Pusat Focus – Suara mesin dagang di Pasar Payakumbuh mendadak hilang sejak api melumat Blok Barat pada 26 Agustus 2025. Ratusan pedagang yang biasanya saling sapa di lorong kios terpaksa menggulung harapan, menunggu kabar yang selama berbulan-bulan terdengar seperti kalimat yang terus ditunda: kapan pasar ini dibangun lagi?
Jumat, 23 Januari 2026, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade datang meninjau lokasi bersama Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta dan Bupati Lima Puluh Kota Safni. Di titik inilah Andre menyampaikan klaim yang jadi kunci cerita hari ini: sertifikat lahan pasar disebut sudah selesai dan sudah terbit atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh, lalu telah dikirim ke Kementerian Pekerjaan Umum. Itu, kata Andre, yang selama ini membuat pembangunan dari pusat belum bisa jalan.
Kalau klaim itu benar-benar mengunci persoalan administratif, artinya bab berikutnya bukan lagi soal “boleh atau tidak” membangun. Bab berikutnya adalah soal “kapan”, “seperti apa desainnya”, dan “siapa yang memastikan pedagang tidak kembali jadi pihak terakhir yang dapat kabar”.
Di bagian tengah tulisan ini ada satu detail yang jarang dibahas di awal percakapan publik, tapi justru menentukan: bagaimana status tanah, skema pengelolaan historis Pemko dan nagari, serta syarat readiness criteria yang jadi tiket masuk proyek pusat.
Sertifikat rampung, pintu APBN terbuka
Andre Rosiade menyebut keterlambatan pembangunan bukan karena anggaran tidak ada, melainkan karena sertifikat lahan belum rampung. Dalam keterangannya, ia menegaskan sertifikat Pasar Payakumbuh “sudah selesai dan sudah terbit atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh” sekitar satu minggu sebelum 23 Januari 2026, dan dokumen itu sudah dikirimkan ke Kementerian PU.
Di level birokrasi proyek pusat, status lahan bukan sekadar formalitas. Pemko Payakumbuh sendiri berulang kali menyampaikan bahwa revitalisasi pasar didorong lewat skema APBN dan dikerjakan pada tahun anggaran 2026 setelah syarat administrasi dan legalitas dipenuhi. Narasi “readiness” ini juga muncul dalam pemberitaan RRI, termasuk penekanan bahwa sertifikasi lahan dalam bentuk Hak Pakai menjadi syarat regulatif penting agar dukungan pusat bisa turun.
Antara juga sebelumnya memuat pernyataan Andre pada 8 September 2025: pasar yang terbakar akan dibangun menggunakan APBN, dengan dorongan agar bisa dikerjakan pada 2026.
Artinya, ada benang merah dari September 2025 sampai Januari 2026: pusat membuka pintu, tetapi meminta bukti kesiapan lahan dan dokumen. Dan menurut Andre, pintu itu sekarang tidak lagi terkunci.
Namun, “sertifikat rampung” bukan berarti alat berat langsung masuk minggu depan. Detik mengutip skenario berikutnya: Satuan Kerja Prasarana Strategis Kementerian PU dijadwalkan berkoordinasi untuk membahas desain. Penyusunan desain diperkirakan memakan waktu sekitar empat sampai lima bulan. Setelah desain selesai pada 2026, proses lelang disebut menyusul. Andre menargetkan pembangunan fisik bisa dimulai akhir 2026 atau paling lambat awal 2027.
Kronologi: dari api 26 Agustus 2025 sampai meja kementerian
Peristiwa awalnya jelas dan pahit. Kebakaran besar melanda Pasar Payakumbuh pada Selasa dini hari, 26 Agustus 2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui situs resminya menulis data sementara “lebih dari 336 kios hangus”, dengan kemungkinan bertambah hingga 500 unit jika seluruh petak dihitung. Situs yang sama juga menyebut adanya laporan warga yang luka-luka serta dugaan awal korsleting listrik, dengan catatan penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian.
Sementara itu, pada 23 Januari 2026, detik menyebut angka dampak yang lebih spesifik: 512 toko atau kios dan sekitar 250 lapak pedagang kaki lima terdampak, dengan perkiraan kerugian material Rp34,35 miliar rupiah hingga Rp64 miliar rupiah.
Perbedaan angka ini penting dicatat jujur: data Pemprov Sumbar adalah “data sementara” beberapa hari setelah kejadian, sedangkan data detik muncul beberapa bulan kemudian dalam konteks pengawalan pembangunan. Ada kemungkinan pendataan berkembang dan memutakhir, tetapi angka pastinya tetap bergantung pada rilis resmi instansi yang memegang data final.
Selepas kebakaran, Pemprov menyebut Gubernur Mahyeldi Ansharullah meninjau lokasi pada 29 Agustus 2025, menguatkan pesan bahwa pemulihan perlu dipercepat.
Dari sisi jalur pembangunan, Pemko Payakumbuh menyatakan proposal revitalisasi sudah disampaikan ke kementerian terkait pada September 2025.
Pada 8 September 2025, Andre kembali datang meninjau pasar dan menyampaikan bahwa ada komitmen pemerintah pusat membangun pasar pada 2026, sekaligus menyinggung kebutuhan percepatan urusan tanah yang masih berstatus ulayat.
Memasuki awal 2026, diskusi publik ikut bergeser ke persoalan legalitas tanah dan mekanisme kerja. RRI melaporkan adanya penandatanganan perjanjian pelepasan hak tanah ulayat pada 5 Januari 2026 sebagai bagian dari proses menuju legalitas.
