Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) siaga menjaga Pasokan Pangan hingga Lebaran 2026.
Arahan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026, yang digelar hybrid dan diikuti Pemda se-Indonesia.
Pemerintah menilai inflasi komponen harga pangan bergejolak menjelang Ramadan 2026 sempat tertahan, tetapi tekanan harga bisa muncul lagi mendekati Idul Fitri.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (y-on-y) Februari 2026 sebesar 4,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 110,50 poin, sementara inflasi bulanan (m-to-m) 0,68 persen.
Tomsi meminta Pemda turun ke pasar, memperkuat koordinasi distribusi, dan menindak oknum yang memainkan harga, termasuk opsi pencabutan izin usaha.
Ada detail penting yang terlihat dari rilis resmi, daftar agenda, atau dokumen terkait.
Tomsi Tohir: Pemda diminta jaga pasokan pangan
Tomsi menyebut capaian daerah menahan laju inflasi pada komponen harga pangan bergejolak menjelang Ramadan tidak boleh membuat Pemda lengah. Ia meminta pengamanan Pasokan Pangan di pasar dijaga sampai momen Lebaran.
“Kita pertahankan sampai dengan hari raya Idul Fitri,” kata Tomsi, dikutip detikNews dan kumparan dari keterangan tertulis, Selasa, 3 Maret 2026.
Konteksnya berdekatan dengan jadwal libur nasional Idul Fitri 1447 H pada 21 sampai 22 Maret 2026, dan cuti bersama pada 20, 23, dan 24 Maret 2026.
Rentang libur itu biasanya mendorong kebutuhan belanja pangan rumah tangga dan aktivitas distribusi lintas daerah. Karena itu, Tomsi meminta daerah proaktif memastikan Pasokan Pangan dan stabilitas harga.
Ini yang berubah: detikNews menulis Tomsi membandingkan harga Ramadan 2026 dengan “tahun sebelumnya”, sementara kumparan menyebut pembandingnya “tahun 2025”. Dua sumber itu merujuk pada konteks yang sama, tetapi redaksi tahunnya ditulis berbeda.
Rakor Inflasi Kemendagri 3 Maret 2026 di Jakarta
Rakor dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Sejumlah pemerintah kota mencatat rapat berlangsung hybrid atau virtual dari daerah masing-masing, termasuk Pemko Tanjungpinang dan Pemkot Bima.
Agenda rakor, menurut detikNews dan kumparan, tidak hanya pengendalian inflasi. Rapat dirangkaikan dengan evaluasi Program Tiga Juta Rumah dan penyelenggaraan jaminan produk halal.
Rakor dihadiri langsung perwakilan Kantor Staf Presiden, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Peserta lain mengikuti virtual, antara lain BPS, unsur TNI-Polri, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, Kejaksaan Agung, Kementerian Pertanian, BPJPH, serta jajaran gubernur, bupati, wali kota, dan Forkopimda.
Dari sisi data, Pemko Tanjungpinang dan Pemkot Bima melaporkan paparan BPS dalam rakor menyinggung pola inflasi lima tahun terakhir yang relatif konsisten, meski awal Ramadan setiap tahun berbeda. Perbedaan waktu itu memengaruhi akumulasi inflasi bulanan.
Pemantauan minggu pertama Maret 2026 juga disorot. Dua pemda tersebut menyebut kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah provinsi dipicu naiknya harga cabai merah, daging ayam ras, dan beras.
Sementara itu, Bapanas menyatakan jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH sampai minggu ketiga Februari 2026 bergerak positif dibanding sebulan sebelumnya. Bapanas menilai volatilitas harga masih terkendali.
Wajib Tahu:
BPS mencatat inflasi y-on-y Februari 2026 sebesar 4,76 persen dan inflasi m-to-m 0,68 persen.
Libur Idul Fitri 1447 H ditetapkan 21 sampai 22 Maret 2026, dengan cuti bersama 20, 23, dan 24 Maret 2026.
