Trump Ngancam “Cara Sulit” demi Greenland, Klaim Rusia dan Cina Menggantung Tanpa Bukti
Pusat Focus – Kata-kata “Greenland” tiba-tiba kembali jadi bahan bakar geopolitik awal 2026. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tensi dengan kalimat yang terdengar seperti ultimatum: ia ingin “membuat kesepakatan” untuk mengambil alih Greenland “cara mudah”, tetapi jika gagal, “cara sulit” juga terbuka.
Kenapa penting sekarang? Karena pernyataan itu bukan lagi nostalgia isu 2019. Gedung Putih secara resmi mengakui tim Trump membahas “berbagai opsi” untuk tujuan ini, dan “menggunakan militer” disebut sebagai salah satu opsi yang selalu ada di tangan panglima tertinggi.
Untuk pembaca Indonesia, dampak paling dekat bukan sekadar drama jauh di Kutub Utara. Jika perseteruan ini membesar, ia bisa memicu efek domino: ketegangan di jalur pelayaran global, kenaikan premi risiko, sampai persaingan mineral strategis yang memengaruhi rantai pasok teknologi. Ada satu bagian yang sering luput dari headline, dan baru terlihat di tengah artikel: klaim Trump soal kapal perang Rusia dan Cina “di luar Greenland” sedang dipertanyakan karena tidak disertai bukti publik, bahkan dibantah secara pengalaman oleh tokoh lokal di Greenland.
Bersamaan dengan itu, Greenland sendiri tidak diam. Para pemimpin lima partai di parlemen Greenland mengeluarkan pernyataan bersama yang tegas: mereka tidak ingin menjadi orang Amerika, tidak ingin jadi orang Denmark, mereka ingin tetap menjadi orang Greenland. Parlemen Greenland bahkan memajukan jadwal rapat untuk merespons tekanan dari AS.
Klaim Trump soal Rusia dan Cina, apa yang terbukti dan apa yang belum
Trump mengaitkan dorongan “merebut” Greenland dengan narasi ancaman Rusia dan Cina. Ia berulang kali menempatkan Greenland sebagai kebutuhan “keamanan nasional”, lalu menambahkan klaim spesifik: Greenland disebut “dipenuhi” kapal Rusia dan Cina, bahkan ia menyebut ada “destroyer” Rusia dan Cina serta “kapal selam Rusia” di sekitar Greenland.
Masalahnya, klaim seperti ini menuntut bukti. Sampai laporan-laporan besar terbit pada 6 Januari 2026 sampai 10 Januari 2026, pemerintah AS tidak membeberkan data terbuka yang dapat diverifikasi publik untuk mendukung pernyataan “destroyer” Cina di luar Greenland saat ini. Reuters, saat mengutip pernyataan Gedung Putih, membingkai motivasi AS sebagai “mencegah” lawan di Arktik dan membahas opsi, tetapi tidak menampilkan pembuktian rinci soal kapal yang disebut Trump.
Yang lebih menarik, penolakan datang dari “orang lapangan”, bukan sekadar diplomat. Jess Berthelsen, ketua konfederasi serikat buruh nasional Greenland (SIK), mengatakan warga di sana tidak mengenali tuduhan Trump bahwa kapal Rusia dan Cina “tersebar” di perairan Greenland. “Kami tidak bisa melihatnya, kami tidak bisa mengenalinya, kami tidak bisa memahaminya,” kata Berthelsen, dikutip The Guardian.
Artinya, di tahap ini, ada dua lapis yang harus dibedakan. Pertama, fakta besar bahwa Arktik memang makin menjadi arena kompetisi strategis. Kedua, klaim spesifik tentang keberadaan armada tertentu “di luar Greenland sekarang” yang disampaikan Trump tanpa menyertakan bukti publik. Dua hal itu tidak identik.
Sebagai konteks, Departemen Pertahanan AS dalam Dokumen Strategi Arktik 2024 menyebut kawasan ini makin mudah diakses dan menjadi “venue for strategic competition”, serta menyinggung peningkatan kolaborasi Cina dan Rusia. Dokumen itu juga secara eksplisit memasukkan Greenland sebagai bagian dari wilayah Arktik Atlantik Utara yang penting untuk peringatan dini dan pertahanan tanah air (NORAD).
Sementara dari sisi Cina, pemerintahnya sejak 26 Januari 2018 menerbitkan white paper kebijakan Arktik yang menjelaskan posisi dan kepentingan Beijing dalam urusan Arktik. Dokumen resmi itu juga memuat konsep “near-Arctic state” yang sering dirujuk dalam diskusi kebijakan.
Kronologi: dari “ditutupi kapal” sampai opsi militer disebut terbuka
Kronologi paling jelas bisa ditarik mundur beberapa hari sebelum pernyataan “cara sulit” terdengar keras di media.
Pada 4 Januari 2026, Trump menyampaikan pernyataan di pesawat Air Force One bahwa Greenland “ditutupi kapal Rusia dan Cina”, dan AS “butuh” Greenland untuk keamanan nasional.
Lalu pada 6 Januari 2026, Gedung Putih mengonfirmasi Trump dan timnya membahas opsi untuk “mengakuisisi” Greenland. Kalimat yang paling mengundang perhatian adalah pengakuan bahwa penggunaan militer “selalu menjadi opsi”.
Pada 7 Januari 2026, Uni Eropa juga ikut bersuara. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menegaskan “Greenland milik rakyatnya” dan menyatakan solidaritas penuh untuk Greenland dan Denmark.
