Viral! Tentara Hadir di Sidang Nadiem, Hakim Sampai Bertanya-tanya: Ini TNI dari Mana? Ini Jawaban Resmi TNI

Pusat Focus – Suasana Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada awal pekan ini tidak hanya dipenuhi kamera dan bisik-bisik pengunjung. Ada satu detail yang langsung “menabrak” mata siapa pun yang hadir: tiga prajurit TNI berdiri di area pengunjung, tepat di posisi yang membuat jalur keluar-masuk dan sudut pengambilan gambar jadi tersendat.

Di momen itulah, Sidang Nadiem mendadak berubah dari agenda hukum yang rutin menjadi tontonan publik yang ramai diperbincangkan. Bukan semata karena perkara besar yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, melainkan karena pertanyaan sederhana dari majelis hakim yang terasa menohok: “Ini rekan TNI dari mana ya?”

Pertanyaan itu memantik reaksi beruntun. Media menulis, warganet memperdebatkan, dan lembaga terkait akhirnya angkat bicara. TNI pun memberi penjelasan resmi, lengkap dengan dasar kerja sama dan payung aturan yang disebut menjadi landasan pelibatan personel dalam pengamanan.

Ketika Ruang Sidang Mendadak “Penuh Seragam”

Momen itu terjadi saat pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa. Dalam persidangan tersebut, posisi tiga prajurit TNI awalnya berada di depan kursi pengunjung, dekat pintu akses yang biasa dilewati pihak-pihak penting di ruang sidang: tim kuasa hukum, jaksa, hingga terdakwa. Majelis hakim menilai posisi itu mengganggu jalannya sidang, termasuk kerja awak media yang meliput.

Hakim kemudian meminta para prajurit itu mengubah posisi, mundur ke bagian belakang, agar tidak menutup pandangan dan tidak menghambat aktivitas di ruang sidang. Setelah diminta bergeser, sidang dilanjutkan. Namun kejadian singkat itu terlanjur menjadi sorotan.

Wajar, karena bagi publik, ruang sidang identik dengan pengamanan Polri atau petugas pengadilan. Kehadiran prajurit TNI di dalam ruang sidang, apalagi berdiri di area yang terlihat jelas kamera, memunculkan pertanyaan: pengamanan apa yang sedang berlangsung, dan siapa yang meminta?

Pertanyaan Hakim yang Memantik Sorotan Publik

Pertanyaan hakim ketua, Purwanto S. Abdullah, menjadi titik balik pemberitaan. Kalimatnya ringkas, tapi efeknya panjang. Ia bukan hanya menegur soal posisi yang dianggap mengganggu, tetapi juga mempertanyakan asal dan konteks kehadiran TNI.

Dari sisi prosedur, pertanyaan itu bisa dibaca sebagai upaya menjaga marwah persidangan: ruang sidang harus tertib, peran setiap pihak harus jelas, dan tidak boleh ada kesan intimidasi, sekecil apa pun. Apalagi, ini Sidang Nadiem yang sejak awal sudah menyedot perhatian karena nilai kerugian negara yang didakwakan besar.

Dalam dakwaan jaksa, kerugian negara disebut berasal dari dua komponen utama: kemahalan harga laptop Chromebook sekitar Rp1,56 triliun, serta pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat senilai 44,05 juta dolar AS atau setara Rp621,39 miliar. Totalnya disebut melampaui Rp2,1 triliun.

Jaksa juga mendakwa adanya penerimaan uang Rp809,59 miliar yang dikaitkan dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Dakwaan ini dibantah oleh pihak Nadiem.

Di titik ini, publik sudah punya dua “bahan bakar” sekaligus: perkara besar yang mengundang emosi, dan visual ruang sidang yang menghadirkan seragam TNI di depan mata.