Panel Harga Pangan Bapanas yang dikutip ANTARA mencatat pada hari ke-7 puasa: daging sapi Rp137.867 per kilogram dan telur ayam ras Rp30.725 per kilogram (data tingkat konsumen nasional).
Pada hari ke-4 puasa, Bapanas mencatat cabai rawit merah Rp88.462 per kilogram dan telur ayam ras Rp31.889 per kilogram (data tingkat konsumen nasional).
Versi paparan rakor yang ditulis Pemda menyebut pemicu IPH awal Maret 2026: cabai merah, daging ayam ras, dan beras.
Bapanas dan Bulog diminta amankan stok jelang Idul Fitri
Tomsi meminta kepala daerah merespons anomali harga dengan turun langsung ke pasar. Ia juga mendorong Pemda meniru strategi daerah sekitar yang dinilai berhasil, agar capaian inflasi antardaerah bertetangga tidak terpaut ekstrem.
Tomsi menyampaikan peringatan kepada oknum distributor yang mempermainkan harga bahan pokok. Ia meminta Pemda bersama aparat penegak hukum bertindak tegas, termasuk pencabutan izin usaha bagi pihak yang terbukti melakukan “kejahatan ekonomi”.
“Jangan ragu-ragu. Ya, sudah saatnya kita bertindak tegas,” ujar Tomsi.
Di level pusat, Bapanas menyatakan pengecekan kondisi riil harga pangan pokok strategis dilakukan sampai tingkat pasar untuk menjaga kewajaran harga di level konsumen.
Bapanas juga mengaitkan fluktuasi harga yang melampaui koridor ketentuan HET dan HAP dengan perilaku pedagang atau pengecer yang sengaja menaikkan harga untuk margin menjelang Idul Fitri. Temuan itu dikaitkan dengan kerja satgas penindakan pelanggaran pangan.
Di sisi program, ANTARA Jawa Timur melaporkan Bapanas memastikan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras berjalan sepanjang 2026. Laporan itu juga menyebut anggaran SPHP beras 2026 sebesar Rp4,97 triliun untuk volume 828.000 ton.
Detail teknis penyaluran SPHP di tiap daerah, termasuk jadwal dan titik distribusi hingga Lebaran, belum ada konfirmasi resmi yang dirinci dalam dokumen terbuka pada 3 Maret 2026.
Apa artinya bagi harga beras, cabai, ayam
Bagi publik, arahan Kemendagri berarti intensitas pemantauan harga di pasar berpotensi meningkat dalam beberapa pekan menuju Idul Fitri. Pemda biasanya memakai kanal TPID untuk memantau harga harian, stok, dan kelancaran distribusi.
Risiko terdekatnya adalah lonjakan harga pada komoditas yang sering memicu IPH, yaitu cabai merah, daging ayam ras, dan beras. Dua pemda mengutip paparan rakor yang menyebut tiga komoditas itu jadi penyumbang utama tekanan inflasi pada awal Maret 2026.
Ini yang perlu dicermati: Bapanas menyinggung potensi kenaikan harga yang dipicu praktik menaikkan harga di tingkat pedagang atau pengecer menjelang Idul Fitri. Kondisi ini membuat langkah pengawasan pasar dan penindakan pelanggaran harga menjadi sorotan di lapangan.
Apa artinya atau dampaknya: bila Pemda menindaklanjuti arahan Kemendagri, publik berpotensi melihat inspeksi pasar, penguatan koordinasi distribusi antardaerah, dan penegakan aturan terhadap pelaku yang terbukti memainkan harga demi menjaga Pasokan Pangan.
Namun, belum ada pernyataan resmi dari Kemendagri yang merinci target angka penurunan IPH per provinsi, atau daftar komoditas prioritas per wilayah untuk intervensi harga selama Ramadan 2026 sampai Idul Fitri.
Ke depan, rakor pengendalian inflasi disebut menjadi agenda rutin, termasuk evaluasi pekanan pergerakan harga di daerah. Pemda juga diharapkan melaporkan perkembangan lapangan bila ada gangguan Pasokan Pangan, lonjakan harga, atau indikasi penimbunan.
