Pusat Focus – Ada kabar yang jarang muncul sebagai “good news” di tengah banjir isu harian: warga Indonesia mulai mengurangi Minuman Alkohol. Ini bukan kesan sepintas, bukan pula cerita dari tongkrongan. Angkanya muncul dalam rangkaian data yang dikutip dari laporan resmi BPS, dibawa ke publik melalui olahan data Katadata Databoks pada 31 Desember 2025.
Kenapa ini penting sekarang. Karena konsumsi alkohol bukan cuma urusan gaya hidup. Ia terkait langsung dengan beban penyakit tidak menular, keselamatan di jalan, produktivitas kerja, sampai urusan ketertiban sosial. Dan dampak yang paling dekat untuk pembaca Indonesia terasa di dua titik: kesehatan keluarga dan kantong belanja, terutama setelah kebijakan cukai yang ikut membentuk harga di pasar.
Fakta kuncinya begini. Rata-rata konsumsi alkohol penduduk usia 15 tahun ke atas tercatat turun dari 0,37 liter per kapita per tahun pada Maret 2023 menjadi 0,30 liter per kapita per tahun pada Maret 2025, berdasarkan kutipan BPS yang dimuat Databoks. Penurunan ini terjadi baik di perdesaan maupun perkotaan, meski lajunya berbeda. Ada cerita menarik di balik selisih itu, dan di bagian tengah nanti terlihat kenapa penurunan di desa justru lebih “kencang” ketimbang kota.
Yang masih perlu disampaikan dengan jujur: akses publik ke tabel dinamis BPS dan dokumen lengkap yang disebut Databoks tidak selalu mulus di semua kanal. Karena itu, untuk angka 2023–2025, artikel ini bertumpu pada kutipan angka dan pernyataan BPS yang dimuat Databoks, lalu disandingkan dengan rujukan pemerintah lain yang memotret tren lebih panjang (2020–2023) agar konteksnya utuh.
Angka yang bergerak turun, dan di mana penurunannya paling terasa
Databoks menulis, konsumsi alkohol nasional (usia 15 tahun ke atas) pada Maret 2023 berada di 0,37 liter per kapita per tahun. Dua tahun kemudian, pada Maret 2025, angkanya menjadi 0,30 liter per kapita per tahun. Turun 0,07 liter per kapita per tahun dalam rentang dua tahun.
Yang membuat data ini lebih “berbunyi” adalah potongan perbandingan desa dan kota. BPS, masih menurut Databoks, menyebut penurunan konsumsi alkohol di perdesaan dari 2024 ke 2025 mencapai 0,08 liter per kapita. Sementara di perkotaan, penurunannya 0,01 liter per kapita. Ada dua kemungkinan penyebab yang sering disebut para peneliti kebijakan: akses dan harga. Namun untuk menilai ini, kita harus hati-hati. Data yang tersedia di ruang publik baru memberi sinyal, belum memberi jawaban final.
Pemerintah sendiri punya cermin tren yang lebih panjang lewat laporan “Perkembangan Capaian Indikator TPB/SDGs” yang memuat angka konsumsi alkohol 2020–2023 (diolah dari Susenas). Di laporan itu, konsumsi alkohol usia 15 tahun ke atas turun dari 0,43 liter per kapita (2020) ke 0,31 liter per kapita (2022), lalu naik tipis menjadi 0,34 liter per kapita (2023). Artinya, penurunan bukan garis lurus tanpa jeda, tetapi arah besarnya menurun, dengan fluktuasi kecil di tengah jalan.
BPS juga menempatkan indikator ini sebagai statistik resmi yang bisa dilacak publik. Salah satu halaman tabel statistik BPS memuat konsumsi alkohol usia 15 tahun ke atas (liter per kapita) beserta pembeda perkotaan dan perdesaan untuk tahun-tahun tertentu, menegaskan bahwa pola “desa lebih tinggi dari kota” memang bukan temuan baru.
Ini yang berubah: penurunan Minuman Alkohol kini tidak lagi sekadar narasi moral atau kampanye sesaat. Ia sudah tercatat sebagai pergerakan indikator, dengan penurunan yang paling terasa justru muncul dari perdesaan menurut kutipan BPS di Databoks. Itu sinyal kuat ada faktor struktural (harga, akses, kebijakan) yang ikut bekerja, bukan cuma perubahan selera.
Mengapa bisa turun: gaya hidup sehat bertemu kebijakan harga
Ada beberapa alasan yang paling masuk akal, dan sebagian bisa dilacak jejaknya dari dokumen kebijakan serta tren konsumsi.
Pertama, faktor harga yang dipengaruhi cukai. Pemerintah menegaskan kebijakan penyesuaian tarif cukai etil alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagai salah satu instrumen pengendalian konsumsi. Dalam penjelasan Kementerian Keuangan, penyesuaian tarif dikaitkan dengan tujuan pengendalian serta aspek penerimaan negara.
Kedua, struktur tarif yang makin tegas membentuk harga akhir. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memuat rincian tarif cukai yang berlaku mulai 1 Januari 2024, misalnya MMEA golongan A (hingga 5 persen) Rp16.500 per liter, golongan B Rp42.500 per liter (dalam negeri) dan Rp53.000 per liter (impor), serta golongan C Rp101.000 per liter (dalam negeri) dan Rp152.000 per liter (impor). Untuk konsentrat (KMEA) bahkan lebih tinggi. Ini bukan angka kecil ketika dikalikan biaya distribusi dan margin ritel.
Ketiga, perubahan preferensi generasi muda. Globalnya, banyak riset dan liputan besar menunjukkan generasi muda di sejumlah negara meninjau ulang kebiasaan minum, baik karena kesehatan mental, gaya hidup bugar, maupun alasan ekonomi. TIME, misalnya, menulis soal kompleksitas “Gen Z drinking less” dan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan itu, meskipun tren global tidak seragam di semua pasar.