Jawaban Resmi TNI dan Kejaksaan: Urusan Pengamanan

Penjelasan resmi datang dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi. Intinya: keberadaan tiga personel tersebut, menurut TNI, tidak terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. Mereka hadir untuk menjalankan tugas pengamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

TNI juga menyebut ada dua pijakan yang dipakai: kerja sama atau MoU antara TNI dan Kejaksaan Agung, serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Dalam penjelasan itu, TNI menyatakan mereka diminta membantu pengamanan.

Dari sisi Kejaksaan, nada penjelasannya sejalan: pengamanan disebut sebagai langkah keamanan. Jaksa menyampaikan bahwa pelibatan personel TNI juga terjadi dalam konteks tertentu, termasuk di lingkungan Kejaksaan.

Kejaksaan Agung bahkan menegaskan pelibatan TNI disebut “lumrah” berdasarkan penilaian risiko. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Riono Budisantoso, melalui keterangan tertulis yang dikutip media.

Di atas kertas, rangkaiannya terlihat rapi: ada permintaan, ada kerja sama, ada payung aturan. Tetapi di ruang publik, persepsinya tidak selalu sesederhana itu, karena yang dinilai publik bukan hanya dasar hukum, melainkan juga rasa aman dan kesetaraan di hadapan pengadilan.

Wajib Tahu:

• Perpres 66/2025 mengatur perlindungan negara terhadap jaksa, termasuk kemungkinan dukungan dari TNI dan Polri dalam kerangka perlindungan tertentu.

• Sebelumnya, Panglima TNI pernah mengeluarkan telegram tentang dukungan pengamanan terhadap Kejati dan Kejari di berbagai daerah, yang ramai diberitakan pada 2025.

• Sebagian kelompok masyarakat sipil sempat mengkritik perluasan peran pengamanan berbasis militer untuk institusi sipil, dan menekankan pentingnya batasan yang ketat agar tidak mengganggu prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Apa Imbasnya untuk Sidang Nadiem dan Transparansi Persidangan

Peristiwa “tiga prajurit berdiri di ruang sidang” boleh jadi hanya soal tata letak. Namun di mata publik, detail kecil seperti itu bisa menimbulkan tafsir besar, terlebih ketika terjadi dalam Sidang Nadiem yang sarat tensi.

Satu sisi, negara memang wajib memastikan proses persidangan berjalan aman. Perkara korupsi bernilai triliunan rupiah, dengan terdakwa figur publik, biasanya memiliki risiko keamanan dan keramaian yang tidak kecil. Reuters dan Associated Press menyoroti bahwa perkara ini terkait pengadaan Chromebook dan perangkat pendukungnya, dengan tuduhan pengaturan spesifikasi dan kerugian negara yang besar.

Namun sisi lain, ruang sidang juga tempat yang sensitif: semua yang hadir harus terlihat proporsional. Majelis hakim pun tampak mengambil sikap cepat dengan menertibkan posisi prajurit agar tidak mengganggu jalannya persidangan dan tidak memunculkan kesan tertentu.

Karena itu, perdebatan publik sebenarnya mengerucut pada dua hal. Pertama, transparansi peran: siapa yang meminta, tugasnya apa, batasnya sampai di mana. Kedua, etik visual dan psikologis di ruang sidang: penempatan personel berseragam di area yang dominan bisa dibaca berbeda oleh tiap orang, meski niat resminya pengamanan.

Pada titik ini, penjelasan TNI yang menekankan netralitas dan penghormatan pada independensi peradilan menjadi penting. Bukan hanya untuk meredam spekulasi, tetapi juga untuk menjaga satu hal yang paling mahal dalam proses hukum: kepercayaan publik.

Sidang akan terus berjalan, dakwaan akan diuji, eksepsi akan diputus. Tetapi pelajaran dari momen kemarin jelas: di era kamera dan potongan video 15 detik, satu langkah maju di ruang sidang bisa berubah jadi headline nasional. Sidang Nadiem membuktikan itu, dengan cara yang tak disangka.

Sumber : DetikNews