Konsumsi Hidrogen RI 1,75 juta ton per tahun, penikmatnya dominan pupuk dan kilang
Konsumsi Hidrogen Indonesia mencapai sekitar 1,75 juta ton per tahun.
Angka itu disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat agenda Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 di kantor Ditjen EBTKE, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Pernyataan itu menegaskan satu hal: pasar hidrogen di Indonesia sudah ada, tetapi masih terkonsentrasi di industri lama.
Dampaknya dekat ke publik industri. Peta Konsumsi Hidrogen ini menentukan siapa yang paling diuntungkan dari pasokan hidrogen, sekaligus siapa yang paling terdorong berubah ketika kebijakan mendorong hidrogen rendah karbon.
Yuliot menyebut Konsumsi Hidrogen “didominasi untuk ketahanan pangan” melalui pupuk urea, amonia, dan kilang minyak.
Ada detail penting yang terlihat dari dokumen resmi Kementerian ESDM. Pada 28 Agustus 2023, ESDM sudah memotret komposisi penggunaan hidrogen: urea 88%, amonia 4%, dan kilang minyak 2%.
Kalau dihitung dari angka 1,75 juta ton per tahun, porsi itu setara perkiraan sekitar 1,54 juta ton per tahun untuk urea, sekitar 70.000 ton per tahun untuk amonia, dan sekitar 35.000 ton per tahun untuk kilang minyak. Sisanya berada di penggunaan lain yang tidak dirinci dalam rilis tersebut.
Yang jadi perhatian, angka besar ini belum otomatis berarti hidrogen yang dipakai sudah “hijau”. Banyak sumber menekankan pasokan saat ini masih didominasi hidrogen abu-abu berbasis fosil, dengan intensitas karbon tinggi.
Ini yang perlu dicermati: narasi “hidrogen untuk energi bersih” sering terdengar, tetapi Konsumsi Hidrogen RI hari ini paling banyak masih jadi bahan baku industri pupuk dan proses kilang.
Wajib Tahu:
Konsumsi Hidrogen RI “berkisar 1,75 juta ton per tahun” menurut rilis ESDM, dan ditegaskan kembali pada 10 Februari 2026 oleh Wamen ESDM.
Komposisi pemakaian yang disebut rilis ESDM: urea 88%, amonia 4%, kilang minyak 2%.
IESR menilai hidrogen yang dipakai saat ini masih didominasi grey hydrogen dengan intensitas karbon tinggi, sehingga fokus awal hijau perlu menempel pada sektor sulit didekarbonisasi seperti industri.
Dokumen JICA menyebut Roadmap Hydrogen and Ammonia National (RHAN) dirilis resmi pada April 2025 oleh Kementerian ESDM dan dipakai sebagai panduan jangka panjang sampai 2060.
Rilis ESDM 28 Agustus 2023 juga menyebut hidrogen sudah lama dipakai industri, terutama pupuk, dan pemerintah sedang menyusun peta jalan hidrogen dan amonia sampai 2060.
Kronologi: dari rilis ESDM, strategi nasional, hingga GHES 2026
Kronologi Konsumsi Hidrogen RI bisa ditarik dari beberapa titik kebijakan dan agenda.
Pertama, 28 Agustus 2023. Kementerian ESDM merilis siaran pers yang menyebut konsumsi hidrogen sekitar 1,75 juta ton per tahun dan pemanfaatan dominan untuk pupuk serta kilang.
Di rilis itu, Sekjen ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan arah transisi. “Hidrogen hijau akan memainkan peran penting dalam dekarbonisasi sektor transportasi yang akan dimulai pada tahun 2031, dan sektor industri dimulai pada tahun 2041,” kata Dadan di Jakarta.
Rilis yang sama juga menautkan pengembangan hidrogen dengan proyek dan industri yang sudah eksis.
ESDM menyebut kerja sama melibatkan PT PLN (Persero) dan PT Pupuk Iskandar Muda, serta keterlibatan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam penandatanganan nota kesepahaman proyek produksi hidrogen hijau di Aceh.
Kedua, 15 Desember 2023. Dokumen JICA mencatat Strategi Hidrogen Nasional (SHN) diluncurkan pada tanggal tersebut, sebagai payung arah pengembangan hidrogen dan amonia.
Ketiga, 15 April 2025. Dokumen JICA juga menyebut RHAN diluncurkan pada 15 April 2025 di acara GHES 2025, dan memetakan fase pengembangan 2025-2060.
Di sisi lain, ada sumber pelacak kebijakan yang menulis tanggal peluncuran berbeda untuk peta jalan nasional, yakni Juni 2025. Perbedaan tanggal ini belum bisa diverifikasi lewat dokumen PDF ESDM yang tidak berhasil diakses dari tautan publik saat penulisan.
Keempat, 10 Februari 2026. Di GHES 2026, Wamen ESDM menekankan ulang angka Konsumsi Hidrogen 1,75 juta ton per tahun dan mengaitkannya dengan hilirisasi serta ketahanan energi dan pangan.