Pada 12 Januari 2026, Padek menulis Pemko Payakumbuh membantah isu keterlibatan investor dan menegaskan pendanaan bersumber dari APBN, sambil menjelaskan adanya konteks historis pembagian pengelolaan 70 persen dan 30 persen antara Pemko dan nagari yang kerap disalahpahami sebagai “bagi-bagi keuntungan”.
Lalu datanglah 23 Januari 2026, saat Andre Rosiade menyatakan sertifikat sudah terbit dan “bola” sudah dikirim ke Kementerian PU.
Ini yang berubah, ini yang perlu dicermati
Ini yang berubah: narasi “terhambat sertifikat” kini bergeser menjadi “mengejar desain dan lelang”. Andre Rosiade mematok jadwal: 1 sampai 2 minggu untuk koordinasi awal dengan Satker Prasarana Strategis, 4 sampai 5 bulan untuk desain, lalu lelang setelah desain rampung.
Yang perlu dicermati ada dua lapis.
Pertama, kebutuhan konsistensi data dan transparansi desain. Detik menyebut pasar yang dibangun kembali direncanakan menampung sekitar 485 kios, menyesuaikan jumlah unit terdampak.
Kalau di lapangan pedagang merasa angka kebutuhan kios lebih besar atau ada perubahan zonasi, perdebatan bisa muncul lagi. Di titik ini, publik butuh dokumen desain yang terbuka dan forum konsultasi yang benar-benar mendengar kebutuhan pedagang, bukan sekadar sosialisasi satu arah.
Kedua, persoalan lahan ulayat dan legitimasi sosial. Meski ada langkah administratif, dinamika di tingkat nagari dan masyarakat adat tidak selalu mulus. Sejumlah pemberitaan lokal memotret adanya perbedaan pandangan soal status tanah dan langkah sertifikasi. Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu memastikan proses musyawarah berjalan rapi, supaya proyek fisik tidak berdiri di atas sengketa yang belum selesai secara sosial.
Wajib Tahu:
Pertama, kebakaran terjadi pada 26 Agustus 2025 sekitar pukul 04.30 WIB menurut Padek, yang juga mencatat kerugian aset mencapai Rp52,256 miliar rupiah dalam salah satu taksiran.
Kedua, Pemprov Sumbar menyebut data awal “lebih dari 336 kios” dan memperkirakan bisa mencapai 500 unit saat pendataan lengkap.
Ketiga, Andre Rosiade menyatakan sertifikat lahan sudah terbit atas nama Pemko Payakumbuh dan sudah dikirim ke Kementerian PU sekitar satu minggu sebelum 23 Januari 2026.
Keempat, skenario yang disampaikan Andre menyebut desain diperkirakan 4 sampai 5 bulan, lalu lelang, dengan target fisik akhir 2026 atau awal 2027.
Kelima, Pemko Payakumbuh menegaskan revitalisasi pasar diklaim tanpa investor dan pendanaan dari APBN, sambil meluruskan isu pembagian 70 persen dan 30 persen yang disebut berbasis konteks historis.
Apa artinya untuk Indonesia dan langkah berikutnya
Buat Indonesia, cerita Pasar Payakumbuh bukan cuma urusan satu kota. Ini contoh pola yang berulang di banyak daerah: bencana atau kebakaran mematikan pusat ekonomi rakyat, lalu negara diminta hadir, tetapi kehadiran itu sering tersangkut di simpul administrasi tanah, desain, dan koordinasi lintas kementerian.
Kalau klaim Andre Rosiade soal sertifikat benar-benar menjadi titik balik, manfaat paling dekat terasa pada pedagang yang kehilangan penghasilan sejak Agustus 2025. Pasar tradisional bukan sekadar tempat transaksi. Ia rantai pasok harian yang menyambung petani, distributor, pekerja angkut, sampai warung kecil di sekitar pasar. Ketika pasar lumpuh, efeknya menular ke harga, perputaran uang, dan lapangan kerja informal.
Di level kebijakan, proyek ini juga menunjukkan bagaimana APBN untuk revitalisasi infrastruktur kerakyatan menuntut kesiapan dokumen yang ketat. Publik boleh berharap, tapi tetap perlu mengawasi: apakah jadwal desain benar-benar dimulai pada awal 2026, bagaimana penganggaran disusun, dan kapan lelang diumumkan.
Andre Rosiade menyebut komitmen pemerintah pusat untuk membangun bukan hanya Pasar Payakumbuh, tetapi juga Pasar Batusangkar di Tanah Datar.
Pernyataan semacam ini penting, tetapi ujian sesungguhnya ada pada dokumen kerja, kalender proyek, dan pembuktian di lapangan.
Berikutnya, satu indikator paling konkret untuk dipantau publik adalah pertemuan Satker Prasarana Strategis dengan Pemko Payakumbuh yang disebut akan berlangsung dalam 1 sampai 2 minggu setelah 23 Januari 2026. Setelah itu, publik bisa menilai apakah proses desain mulai berjalan sesuai klaim 4 sampai 5 bulan.
Satu hal yang jelas: setelah sertifikat disebut rampung, alasan “belum bisa karena lahan” akan makin sulit dipakai sebagai tameng. Mulai sekarang, yang menentukan adalah kecepatan eksekusi, ketertiban proses, dan keberanian membuka informasi ke publik. Pedagang sudah terlalu lama menunggu, dan kota tidak bisa terus berdagang di atas puing.
Hobi Games ?