Wajib Tahu:
Remaja Indonesia tetap ada yang minum, tapi angkanya relatif kecil di survei sekolah nasional. Pada GSHS Indonesia 2023 (WHO), siswa usia 13–17 tahun yang “current drinkers” tercatat 5,6 persen, dengan selisih tajam laki-laki 9,0 persen dan perempuan 2,3 persen.
Pada survei Kementerian Kesehatan yang dirujuk Databoks, 2,2 persen penduduk usia 10 tahun ke atas tercatat mengonsumsi minuman mengandung alkohol pada 2023, dan Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan proporsi tertinggi 15,2 persen.
Pola desa lebih tinggi dari kota muncul berulang di dokumen pemerintah. Laporan capaian indikator TPB/SDGs (data Susenas) menampilkan konsumsi alkohol perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan pada 2020–2023.
Tarif cukai resmi untuk Minuman Alkohol sudah dipatok rinci per golongan dan berlaku sejak 1 Januari 2024, sehingga perubahan perilaku konsumsi sangat mungkin ikut dipengaruhi harga akhir di pasar.
Apa artinya untuk Indonesia: kesehatan membaik, tapi jangan lengah pada konsumsi ilegal
Kalau Minuman Alkohol turun secara konsisten, dampak pertama yang paling logis adalah potensi penurunan risiko kesehatan di tingkat populasi. Alkohol berkaitan dengan berbagai masalah, dari gangguan fungsi hati sampai peningkatan risiko kanker. Kanal informasi kesehatan pemerintah juga rutin mengingatkan relasi konsumsi alkohol dengan risiko kanker dan penyakit tidak menular.
Namun ada sisi yang perlu dicermati: penurunan konsumsi legal tidak otomatis berarti penurunan semua jenis konsumsi. Di Indonesia, percakapan publik tentang alkohol sering bersinggungan dengan isu minuman ilegal dan oplosan. Data spesifik nasional terbaru tentang pergeseran dari produk legal ke ilegal tidak otomatis tersedia dalam rilis yang sama, jadi tidak elok jika kita menebak. Yang bisa dikatakan dengan aman adalah ini: ketika harga barang legal makin tinggi dan akses makin terbatas, selalu ada risiko sebagian permintaan bergeser ke kanal yang lebih berbahaya bila penegakan hukum dan edukasi tidak mengimbangi.
Di titik ini, dampak kebijakan fiskal menjadi dua lapis. Di satu sisi, cukai membantu membentuk “harga penghalang” yang menahan konsumsi Minuman Alkohol. Di sisi lain, kebijakan pengendalian idealnya berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi, pembatasan akses usia, serta layanan konseling bagi mereka yang sudah terlanjur bergantung.
Ada pula dimensi sosial yang tidak kalah penting: sebaran konsumsi tidak merata. Data Kemenkes yang dirujuk Databoks memperlihatkan provinsi-provinsi tertentu punya proporsi peminum jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Artinya, cerita “warga RI mengurangi Minuman Alkohol” tidak boleh menutup mata pada kantong-kantong wilayah yang membutuhkan pendekatan berbeda, termasuk yang terkait minuman tradisional.
Apa artinya untuk Indonesia, secara konkret: bila tren penurunan ini bertahan, beban biaya kesehatan rumah tangga bisa berkurang, risiko kecelakaan terkait alkohol berpotensi turun, dan ruang fiskal untuk pencegahan bisa lebih efektif. Tetapi pemerintah daerah, aparat, sekolah, dan layanan kesehatan tetap harus waspada pada konsumsi alkohol di remaja, serta pada risiko produk ilegal yang sulit dilacak lewat survei konsumsi rumah tangga.
Apa berikutnya: apakah tren penurunan ini bisa bertahan
Pertanyaan terbesar setelah angka-angka ini muncul adalah soal keberlanjutan. Laporan pemerintah tentang indikator TPB/SDGs menegaskan pentingnya penguatan regulasi, pengawasan akses, dan edukasi kesehatan, termasuk untuk alkohol, sebagai bagian dari langkah ke depan.
Dari sisi kebijakan, instrumen tarif sudah jelas dan terpublikasi. Tetapi tarif saja tidak cukup. Pengalaman banyak negara menunjukkan penurunan konsumsi yang sehat biasanya lahir dari paket kebijakan, mulai dari pembatasan iklan, pembatasan jam dan titik penjualan, penegakan umur minimum, sampai layanan rehabilitasi yang mudah diakses. Indonesia punya fondasi fiskal untuk itu, tinggal konsistensi implementasinya.
Satu hal lagi yang penting: publik berhak mengakses data primer dengan mudah. Ketika data konsumsi Minuman Alkohol mulai ramai diperbincangkan, akan lebih sehat jika rujukan angka dapat diunduh dan diperiksa siapa pun tanpa hambatan. Transparansi akan membuat debat publik lebih waras, dan kebijakan lebih tepat sasaran.
Jika tren penurunan 2023–2025 ini benar-benar berlanjut, Indonesia punya peluang emas: mendorong gaya hidup sehat tanpa kehilangan kendali pada pasar gelap. Tetapi kalau penurunannya hanya terjadi di permukaan, sementara konsumsi bergeser ke jalur berisiko, kabar baik itu bisa cepat berubah arah. Karena itu, ukuran sukses berikutnya bukan cuma “angka turun”, melainkan apakah penurunannya diikuti lingkungan yang lebih aman, edukasi yang lebih kuat, dan akses bantuan yang lebih mudah bagi yang membutuhkan.
Hobi Games ?
