Reformasi Pasar Modal dikebut, OJK minta selaras best practice global
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan paket Reformasi Pasar Modal Indonesia harus selaras dengan best practice global.
Pesannya tegas: pembenahan bukan kosmetik. Targetnya memperkuat integritas, transparansi, dan daya saing pasar.
Kenapa penting sekarang. Pasar sedang dalam sorotan penyedia indeks global setelah peringatan soal transparansi kepemilikan dan kualitas perdagangan.
Konsekuensi terdekat untuk publik pasar. Aturan free float 15 persen, pembukaan data pemegang saham, dan klasifikasi investor yang lebih rinci bakal mengubah cara emiten menjaga status tercatat, cara IPO disiapkan, dan cara investor menilai likuiditas saham.
Satu fakta kunci: publikasi regulasi minimum free float ditargetkan terbit pada Maret 2026.
Ada detail penting yang terlihat dari rilis resmi: pembentukan satgas lintas lembaga, pembukaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, sampai angka denda kumulatif penegakan hukum yang dipublikasikan OJK.
Pernyataan paling gamblang datang dari pejabat OJK. “OJK bersama dengan Self-Regulatory Organization… menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider,” kata Friderica Widyasari Dewi.
Nada serupa muncul dari Ketua Dewan Komisioner OJK. “Kami berkomitmen untuk memenuhi seluruh penyesuaian tersebut sesuai dengan best practice internasional,” kata Mahendra Siregar.
Yang jadi perhatian, dorongan perbaikan ini bukan hanya urusan domestik. FTSE Russell juga menunda peninjauan indeks Indonesia, dengan alasan ketidakpastian perhitungan free float di tengah reformasi yang berjalan.
Wajib Tahu:
OJK menyebut pembentukan Satuan Tugas Reformasi Integritas Pasar Modal, dengan rencana aksi lintas lembaga dan target deliverable.
OJK menyatakan berdiskusi intensif dengan World Bank untuk perspektif praktik terbaik internasional.
OJK mempublikasikan angka penegakan hukum: total denda Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak (2022 sampai Januari 2026), termasuk Rp240,65 miliar kepada 151 pihak terkait manipulasi perdagangan saham.
Rilis resmi menyebut data kepemilikan saham di atas 1 persen menjadi bagian penguatan data, dan KSEI menyiapkan rencana kerja untuk mendukungnya.
Target implementasi kunci mengerucut ke kuartal I-2026, dengan tenggat Maret 2026 untuk sejumlah keluaran regulasi dan data.
Kronologi dan data pendukung: dari peringatan indeks global ke paket aturan
Kronologi yang dipotret dokumen resmi dan laporan pasar mengerucut pada rangkaian akhir Januari sampai awal Februari 2026.
Pada 29 Januari 2026, OJK menyatakan menyiapkan langkah bersama SRO pasar modal untuk menaikkan transparansi, termasuk publikasi data kepemilikan saham secara lebih komprehensif di laman resmi bursa, serta pengungkapan kepemilikan di atas dan di bawah 5 persen berdasarkan kategori investor.
Di tanggal yang sama, OJK menyebut SRO akan menerbitkan ketentuan free float minimum 15 persen, dan OJK menyiapkan penguatan pengawasan termasuk exit policy bagi pihak yang tak memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Pada 1 Februari 2026, OJK merinci delapan rencana aksi Reformasi Pasar Modal dalam empat klaster. Poin pertama: menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dari ketentuan saat ini 7,5 persen, dengan penerapan bertahap dan masa transisi bagi emiten lama.
Masih pada rilis 1 Februari 2026, OJK menekankan penguatan transparansi ultimate beneficial owner (UBO), penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular, serta agenda demutualisasi bursa untuk mengurangi konflik kepentingan.
Lalu masuk 4 Februari 2026, Reuters melaporkan draf regulasi bursa untuk free float IPO baru, dengan target publikasi aturan pada Maret 2026 dan masa masukan publik 10 hari.
Reuters juga memuat data skala penyesuaian: lebih dari 300 emiten disebut berpotensi perlu menawarkan saham untuk memenuhi ketentuan baru, dengan nilai saham baru yang bisa mencapai Rp203 triliun (sekitar US$12,11 miliar).
Soal batas minimum untuk IPO, laporan Reuters menyebut untuk perusahaan dengan kapitalisasi pra-pencatatan di atas Rp50 triliun, minimum free float menjadi 15 persen dari sebelumnya 10 persen.
Di sisi lain, rilis OJK menyebut baseline 7,5 persen. Ini yang berubah: konteksnya berbeda. Rilis OJK berbicara “batas minimum free float emiten” untuk struktur pasar yang lebih luas, sementara Reuters menulis draf aturan listing baru dengan basis minimum sebelumnya 10 persen untuk kategori tertentu. Dua angka itu muncul pada rezim dan objek kebijakan yang tidak sepenuhnya sama.
Pada 5 Februari 2026, kantor berita ANTARA melaporkan aturan BEI untuk IPO dengan ambang free float berbeda sesuai kapitalisasi. Di bawah Rp5 triliun minimal 25 persen, Rp5 triliun sampai Rp50 triliun minimal 20 persen, dan di atas Rp50 triliun minimal 15 persen.