Pada 9 Januari 2026, Trump mengulang lagi dan mengeraskan retorika. Di pertemuan di Gedung Putih, ia mengatakan AS akan melakukan sesuatu terhadap Greenland “apakah mereka suka atau tidak”, dan menyebut akan dilakukan “cara mudah” atau “cara sulit”.
Respons di Nuuk datang cepat. Pada 10 Januari 2026, para pemimpin lima partai di parlemen Greenland mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak tekanan AS, sekaligus memajukan rapat parlemen untuk merumuskan respons.
Wajib Tahu:
Greenland adalah wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, dengan populasi sekitar 57.000 jiwa.
Gedung Putih menyatakan tim Trump membahas opsi “mengakuisisi” Greenland, dan menyebut militer selalu menjadi opsi.
Greenland punya dasar hukum untuk menentukan masa depan sendiri. Reuters merujuk kesepakatan 2009 yang mengakui hak warga Greenland untuk memilih kemerdekaan bila mereka menghendaki.
Trump mengklaim ada kapal Rusia dan Cina “di luar Greenland”, tetapi tokoh serikat buruh Greenland menyatakan warga lokal tidak melihat atau mengenali klaim itu.
Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan prinsip kedaulatan dan menyebut Greenland hanya dapat diputuskan oleh Denmark dan Greenland.
Kenapa Greenland jadi rebutan, dan kenapa NATO ikut terseret
Secara geografis, Greenland berada di antara Samudra Atlantik dan Arktik. ABC mencatat, sekitar 80 persen wilayahnya ditutupi lapisan es, dan luas lapisan es itu sekitar 1,7 juta kilometer persegi.
Di bawah permukaan, ada faktor ekonomi: mineral strategis dan potensi sumber daya. Time menulis Greenland memiliki sumber daya seperti rare earth, minyak, hingga uranium yang kerap disebut sebagai daya tarik, walau Trump pernah menyatakan ia membutuhkan Greenland untuk keamanan, bukan mineral.
Namun yang sering jadi “kartu as” Washington adalah militer. Amerika Serikat sudah memiliki kehadiran militer di Greenland melalui perjanjian pertahanan 1951 dengan Denmark, dan Greenland disebut dalam strategi pertahanan AS terkait peringatan dini dan pertahanan kawasan Arktik Atlantik Utara.
Dari sinilah NATO terseret. Denmark adalah anggota NATO. Para pemimpin Eropa menegaskan keamanan Arktik harus dicapai bersama sekutu NATO, termasuk AS, dengan tetap memegang prinsip Piagam PBB, kedaulatan, integritas teritorial, dan batas negara yang tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan bersama itu tertulis jelas dalam dokumen resmi pemerintah Jerman dan juga dipublikasikan di situs Kepresidenan Prancis.
Ini yang perlu dicermati: ketika retorika “cara sulit” sudah keluar dari mulut presiden AS, isu Greenland tidak lagi sekadar transaksi, melainkan ujian serius terhadap norma internasional di antara sekutu. Bahkan di tingkat wacana, itu sudah cukup untuk mengerek kecemasan investor, mengganggu perencanaan keamanan kawasan Arktik, dan memaksa Denmark serta Greenland mengambil posisi politik lebih tegas.
Apa artinya untuk Indonesia: dari jalur dagang sampai mineral strategis
Indonesia tidak berada di Arktik, tetapi kita hidup dari perdagangan laut. Saat ketegangan geopolitik naik di wilayah mana pun, biaya logistik global bisa ikut bergerak melalui premi asuransi, perubahan rute, dan biaya keamanan maritim. Arktik juga semakin sering dibahas sebagai jalur alternatif perdagangan ketika es mencair, terutama lewat pembicaraan Northern Sea Route yang banyak terkait Rusia. Perubahan iklim dan kompetisi kekuatan besar membuat Arktik jadi lebih “terbuka” dan lebih “ramai”.
Dampak lain ada di rantai pasok mineral. Dunia sedang masuk fase “perang bahan baku” untuk teknologi, energi baru, dan pertahanan. Greenland kerap disebut punya potensi mineral kritis. Jika AS, Eropa, Cina, dan Rusia makin agresif mengamankan pasokan, negara produsen dan pemroses mineral lain, termasuk Indonesia, bisa menghadapi tekanan baru: standar keberlanjutan, aturan ekspor, dan persaingan investasi yang makin keras. Di titik ini, isu Greenland bukan cuma soal bendera di peta, tetapi soal siapa yang mengendalikan input industri masa depan.
Ada juga pelajaran komunikasi politik yang relevan untuk publik Indonesia. Klaim Trump tentang kapal perang Rusia dan Cina menjadi contoh betapa cepatnya narasi keamanan bisa dipakai untuk mendorong agenda besar, walau bukti publiknya kabur. Greenland sendiri memberi respons dengan cara yang rapi: pernyataan politik bersama, memajukan rapat parlemen, dan menegaskan hak menentukan nasib sendiri.
Ke depan, yang paling mungkin terjadi bukan “jual beli” mendadak, melainkan tarik-menarik diplomasi yang panjang. Ada sinyal bahwa pertemuan dan pembicaraan dengan Denmark akan berlanjut, tetapi garis besarnya sudah terbaca: Greenland menolak diklaim sepihak, Eropa memasang pagar prinsip, sementara Gedung Putih tetap membuka semua opsi. Selama klaim-klaim besar terus dilempar tanpa bukti yang bisa diuji, tensi hanya akan naik, dan risiko salah hitung politik juga makin besar.
Hobi Games ?