Ini yang berubah: diskusi hidrogen tidak lagi berhenti di “proyek pilot”. Pemerintah menempatkannya sebagai ekosistem, dengan penekanan industrialisasi, hilirisasi, dan target jangka panjang.
Respons pemerintah dan arah kebijakan: ekosistem, hilirisasi, dan transisi
Dari GHES 2026, respons pemerintah menonjol di dua lapisan: narasi ekonomi dan narasi transisi.
Yuliot menyebut pemerintah “sangat berkepentingan” terhadap GHES karena melihatnya dari sisi ekosistem.
Ia juga menyampaikan pesan ambisi industri. “Pengembangan ekosistem hidrogen ini menjadi potensi kita sebagai pemain utama dunia. Ini akan sangat potensial sekali,” kata Yuliot.
Respons ini selaras dengan rilis ESDM sebelumnya yang mengaitkan hidrogen dengan regulasi, standar, infrastruktur, teknologi, dan keseimbangan supply-demand sampai 2060.
Namun sentimen “waspada” tetap relevan karena basis Konsumsi Hidrogen Indonesia hari ini masih dominan untuk penggunaan industri konvensional, dan banyak analisis menyebut pasokan masih didominasi hidrogen abu-abu.
IESR menilai intensitas karbon hidrogen abu-abu tinggi, sehingga stimulus permintaan hidrogen rendah karbon perlu dimulai dari sektor yang paling siap menyerap, termasuk industri pupuk dan sektor berat lain.
Ini yang perlu dicermati: publik sering mengira Konsumsi Hidrogen identik dengan kendaraan hidrogen atau pembangkit listrik.
Data yang tersedia justru menunjukkan “penikmat” utama adalah industri pupuk urea dan amonia, lalu kilang minyak.
Belum ada pernyataan resmi yang merinci target konversi porsi konsumsi industri itu dari grey hydrogen ke green hydrogen pada tahun tertentu dalam rilis GHES 2026 yang dikutip ANTARA.
Dampak ke industri dan apa berikutnya: siapa diuntungkan, siapa terdorong berubah
Apa artinya atau dampaknya untuk industri pupuk.
Dengan porsi 88% untuk urea dan 4% untuk amonia, industri pupuk menjadi konsumen terbesar hidrogen di Indonesia.
Ini menguatkan posisi pemain pupuk sebagai pihak yang paling terdampak jika pemerintah mendorong sertifikasi hidrogen rendah karbon, standardisasi, atau skema insentif biaya.
Apa artinya atau dampaknya untuk sektor kilang.
Kilang minyak disebut menyerap 2% dari Konsumsi Hidrogen. Angka ini kecil di persentase, tetapi penting karena hidrogen dipakai untuk proses kilang seperti desulfurisasi dan peningkatan kualitas produk. Rilis ESDM memasukkan kilang sebagai salah satu pemanfaatan utama yang terdata.
Yang jadi perhatian, ketika kebijakan hidrogen bergeser ke “rendah karbon”, biaya produksi hidrogen bisa berubah.
Jika pasokan tetap bergantung pada fosil tanpa penangkapan karbon, tekanan dekarbonisasi akan menekan industri lewat biaya atau persyaratan baru, terutama untuk rantai pasok yang mengarah ke pasar ekspor.
Di level kebijakan internasional, dokumen JICA menempatkan RHAN sebagai peta jalan aksi sampai 2060 dan membagi fase pengembangan. Fase awal 2025-2034 disebut mendorong low-carbon hydrogen lebih dulu, lalu green hydrogen meningkat signifikan pada fase 2035-2045, dan dominan pada fase 2045-2060.
Apa berikutnya yang konkret untuk publik industri.
Pertama, pemetaan kebutuhan konsumsi per sektor akan jadi dasar penentuan proyek prioritas. “Penikmat” terbesar, yaitu pupuk, hampir pasti jadi target awal transisi hidrogen rendah karbon karena volumenya paling besar.
Kedua, pemerintah akan mendorong forum dan kerja sama teknologi melalui GHES 2026 untuk menutup gap teknologi dan investasi, termasuk kebutuhan industrialisasi hidrogen.
Ketiga, isu terbesar adalah kualitas hidrogen yang dipakai. Banyak kajian menilai saat ini pasokan masih dominan grey hydrogen, sehingga pergeseran ke green hydrogen butuh listrik terbarukan, infrastruktur, dan kontrak offtake yang jelas.
Konsumsi Hidrogen RI yang mencapai 1,75 juta ton per tahun menunjukkan pasar domestik sudah besar, tetapi sangat terkonsentrasi pada pupuk urea, amonia, dan kilang. “Penikmat” utama hari ini adalah industri pupuk dan kilang. Uji berikutnya ada pada transisi kualitas pasokan, dari abu-abu menuju rendah karbon, lalu hijau, sesuai peta jalan yang pemerintah dorong.
