Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 12 Februari 2026, untuk melanjutkan pembahasan teknologi Pengolahan Sampah Mikro. Rapat ini mengikuti pertemuan sehari sebelumnya, Rabu, 11 Februari 2026, yang juga menempatkan isu sampah sebagai agenda khusus.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan rapat Kamis itu mengarah ke kelanjutan bahasan “sampah mikro” yang sudah dibicarakan pada 11 Februari 2026. Ia menyebut ada tujuh orang yang diundang, tetapi ia belum merinci komposisi lengkap peserta rapat.
Kenapa penting sekarang: pemerintah mendorong Pengolahan Sampah Mikro sebagai solusi cepat di level kelurahan dan desa, sambil menunggu proyek pengolahan sampah skala besar seperti waste to energy berjalan lebih luas. Target uji coba disebut dimulai pada 2026, dengan kapasitas desain sekitar 10 ton sampah per hari di tingkat kelurahan.
Konsekuensi terdekat untuk publik: bila uji coba dimulai, pemerintah daerah dan warga berpotensi melihat perubahan pola angkut sampah ke TPA, karena sebagian sampah diarahkan selesai di sumber atau wilayah kecil.
Fakta kunci dari rilis pemerintah: Presiden memerintahkan percepatan adopsi teknologi Pengolahan Sampah Mikro yang dikembangkan kampus, dan meminta uji coba dimulai tahun ini.
Ada detail penting yang terlihat dari rilis resmi Sekretariat Kabinet dan dokumentasi foto Presiden, termasuk target kapasitas, bentuk keluaran olahan, dan rencana koordinasi lintas kementerian.
Istana Merdeka: Prabowo dorong Pengolahan Sampah Mikro
Rapat terbatas 11 Februari 2026 dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rilis Sekretariat Kabinet, pemerintah menyebut Presiden memberi arahan strategis terkait percepatan teknologi pengolahan sampah, dengan fokus pada skala mikro sebagai pelengkap program waste to energy.
Brian Yuliarto menjelaskan arahan Presiden kepada wartawan usai rapat. “Jadi Bapak Presiden memberikan arahan selain tentu Waste to Energy yang tetap terus berjalan. Beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus tadi diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan,” kata Brian, dikutip dari rilis Sekretariat Kabinet.
Rapat lanjutan pada 12 Februari 2026 berlangsung di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah media melaporkan beberapa menteri hadir, termasuk Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, tetapi rincian agenda rapat Kamis itu disebut masih menunggu keterangan setelah pertemuan.
Dalam pemberitaan lapangan, Brian menyebut pembahasan mengarah pada kelanjutan program Pengolahan Sampah Mikro yang sudah dibahas sehari sebelumnya. Ia menegaskan teknologi itu sudah dikembangkan di sejumlah perguruan tinggi dan diharapkan bisa diterapkan lebih cepat.
Fokus pemerintah pada level mikro menonjol karena skema ini tidak diposisikan sebagai pembangkit listrik. Pemerintah menyebut pendekatan mikro diarahkan untuk mengurangi sampah menjadi material turunan, bukan untuk menghasilkan daya listrik.
Brian Yuliarto sebut 20 kampus, target 10 ton
Brian menyebut teknologi Pengolahan Sampah Mikro telah dikembangkan di sekitar 20 perguruan tinggi. Beberapa kampus yang disebut dalam pemberitaan termasuk Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Institut Teknologi Bandung yang disebut sedang mempersiapkan implementasi.
Target kapasitas yang disampaikan pemerintah adalah sekitar 10 ton sampah per hari untuk skala kelurahan atau desa. Dalam rilis Sekretariat Kabinet, Brian mengatakan, “Kira-kira 10 ton per hari, jadi sampah di kelurahan, di desa itu kira-kira besarannya 10 ton per hari itu yang akan kita coba atasi.”
Penjelasan teknis yang muncul di pemberitaan menyebut beberapa metode yang sempat dibahas, di antaranya gasifikasi, plasma-assisted, dan reaktor plasma dingin. Namun, pemerintah belum merilis daftar teknologi final yang dipilih untuk uji coba, termasuk spesifikasi alat, standar emisi, dan mekanisme pengujian lapangan.
Rilis resmi menyebut keluaran Pengolahan Sampah Mikro diarahkan menjadi “pasir atau debu” yang dapat dimanfaatkan sebagai campuran material konstruksi, misalnya untuk trotoar atau campuran semen. Pemerintah menekankan pendekatan ini berbeda dengan waste to energy yang menghasilkan listrik.
Di sisi implementasi, Brian menyebut pemerintah mendorong pendekatan “sampah selesai di sumber” pada lingkungan kampus. Narasi yang sama dipakai untuk memperluas program ke level kelurahan agar beban pengangkutan ke TPA berkurang.
