Panas! Partai Prima Kecam Keras Aksi “Imperialistik” AS ke Venezuela, Singgung UUD 1945 dan Bahaya Preseden Global
Pusat Focus – Partai PRIMA
Nada tegas datang dari Jakarta, tepat ketika dunia masih menghitung dampak operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyatakan sikap keras, mengecam tindakan AS sebagai aksi “imperialistik” menyusul serangan militer dan penahanan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Sikap itu disampaikan Ketua Umum PRIMA yang juga Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, pada Senin, 5 Januari 2026.
Pernyataan PRIMA bukan sekadar komentar pinggir. Ada dua faktor yang membuatnya langsung mencuri perhatian. Pertama, PRIMA menempatkan isu Venezuela sebagai soal prinsip, bukan hanya dinamika politik luar negeri negara jauh. Kedua, pernyataan itu datang dari sosok yang saat ini berada di pemerintahan. Dalam bahasa sederhana, ini bukan sekadar “suara partai”, melainkan sinyal politik yang berpotensi ikut membentuk atmosfir sikap Indonesia di tengah badai geopolitik yang kian gaduh.
Di saat yang sama, pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan seruan agar semua pihak mengedepankan dialog, menahan diri, dan mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional. Artinya, ada garis besar yang saling beririsan: de-eskalasi, perlindungan warga sipil, dan penghormatan kedaulatan negara.
Lalu, seperti apa isi kecaman PRIMA, dan mengapa pernyataan ini terasa lebih tajam dari sekadar kutukan diplomatik biasa?
Dari “dalih penegakan hukum” ke tudingan motif minyak
Dalam keterangannya, Agus Jabo menyoroti narasi yang dipakai Washington. Ia menyebut tuduhan bahwa Maduro memimpin kartel obat-obatan terlarang sebagai “dalih dan kebohongan”, serta menuding alasan sebenarnya adalah “nafsu untuk mengendalikan dan menguasai kekayaan minyak Venezuela”.
Di titik ini, Partai Prima membingkai peristiwa Venezuela sebagai praktik klasik: kekuatan besar memakai alasan moral atau penegakan hukum, lalu berujung pada intervensi bersenjata yang menabrak kedaulatan. PRIMA juga mengaitkan sikapnya dengan fondasi konstitusional Indonesia.
Agus Jabo mengutip Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penolakan terhadap penjajahan “karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”, serta amanat politik luar negeri yang dilandasi cita-cita kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kalimat kuncinya tegas: DPP Partai Prima “mengecam keras aksi imperialistik oleh Amerika Serikat”, menyebut serangan militer dan “penculikan” Presiden Maduro sebagai penghinaan terhadap martabat dan kedaulatan rakyat Venezuela, sekaligus pelecehan terhadap hukum dan komunitas internasional.
Bagi PRIMA, peristiwa ini bukan hanya soal Venezuela. Mereka memperingatkan risiko yang lebih luas: serangan dan penahanan kepala negara dapat menjadi preseden bagi negara yang merasa lebih kuat untuk melakukan intimidasi, perundungan, dan tindakan serupa terhadap negara yang lebih lemah.
Dalam pernyataan itu pula, Partai Prima menyebut posisinya sebagai bagian dari koalisi politik dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran. PRIMA memandang ada peluang bagi pemerintah Indonesia untuk mengkomunikasikan pembebasan Maduro sesegera mungkin agar dunia tidak “tenggelam dalam ketegangan dan perang yang lebih besar.”
PBB menyoroti legalitas, korban berjatuhan, kawasan memanas
Kecaman PRIMA muncul di tengah sorotan serius di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Reuters melaporkan legalitas penangkapan Maduro menjadi perhatian di PBB, dengan sejumlah pihak menilai operasi tersebut sulit dibenarkan karena tidak ada otorisasi PBB, tidak ada persetujuan Venezuela, dan klaim pembelaan diri yang memenuhi Pasal 51 Piagam PBB dinilai tidak kuat. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, menurut laporan Reuters, memperingatkan tindakan itu dapat menjadi “preseden berbahaya.”
Di lapangan, dampaknya juga tidak kecil. Associated Press melaporkan Kuba menyebut 32 personel militer dan polisi Kuba tewas dalam operasi AS di Venezuela. Pemerintah Kuba bahkan menetapkan masa berkabung. Reuters juga melaporkan angka 32 korban dari pihak Kuba dan menyebut mereka adalah anggota angkatan bersenjata dan badan intelijen, dengan pengumuman masa berkabung pada 5–6 Januari.