ANTARA juga mencatat syarat distribusi minimum, termasuk untuk papan utama minimal 300 juta saham free float dan minimal 10.000 pemegang SID.
Ini yang perlu dicermati: penerapan bertahap akan menentukan beban aksi korporasi emiten dan suplai saham ke pasar. Jika banyak emiten mengejar free float bersamaan, volatilitas bisa naik, terutama pada saham yang likuiditasnya tipis. Rilis resmi OJK menyebut opsi aksi korporasi seperti right issue, HMETD, hingga program ESOP dan EMSOP sebagai jalur menaikkan free float.
Respons pihak terkait, aturan, dan langkah yang diambil
Pada 9 Februari 2026, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menerbitkan siaran pers bersama yang menegaskan akselerasi Reformasi Pasar Modal sebagai agenda struktural, bukan respons sesaat.
“Dengan pendekatan ini, OJK ingin memastikan bahwa percepatan reformasi integritas pasar modal bukan hanya menjadi respons jangka pendek, tetapi menjadi agenda penguatan fondasi struktural… kompetitif secara global,” kata Hasan Fawzi.
Dalam rilis yang sama, OJK menyebut pembentukan satgas, penyusunan rencana aksi terintegrasi lintas lembaga, dan penguatan peran investor institusi domestik sebagai penopang likuiditas.
OJK juga menyatakan melakukan diskusi intensif dengan World Bank untuk masukan praktik terbaik internasional.
Pada sisi enforcement, OJK mempublikasikan contoh penindakan dan angka agregat denda. OJK menyebut pada 6 Februari 2026 telah menetapkan sanksi administratif dan atau perintah tertulis atas pelanggaran yang melibatkan PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan PT Repower Asia Indonesia Tbk, beserta pihak terkait.
Rilis itu juga memuat rekap denda sejak 2022 sampai Januari 2026, total Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak. Porsi yang terkait manipulasi perdagangan saham disebut Rp240,65 miliar kepada 151 pihak.
Di jalur koordinasi dengan penyedia indeks, Reuters melaporkan bursa dan regulator sudah bertemu MSCI secara virtual pada 2 Februari 2026, dan menyiapkan pertemuan lanjutan pada pekan kedua Februari 2026.
Menurut Reuters, proposal yang dibawa mencakup pengungkapan nama pemegang saham minimal 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, dan kenaikan minimum free float, dengan target data tertentu muncul pada Februari dan Maret 2026.
Belum ada konfirmasi resmi dari MSCI Inc. soal apakah paket proposal tersebut akan langsung mengubah penilaian mereka. Reuters menyebut MSCI belum berkomentar atas proposal maupun pertemuan lanjutan.
Apa artinya, dampaknya, dan apa berikutnya
Apa artinya untuk investor ritel. Peningkatan free float dan pembukaan data kepemilikan bisa memperbaiki kualitas price discovery, karena suplai saham lebih besar dan informasi struktur kepemilikan lebih jelas.
Apa artinya untuk investor institusi. Likuiditas dan kepastian data free float adalah prasyarat penting untuk masuknya dana pasif dan pengelolaan risiko portofolio, terutama bila pasar sedang dinilai penyedia indeks global.
Apa artinya untuk emiten. Target 15 persen bisa memaksa penyesuaian struktur kepemilikan, rencana korporasi, dan strategi pemenuhan syarat bursa. Untuk IPO, Antara menulis ambang free float bisa mencapai 25 persen untuk kapitalisasi tertentu, sehingga porsi saham yang dilepas ke publik berpotensi lebih besar dari praktik lama.
Yang jadi perhatian, timing kebijakan bertemu dengan sentimen global yang sensitif. Reuters mencatat sekitar US$120 miliar nilai pasar menguap sejak peringatan MSCI, dan pasar juga dipengaruhi perubahan outlook kredit dari lembaga pemeringkat.
Pada 10 Februari 2026, Reuters melaporkan FTSE Russell menunda review indeks Indonesia dan menyoroti isu serupa: transparansi kepemilikan dan keterbatasan data saham free float.
Ini yang berubah dalam peta kompetisi kawasan: Financial Times menulis Malaysia dan Thailand punya minimum free float 15 persen, sementara Indonesia sedang menyesuaikan diri untuk mendekati level itu dalam kerangka reformasi.
Apa berikutnya. Dokumen OJK dan laporan Reuters menempatkan Maret 2026 sebagai tenggat penting untuk beberapa keluaran: regulasi free float, klasifikasi investor yang lebih granular, dan publikasi data pengungkapan pemegang saham di laman bursa.
Di atas kertas, satgas dan agenda lintas lembaga sudah disepakati. Uji sesungguhnya ada pada implementasi, konsistensi penegakan, dan kualitas data yang dibuka ke publik.
Reformasi Pasar Modal kini bergerak pada dua jalur sekaligus: memperbaiki struktur likuiditas melalui free float, dan memperkuat integritas lewat transparansi kepemilikan serta enforcement.
Arah berikutnya akan ditentukan oleh jadwal eksekusi sampai Maret 2026 dan bagaimana penyedia indeks global merespons setelah melihat data dan aturan berjalan. Jika responsnya positif, dampaknya bisa merembet ke arus dana, biaya modal emiten, dan stabilitas pasar.