Ini yang perlu dicermati: hingga 12 Februari 2026, belum ada konfirmasi resmi tentang lokasi pilot pertama, kota mana yang masuk gelombang awal, dan siapa operator yang ditunjuk untuk menjalankan unit Pengolahan Sampah Mikro di kelurahan. Pemerintah juga belum mempublikasikan dokumen standar operasional uji coba, termasuk mekanisme pemilahan, penanganan residu, dan audit dampak lingkungan.
Wajib Tahu:
Rapat terbatas penanganan sampah digelar di Istana Merdeka pada 11 Februari 2026 dan dilanjutkan rapat pada 12 Februari 2026 di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Pemerintah menargetkan uji coba Pengolahan Sampah Mikro dimulai tahun ini, dengan kapasitas desain sekitar 10 ton per hari per kelurahan atau desa.
Skema mikro disebut tidak menghasilkan listrik, berbeda dengan program waste to energy yang diarahkan menghasilkan energi.
Pemerintah menyebut teknologi mikro yang dibahas berasal dari pengembangan perguruan tinggi, dan jumlah kampus yang disebut sekitar 20.
Danantara-KLH siapkan pilot Pengolahan Sampah Mikro
Rilis Sekretariat Kabinet menegaskan pemerintah akan mengoordinasikan implementasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuannya memastikan teknologi yang diterapkan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Rilis yang sama juga menyebut Pengolahan Sampah Mikro akan diintegrasikan dengan Danantara untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Pemerintah menyebut akan menggelar rapat lanjutan bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Danantara, dan pemerintah daerah untuk mendorong implementasi lebih luas.
Namun, per 12 Februari 2026, belum ada pernyataan resmi yang merinci peran Danantara dalam skema mikro ini, apakah sebagai pendanaan, integrator proyek, atau pengadaan teknologi. Yang sudah terlihat di ruang publik adalah Danantara disebut aktif di agenda waste to energy, termasuk dorongan tata kelola pemilihan badan usaha pelaksana proyek.
Pemerintah pusat juga masih menjalankan payung kebijakan waste to energy yang lebih lama. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 mengatur percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Kementerian ESDM pada 1 Oktober 2025 menyebut Perpres 35/2018 memprioritaskan PSEL di 12 kota, dan menyatakan Surabaya serta Surakarta telah menghasilkan listrik dari energi sampah.
Keterkaitan dua jalur ini yang kini ditekankan pemerintah: skema besar tetap berjalan, sementara Pengolahan Sampah Mikro dipakai untuk menutup celah penanganan cepat di tingkat bawah.
Data SIPSN dan target kelurahan: dampaknya ke TPA
Masalah sampah yang dibidik pemerintah terkait angka dan kapasitas pengelolaan di daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menampilkan data kinerja pengelolaan sampah berdasarkan input pemerintah daerah. Pada laman capaian 2025, SIPSN mencantumkan timbulan sampah 20.327.018,45 ton per tahun dari 208 kabupaten dan kota yang melakukan penginputan data pada tahun 2025.
Angka ini berbeda dengan beberapa pernyataan lain yang beredar di ruang publik. Reuters sebelumnya melaporkan pernyataan CEO Danantara yang menyebut Indonesia menghasilkan sekitar 35 juta metrik ton sampah per tahun, dengan 61 persen tidak dikelola dengan baik, dalam konteks program waste to power.
Perbedaan ini perlu dibaca hati-hati. Data SIPSN bergantung pada cakupan dan kelengkapan input kabupaten dan kota, sementara angka Reuters merujuk pada pernyataan pejabat Danantara dalam konteks nasional. Publik perlu menunggu penjelasan metodologi yang dipakai pemerintah ketika menyamakan baseline nasional untuk target program Pengolahan Sampah Mikro.
Apa artinya atau dampaknya: bila unit Pengolahan Sampah Mikro benar-benar berjalan di kelurahan, dampak paling nyata adalah pengurangan volume sampah yang harus diangkut ke TPA. Ini berpotensi mengurangi biaya logistik, menahan tekanan overkapasitas TPA, dan mempercepat layanan kebersihan di tingkat lokal.
Dampak berikutnya menyentuh tata kelola. Pemerintah daerah perlu menyiapkan pemilahan dari sumber, lokasi unit pengolahan, dan mekanisme pengawasan, karena skema mikro bergantung pada konsistensi input harian di level kelurahan.
Untuk publik, dua hal yang akan menentukan: transparansi uji coba dan standar lingkungan. Pemerintah sudah menyebut koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi publik masih menunggu detail standar baku mutu, pengelolaan residu, dan sistem pemantauan yang dipakai untuk memastikan teknologi mikro aman dan efektif.
Langkah berikutnya yang ditunggu: penetapan lokasi pilot, daftar teknologi yang dipilih, jadwal uji coba per daerah, serta keputusan pendanaan dan operator. Jika dokumen teknis dan jadwal belum diumumkan, status rinci implementasi masih “belum ada konfirmasi resmi” dari pemerintah.