Sementara itu, dinamika kekuasaan di Caracas ikut berubah cepat. AP melaporkan Delcy Rodríguez mengambil peran sebagai presiden sementara setelah penangkapan Maduro, dengan dukungan putusan pengadilan tinggi dan militer Venezuela.
Perkembangan inilah yang membuat kritik Partai Prima terasa “nyambung” dengan kekhawatiran global: ketika satu preseden terbentuk, efeknya bisa melebar. Bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi soal norma internasional yang retak pelan-pelan.
Wajib Tahu:
Dalam analisis komentar ahli yang dirilis Chatham House, penangkapan Maduro dan serangan terhadap Venezuela dinilai tidak memiliki pembenaran dalam hukum internasional. Sudut pandang ini penting karena datang dari lembaga think tank kebijakan luar negeri yang kerap menjadi rujukan diskusi di Eropa dan Amerika. Bila kritik hukum semakin menguat dari berbagai arah, tekanan diplomatik dan potensi tarik-menarik di forum multilateral bisa makin besar, termasuk bagi negara-negara yang selama ini memilih sikap hati-hati.
Indonesia bergerak: seruan dialog, pemantauan WNI, dan ruang diplomasi
Di tengah situasi yang serba cepat, Indonesia menegaskan posisi resmi: mendorong dialog, menahan diri, dan mematuhi hukum internasional, termasuk perlindungan warga sipil.
Pemerintah juga memantau kondisi WNI. Detikcom melaporkan Kemlu menyatakan KBRI Caracas terus memantau perkembangan situasi dan memastikan keselamatan WNI, serta mengimbau agar tetap tenang namun waspada.
Bahkan di parlemen, suara penguatan perlindungan juga terdengar. Detikcom melaporkan Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta meminta perlindungan intensif bagi WNI dan mendorong pemantauan yang akurat serta real time.
Di titik ini, posisi Partai Prima menjadi menarik karena mereka mengambil jalur bahasa politik yang lebih “tajam” dibanding rilis pemerintah yang umumnya diplomatis. Jika pemerintah memilih diksi seruan menahan diri dan patuh hukum internasional, Partai Prima memakai diksi “imperialistik” dan “penculikan” secara terang.
Namun keduanya bertemu pada satu garis: menekankan prinsip dan risiko preseden. PRIMA bahkan menyebut peristiwa ini sebagai pengingat bahwa “imperialisme dan neokolonialisme” masih hidup dan mengincar sumber daya ekonomi, dan mereka mengaitkannya dengan peringatan yang kerap disampaikan Presiden Prabowo.
Bagi pembaca Indonesia, ini bukan sekadar isu “Amerika Latin jauh di sana”. Ada implikasi yang terasa dekat:
Prinsip kedaulatan dan hukum internasional: bila praktik intervensi sepihak dinormalisasi, negara mana pun bisa menjadi korban berikutnya, minimal dalam bentuk tekanan, intimidasi, atau operasi terbatas.
Keselamatan WNI: setiap eskalasi bersenjata membawa risiko terhadap diaspora, pekerja, pelajar, atau WNI yang sekadar transit. Karena itu, pemantauan KBRI dan protokol kontinjensi jadi krusial.
Ruang diplomasi Indonesia: seruan PRIMA agar Indonesia mengkomunikasikan pembebasan Maduro menunjukkan ada dorongan domestik untuk memainkan peran lebih aktif, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan normatif.
Pertanyaannya: apakah langkah yang diminta Partai Prima realistis? Dalam praktik diplomasi, Indonesia bisa mengambil beberapa jalur yang tetap aman secara politik: mendorong pembahasan di forum multilateral, memperkuat komunikasi dengan negara-negara kawasan, atau ikut memfasilitasi kanal dialog yang menjaga keselamatan sipil dan mencegah eskalasi. Tetapi sejauh apa langkah itu ditempuh akan sangat bergantung pada kalkulasi pemerintah dan dinamika internasional yang terus berubah dari jam ke jam.
Satu hal yang jelas, pernyataan Partai Prima hari ini menambah “volume” percakapan publik di Indonesia: bahwa tragedi dan ketegangan global tidak bisa dilihat semata sebagai berita luar negeri, tetapi juga sebagai ujian konsistensi prinsip Indonesia terhadap penjajahan, kedaulatan, dan perdamaian.
Dan di tengah dunia yang makin mudah tersulut, kata “preseden” adalah alarm yang paling keras. Itulah inti dari kecaman Partai Prima: jangan biarkan satu kejadian di Caracas menjadi pintu masuk bagi normalisasi kekerasan lintas batas, karena begitu pintu itu terbuka, menutupnya kembali jauh lebih sulit.
Hobi Games ?
