Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran (SE) terbaru soal THR 2026 untuk pekerja swasta. Dokumen itu menegaskan batas waktu pembayaran dan melarang skema cicilan.
Ini penting sekarang karena kalender libur nasional 2026 sudah memuat Idul Fitri 1447 Hijriah pada 21-22 Maret 2026. Artinya, hitung mundur H-7 untuk banyak pekerja yang merayakan Lebaran sudah bisa dipetakan dari awal Maret. 18view0
Dampak paling dekat untuk publik: pekerja swasta punya patokan kapan THR 2026 harus masuk, sementara perusahaan wajib menyiapkan arus kas lebih cepat. Jika telat, ada ketentuan denda 5 persen dalam aturan yang jadi rujukan pelaksanaan THR.
Fakta kuncinya jelas: SE Menaker tertanggal 2 Maret 2026 menyebut THR dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Ada detail penting yang terlihat dari rilis resmi, daftar agenda, atau dokumen terkait.
SE Menaker 2 Maret 2026: Deadline THR 2026
SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 diterbitkan di Jakarta dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tercatat sebagai penandatangan.
Aturan paling dicari publik ada di angka batas waktu. Dalam SE itu tertulis: “THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.”
SE yang sama juga memuat imbauan agar perusahaan membayar lebih awal dari batas waktu. Poin ini biasanya jadi rujukan pengawas ketenagakerjaan saat memetakan risiko keterlambatan menjelang puncak arus mudik.
SE Menaker menegaskan cakupan pekerja penerima. THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang punya masa kerja 1 bulan atau lebih secara terus-menerus, termasuk hubungan kerja PKWT dan PKWTT.
Catatan penting: SE ini bicara THR keagamaan secara umum, bukan hanya Idul Fitri. Deadline H-7 mengikuti hari raya keagamaan masing-masing pekerja/buruh.
Hitungan THR 2026: 1 Bulan Upah atau Proporsional
Soal “berapa besar THR 2026”, SE merinci skema dasarnya. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih menerima 1 bulan upah.
Untuk masa kerja 1 bulan sampai kurang dari 12 bulan, nilainya proporsional. Rumus yang ditulis adalah masa kerja dibagi 12, dikali 1 bulan upah.
SE juga mengatur pekerja harian lepas. Jika masa kerja 12 bulan atau lebih, 1 bulan upah dihitung dari rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Jika masa kerja kurang dari 12 bulan, acuannya rata-rata upah tiap bulan selama masa kerja.
Untuk pekerja dengan upah berdasarkan satuan hasil, perhitungan 1 bulan upah memakai rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya.
Rujukan detail yang dipakai pemerintah untuk pelaksanaan THR juga tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Di aturan itu, batas H-7 kembali ditegaskan sebagai kewajiban pengusaha.
Wajib Tahu:
Libur nasional Idul Fitri 1447 H di SKB 3 Menteri tercatat 21-22 Maret 2026.
Cuti bersama Idul Fitri di SKB yang sama tercatat 20, 23, dan 24 Maret 2026.
Kalender Hijriah Kemenag juga memuat Idul Fitri 1447 H pada 21-22 Maret 2026, beserta cuti bersama 20, 23, dan 24 Maret 2026.
Muhammadiyah menyatakan 1 Syawal 1447 H jatuh pada 20 Maret 2026.
Ini yang perlu dicermati: SKB 3 Menteri menyebut penetapan tanggal 1 Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama. Di saat yang sama, Muhammadiyah sudah mengumumkan 1 Syawal 1447 H versi hisab mereka. Perbedaan ini berpotensi menggeser hitung mundur H-7 bagi sebagian pekerja, sehingga perusahaan biasanya memilih membayar lebih awal untuk menghindari sengketa.
Dengan acuan libur nasional Idul Fitri pada 21 Maret 2026, batas H-7 jatuh pada 14 Maret 2026. Jika memakai acuan 20 Maret 2026, batas H-7 jatuh pada 13 Maret 2026. SE Menaker sendiri memakai patokan “7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan”, sehingga tanggal final tetap mengikuti hari rayanya.
Posko THR Kemnaker dan Peran Gubernur
SE Menaker meminta langkah konkret di daerah. Salah satu instruksi kuncinya adalah pembentukan Posko Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan untuk pelayanan konsultasi dan penegakan hukum THR 2026, terintegrasi melalui laman poskothr.kemnaker.go.id.
Di akhir dokumen, Menaker juga meminta gubernur menyampaikan surat edaran ini ke bupati/wali kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayahnya. Tujuannya mempercepat sosialisasi ke perusahaan dan pekerja sebelum masa puncak pembayaran THR.
Situs Posko THR Kemnaker saat ini menampilkan pemberitahuan bahwa layanan Posko THR 2026 “akan segera dibuka”. Namun, situs itu sudah memuat daftar dokumen rujukan dan nomor Call Center 021-50816000.
Di luar THR pekerja perusahaan, Kemnaker juga menerbitkan SE terpisah tentang Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi. Dokumen itu tertanggal sama, 2 Maret 2026.
Denda 5 Persen dan Risiko Sanksi Administratif
Larangan cicilan disebut terang di SE Menaker. Kalimatnya: “THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.”
Untuk konsekuensi keterlambatan, rujukan paling eksplisit ada di Permenaker 6/2016. Aturan itu menyebut pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar, dan denda tidak menghapus kewajiban membayar THR.
Permenaker juga menyebut pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif. Jenis sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apa artinya atau dampaknya untuk pekerja: THR 2026 bukan “opsional” dan bukan “bonus suka-suka”. Jika sampai H-7 THR belum dibayar, pekerja punya dasar untuk menanyakan resmi ke perusahaan, lalu menyiapkan bukti hubungan kerja (kontrak, slip gaji, bukti masa kerja) jika harus konsultasi atau mengadu lewat kanal Posko THR.
Apa berikutnya yang ditunggu publik adalah operasional penuh Posko THR 2026. Situs Posko THR menyatakan layanan akan segera dibuka, sementara SE sudah meminta pembentukan posko di provinsi dan kabupaten/kota untuk mengantisipasi keluhan pembayaran THR.
