijazah Jokowi bukan sekadar perdebatan warganet, melainkan sudah punya jejak klarifikasi dan proses. Yang dipersoalkan Demokrat adalah upaya menggiring opini dengan menyeret nama pihak lain melalui konten viral.
Wajib Tahu:
Putusan MK mengubah cara pasal UU ITE dipahami dalam konteks “kerusuhan”. Mahkamah Konstitusi menegaskan pemaknaan “kerusuhan” pada pasal terkait harus merujuk pada kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan sekadar keributan di ruang digital. Ini membuat penerapan pasal tertentu dalam UU ITE tidak bisa dipakai serampangan untuk kasus yang hanya ramai di dunia maya.
Demokrat menyebut mempertimbangkan putusan MK itu saat memilih pasal laporan. Andi Arief menyatakan rencana awal menempuh UU ITE berubah setelah menimbang putusan MK yang disebutnya, lalu disepakati menggunakan pasal KUHP (baru) setelah diskusi dengan tim siber kepolisian.
KUHP Nasional resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Karena itu, pasal-pasal yang dipilih Demokrat memang berada dalam konteks transisi dan penerapan aturan pidana yang baru mulai efektif.
Strategi Hukum Demokrat: UU ITE Ditahan, KUHP Baru Dipakai
Bagian paling teknis, sekaligus paling menarik, ada pada pasal yang dipakai. Andi Arief menyebut Demokrat akhirnya menggunakan Pasal 263 ayat (1) dan (2) jo Pasal 264 KUHP (baru). Alasannya, mereka mempertimbangkan perkembangan putusan MK dan berdiskusi dengan tim siber Polda.
Di ruang publik, langkah ini bisa dibaca sebagai pesan ganda.
Pertama, Demokrat ingin menegaskan bahwa perkara yang mereka adukan bukan soal “ribut di medsos”, melainkan soal konten yang dinilai mengandung kebohongan, fitnah, dan merugikan nama baik. Kedua, penggunaan KUHP (baru) memperlihatkan bahwa partai ini ingin menempuh jalur yang menurut mereka lebih tepat secara konstruksi hukum, di tengah perubahan tafsir terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU ITE.
Perlu dicatat, penjelasan pasal dalam berita ini tidak dimaksudkan sebagai vonis. Laporan polisi adalah pintu awal. Setelah itu, penyidik akan menilai unsur, memeriksa bukti, meminta keterangan saksi, dan menentukan langkah lanjutan sesuai prosedur.
Demokrat juga menambah narasi pembenarannya melalui pernyataan Ahmad Khoirul Umam dari BRAINS DPP Demokrat yang menilai langkah hukum diperlukan agar kebohongan tidak dibiarkan menjadi “kebenaran baru” di ruang publik.
Di titik ini, isu Ijazah Jokowi berubah bentuk: dari rumor yang berputar-putar, menjadi rangkaian peristiwa hukum yang melibatkan pelaporan akun, potensi penelusuran identitas, dan pembuktian.
Apa Dampaknya untuk Ruang Publik dan Warga yang Aktif di Medsos
Langkah Demokrat melaporkan empat akun juga membawa pesan yang lebih luas bagi publik: era “asal unggah lalu hilang” makin berisiko, apalagi jika kontennya menuding tanpa dasar, memelintir informasi, atau menyebarkan klaim yang sudah pernah diklarifikasi.
Di sisi lain, masyarakat tetap berhak mengkritik, bertanya, dan menguji informasi, termasuk terkait isu Ijazah Jokowi. Namun bedanya tegas: kritik berbasis data dan pertanyaan yang sah bukanlah fitnah, sedangkan tuduhan yang menggiring opini dengan informasi bohong berpotensi berhadapan dengan konsekuensi hukum.
Karena itu, pelaporan Demokrat hari ini bisa menjadi pelajaran praktis untuk pengguna internet:
Pastikan sumber sebelum membagikan.
Bedakan opini dengan klaim faktual.
Hindari konten yang memfitnah orang lain atas nama “analisis”.
Jangan terpancing judul sensasional, karena judul sering dirancang untuk memancing emosi, bukan menjelaskan fakta.
Yang juga penting, publik sebaiknya menunggu perkembangan resmi dari kepolisian: apakah laporan Demokrat diterima dalam tahap penyelidikan, apakah ada pemanggilan, apakah ada penetapan status tertentu. Untuk saat ini, fakta kuncinya jelas: Demokrat sudah melapor, empat akun sudah disebut, dan isu Ijazah Jokowi kembali masuk putaran baru yang lebih serius, bukan sekadar debat linimasa.
Hobi Games ?
