Bahlil Lahadalia ultimatum INPEX Corporation, produksi Masela diminta maju 2029
“Bahlil Ultimatum Inpex” menguat lagi pada Kamis, 12 Februari 2026.
Menteri ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta proyek gas Lapangan Abadi di Blok Masela sudah masuk tahap produksi pada 2029, bukan 2030.
Pernyataan itu disampaikan di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta, 12 Februari 2026, dalam agenda kuliah umum.
Bahlil menautkan target 2029 dengan momentum politik nasional. Ia menyebut 2030 sudah mendekati siklus pemilihan presiden, sehingga pemerintah meminta jadwal dimajukan.
Konsekuensi paling dekat yang disorot pemerintah: proyek diminta bergerak cepat dari tender dan konstruksi menuju keputusan investasi, agar pasokan gas dan rencana produksi tidak kembali mundur.
Ada detail penting yang terlihat dari dokumen perusahaan dan paparan regulator soal kapasitas produksi, porsi gas domestik, serta peta kerja FEED menuju FID.
Lapangan Lapangan Abadi: dari FEED 2025 ke tender 2026
Versi terbaru “Bahlil Ultimatum Inpex” muncul saat pemerintah menilai proyek sudah masuk fase eksekusi.
Bahlil menyebut proses tender sudah mulai tahun ini, sementara pekerjaan konstruksi disebut sudah berjalan sejak 2025.
Di Detik, Bahlil dikutip mengatakan: “Tahun ini sudah mulai tender… 2030 sudah Pilpres, kau bikin 2029. Aku enggak mau tahu, kau bikin 2029.”
Bahlil juga menyebut nilai investasi berdasarkan laporan SKK Migas “sekitar US$ 18 miliar”.
Namun angka investasi proyek di dokumen dan pemberitaan lain bervariasi, bergantung komponen yang dihitung (termasuk CCS/CCUS dan paket fasilitas). Perbedaan ini masih perlu dirinci lebih lanjut lewat dokumen resmi pemerintah yang memuat rincian CAPEX terbaru. Belum ada konfirmasi resmi berupa dokumen publik terbaru dari Kementerian ESDM yang merinci angka US$ 18 miliar tersebut per 12 Februari 2026.
Di sisi perusahaan, INPEX sebelumnya mengumumkan dimulainya pekerjaan FEED untuk fasilitas onshore LNG (OLNG) dan paket terkait, termasuk ruang lingkup carbon capture and storage (CCS).
Dokumen INPEX menyebut kapasitas produksi: sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, pasokan gas pipa domestik, serta kondensat sampai sekitar 35.000 barel per hari.
Angka yang sama juga muncul dalam data SKK Migas yang dikutip Reuters, termasuk 150 juta standard cubic feet per day (MMSCFD) untuk gas pipa dan 35.000 barel per hari kondensat.
Wajib Tahu:
Lokasi blok di dokumen INPEX: sekitar 170 km sampai 180 km barat daya Kepulauan Tanimbar.
Term PSC di dokumen INPEX: berlaku hingga 15 November 2055.
Target kapasitas LNG proyek: sekitar 9,5 juta ton per tahun.
Porsi gas pipa domestik di data SKK Migas: 150 MMSCFD.
Ini yang perlu dicermati: target waktu yang disampaikan pejabat berbeda-beda antar forum, sementara tahapan perizinan dan keputusan investasi punya “bottleneck” sendiri. Pada pekan yang sama, SKK Migas masih berbicara soal sertifikat AMDAL dan persiapan groundbreaking sebelum Lebaran, dengan target produksi yang masih sering disebut 2030.
SKK Migas mendorong FID, INPEX Masela Ltd. belum rilis respons baru
Pola tekanan pemerintah ke operator Masela bukan hal baru, tetapi kembali ditegaskan lewat “Bahlil Ultimatum Inpex” hari ini.
Dalam laporan Reuters pada 9 April 2025, regulator SKK Migas meminta keputusan investasi final (FID) dipercepat, dan menuntut produksi Abadi dimulai pada 2029.
Reuters mengutip CEO INPEX Takayuki Ueda yang menilai produksi 2029 “very, very challenging”, namun perusahaan akan berupaya mempercepat agar target pemerintah bisa dikejar sebelum 2030.
