Pemerintah mempercepat Rehabilitasi Sarana Pendidikan pascabencana banjir di Sumatera yang dipicu Siklon Senyar. Fokusnya memastikan sekolah kembali layak dan kegiatan belajar berjalan stabil di wilayah terdampak.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan percepatan perbaikan sarana pendidikan jadi bagian kunci pemulihan layanan dasar. Pernyataan itu disampaikan Rabu, 11 Februari 2026, di Jakarta, dalam keterangan yang dikutip media.
Data sementara yang dipaparkan pemerintah mencatat 4.863 sekolah terdampak di tiga provinsi. Dari jumlah itu, 3.409 sekolah rusak ringan, 925 rusak sedang, 437 rusak berat, dan 92 sekolah harus direlokasi.
Angka ini penting sekarang karena menentukan skala kerja rehabilitasi, kebutuhan ruang belajar sementara, dan penempatan anggaran lintas kementerian. Dampak paling dekat untuk publik: sekolah yang rusak berat dan sekolah relokasi berpotensi menjalankan pembelajaran dengan skema darurat sampai bangunan pengganti siap.
Ada detail penting yang terlihat dari rilis resmi, daftar agenda, atau dokumen terkait.
Satgas PRR Tito: Rehabilitasi Sarana Pendidikan dipacu
Tito menegaskan sarana pendidikan ikut terkena dampak banjir di sejumlah daerah. Ia menyebut jenjang TK, SD, SMP, SMA termasuk terdampak, dengan tingkat kerusakan beragam.
“Hal yang penting sekali juga, adalah masalah sarana pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa daerah juga sarana-prasarana pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan,” kata Tito, Rabu, 11 Februari 2026.
Tito juga menyebut keterlibatan unsur pendidikan kedinasan untuk membantu kegiatan di lapangan, termasuk penugasan yang ia samakan dengan kegiatan KKN. Nama lembaga yang ia sebut antara lain IPDN dan STIS, serta unsur dari Kementerian Pertahanan.
Pemerintah menyampaikan perbaikan fasilitas pendidikan diposisikan untuk mempercepat normalisasi belajar. Dalam keterangan yang sama, Tito menyebut di Sumatera Barat layanan pendidikan sudah berjalan secara fungsional seiring percepatan perbaikan sarana sekolah terdampak.
Pembentukan Satgas PRR sendiri sudah diumumkan sebelumnya oleh Sekretariat Kabinet. Setkab menyebut Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan Tito sebagai ketua.
Data 4.863 sekolah terdampak di Aceh-Sumut-Sumbar
Data 4.863 sekolah terdampak disampaikan dalam rangka pendataan kerusakan dan penentuan prioritas rehabilitasi. Data ini disebut masih bergerak karena proses rekonsiliasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi berjalan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan pendataan dilakukan lewat rekonsiliasi bersama dinas pendidikan daerah. Dalam laporan yang memuat pernyataan tersebut, Kemendikdasmen juga disebut sudah menyalurkan sejumlah bentuk dukungan pendidikan darurat.
“Total sekolah yang terdampak, 4.863. Sekolah rusak ringan 3.409, sekolah rusak sedang 925, sekolah rusak berat 437, dan sekolah yang harus direlokasi 92,” kata Abdul Mu’ti, dikutip dari laporan yang memuat keterangan resmi.
Ini yang perlu dicermati: angka sekolah terdampak adalah data sementara yang disebut masih direkonsiliasi. Artinya, jumlah sekolah per kategori bisa berubah setelah verifikasi lapangan selesai, terutama untuk sekolah yang dinilai perlu relokasi.
Di luar data sekolah, pemerintah juga pernah mempublikasikan dampak pada komponen lain di fasilitas pendidikan. Setkab, dalam rilis berbahasa Inggris tentang upaya kementerian pendidikan, menyebut 6.431 ruang kelas rusak, 3.420 unit toilet rusak, serta 3.489 fasilitas lain seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, dan perangkat pembelajaran.
Latar bencana juga tercatat dalam pemberitaan internasional pada akhir 2025. AP melaporkan Siklon Senyar memperkuat hujan, angin, dan gelombang tinggi, dengan dampak di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta wilayah lain seperti Riau sebelum sistemnya melemah.
Reuters, pada 8 Desember 2025, melaporkan kebutuhan dana pemulihan dan rekonstruksi skala besar untuk tiga provinsi, dengan perhitungan pemerintah mencapai 51,82 triliun rupiah. Reuters juga mengutip data resmi pemerintah yang saat itu menyebut korban tewas 950 orang dan 274 orang masih hilang.
Perbedaan angka korban di berbagai periode perlu dibaca sebagai pembaruan situasi dari waktu ke waktu. AP menulis angka korban pada 28 November 2025, sementara Reuters mengutip pembaruan pemerintah per 8 Desember 2025. Publikasi yang paling relevan untuk angka terakhir biasanya mengikuti pembaruan resmi terbaru.
Kemendikdasmen-Kementerian PU bagi peran perbaikan sekolah
Kemendikdasmen sudah lebih dulu merilis bantuan untuk pemulihan pendidikan pascabencana sebelum konferensi pers 11 Februari 2026. Dalam siaran pers 2 Desember 2025, Kemendikdasmen menyebut alokasi dana bantuan sebesar Rp13,3 miliar untuk bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi.
“Atas nama pribadi dan Kemendikdasmen saya menyampaikan rasa belansungkawa yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang terdampak musibah. Kemendikdasmen telah menyediakan alokasi dana sebesar Rp13,3 miliar untuk bantuan bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut,” kata Abdul Mu’ti dalam siaran pers itu.
Dalam siaran pers yang sama, Kemendikdasmen menyebut pendataan sekolah rusak dan kebutuhan bantuan dilakukan intensif lewat komunikasi dengan UPT di daerah. Kemendikdasmen juga menyinggung prioritas revitalisasi satuan pendidikan untuk tahun berikutnya setelah data terkumpul.
Kementerian Koordinator PMK juga menyampaikan langkah dukungan pendidikan di wilayah terdampak. Dalam rilis 24 Desember 2025, Kemenko PMK menulis penyaluran bantuan pendidikan berupa 500 tas sekolah, 170 kaos, serta buku dan alat tulis, termasuk untuk sekolah di Kecamatan Batang Anai, Sumatera Barat.
Di sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan kesiapan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan integrasi penanganan infrastruktur dasar. Kementerian PU menyebut penerapan pendekatan desain cepat dan design and build untuk mempercepat pelaksanaan.
MenPANRB juga mencatat dalam dokumentasi rapat koordinasi Satgas pada 15 Januari 2026 bahwa salah satu prioritas percepatan adalah penetapan relokasi sekolah yang hanyut dan rusak total. Ini menjadi penguat konteks mengapa angka “sekolah direlokasi” muncul dalam pembaruan terbaru pemerintah.
Target belajar normal, relokasi 92 sekolah, tahap berikut
Pemerintah menyebut arah utama Rehabilitasi Sarana Pendidikan adalah mengembalikan layanan belajar ke kondisi normal. Dalam rilis yang memuat keterangan Puspen Kemendagri pada 26 Januari 2026, Tito menyatakan proses belajar mengajar di tiga provinsi terdampak sudah kembali berjalan 100 persen, tetapi sekitar 3 persen masih berlangsung di ruang kelas darurat.
Angka “3 persen” ini menunjukkan konsekuensi konkret dari kerusakan sarana. Sekolah yang belum punya ruang kelas permanen masih bergantung pada fasilitas sementara sampai rehabilitasi selesai atau relokasi terwujud.
Wajib Tahu:
Data terbaru pemerintah menyebut 4.863 sekolah terdampak di tiga provinsi, dengan 92 sekolah masuk kategori relokasi.
Pemerintah juga mempublikasikan dampak pada 6.431 ruang kelas dan 3.420 unit toilet yang rusak dalam rilis Setkab terkait penanganan pendidikan.
Kemendikdasmen merilis bantuan pemulihan pendidikan Rp13,3 miliar pada 2 Desember 2025, sambil menyebut pendataan kerusakan terus berjalan.
MenPANRB mencatat prioritas rapat Satgas mencakup percepatan penetapan relokasi sekolah yang hanyut dan rusak total.
Kementerian PU menyatakan siap masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pendekatan percepatan desain dan pelaksanaan di infrastruktur dasar.
Apa artinya atau dampaknya untuk audiens: orang tua dan siswa di wilayah terdampak perlu mengantisipasi masa transisi. Sekolah yang masuk kategori rusak berat dan relokasi berpotensi menjalankan pembelajaran bergilir, kelas darurat, atau penataan ulang lokasi sementara sampai gedung baru siap.
Tahap berikut yang akan menentukan kecepatan Rehabilitasi Sarana Pendidikan adalah tiga hal. Pertama, finalisasi data kerusakan lewat rekonsiliasi dengan dinas pendidikan daerah. Kedua, keputusan teknis relokasi 92 sekolah, termasuk penetapan lahan dan desain bangunan pengganti. Ketiga, sinkronisasi anggaran dan pelaksanaan fisik lintas kementerian serta pemda.
Belum ada konfirmasi resmi yang dipublikasikan ke dokumen terbuka mengenai target tanggal penyelesaian untuk setiap kategori sekolah rusak (ringan, sedang, berat, relokasi) secara rinci per kabupaten/kota. Publikasi berikutnya biasanya muncul lewat rilis Satgas, pemda, atau kementerian teknis setelah verifikasi lapangan selesai.