Sampai Kamis sore, 12 Februari 2026, belum ada pernyataan resmi baru dari INPEX yang secara spesifik merespons ultimatum Bahlil hari ini di Borobudur, Jakarta. Pernyataan yang paling relevan masih merujuk pada sikap perusahaan di forum-forum sebelumnya dan pemberitaan Reuters tentang upaya akselerasi mengikuti permintaan pemerintah.
Di level proyek, kerja FEED juga melibatkan kontraktor rekayasa. Technip Energies mengumumkan kontrak FEED untuk komponen penting Abadi LNG pada Agustus 2025.
KBR juga merilis perolehan kontrak FEED untuk proyek OLNG Abadi pada Agustus 2025.
Komposisi kepemilikan juga sudah berubah sejak keluarnya Shell. PETRONAS menyatakan bersama PT Pertamina Hulu Energi mengakuisisi 35 persen participating interest yang sebelumnya dipegang Shell, sementara INPEX tetap operator dengan 65 persen.
Pada 11 Februari 2026, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan target sertifikat AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta harapan groundbreaking sebelum Lebaran.
Djoko dikutip berkata: “Mudah-mudahan ini bisa groundbreaking juga sebelum Lebaran. Sekarang sedang persiapan untuk groundbreaking.”
Apa artinya atau dampaknya bagi publik yang relevan: bila proyek bergerak sesuai jadwal, ada pasokan gas pipa domestik 150 MMSCFD yang berulang kali disebut regulator dan media berbasis paparan SKK Migas, di tengah kebutuhan gas dalam negeri dan agenda ketahanan energi. Jika molor, pemerintah membuka opsi pengetatan evaluasi izin dan kontrak kerja sama, yang bisa memengaruhi kepastian pasokan dan investasi.
Target 2029 vs 2030, beda versi dan risiko “Bahlil Ultimatum Inpex”
Ada perbedaan detail yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Bahlil secara eksplisit meminta produksi 2029, dan menolak 2030 karena faktor siklus Pilpres.
Di sisi lain, sejumlah pernyataan SKK Migas di forum DPR dan laporan media pada 11 Februari 2026 masih menyebut produksi “insyaallah di 2030 atau lebih cepat”.
Perbedaan ini juga muncul pada aspek lokasi penyebutan wilayah. Media Indonesia menulis Blok Masela berada di “Maluku Utara”, sementara dokumen INPEX menempatkan proyek sekitar 170 km sampai 180 km barat daya Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku. Versi yang lebih otoritatif untuk lokasi adalah dokumen perusahaan dan rujukan teknis proyek.
Risiko paling nyata dari tarik-menarik target adalah eksekusi tahapan yang saling mengunci: penyelesaian AMDAL, persiapan lahan dan fasilitas onshore, finalisasi desain FEED, pengadaan, lalu FID.
Jika salah satu tahap mundur, target 2029 menjadi semakin sempit.
Bahlil, dalam kutipan Media Indonesia, juga menegaskan jalur tekanan yang akan dipakai pemerintah bila progres tidak bergerak: “Saya panggil Inpex, datang sini. Kalau you enggak mau (dilanjutkan), saya akan kasih surat kau peringatan, satu, kedua, kalau tidak saya cabut (izin usaha).”
Bahlil bahkan mengatakan opsi sengketa tetap terbuka, tetapi ia menegaskan negara tidak mau dikendalikan pihak usaha.
Sampai titik ini, belum ada dokumen keputusan publik yang menunjukkan pemerintah sudah menerbitkan peringatan baru pada 12 Februari 2026. Informasi yang tersedia masih berbasis pernyataan lisan di forum publik dan peliputan media.
Berikutnya yang ditunggu publik dan pasar adalah sinyal tertulis dari regulator dan operator: pembaruan timeline resmi, status perizinan lingkungan, serta peta FID yang konsisten dengan target onstream.
Untuk konteks global, Reuters pada 23 Januari 2026 juga melaporkan INPEX sedang bekerja untuk mempercepat Abadi LNG demi memenuhi permintaan pemerintah Indonesia, di tengah kebutuhan gas domestik yang meningkat dan tantangan biaya.
Itu memperjelas kenapa “Bahlil Ultimatum Inpex” kembali mengemuka: target 2029 bukan sekadar angka, tetapi garis waktu yang dipakai pemerintah untuk mengunci kepastian proyek yang sudah lama tertunda.
