Pusat Focus – Suasana di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, 14 Januari 2026, mendadak ramai oleh satu kalimat yang langsung memantik tafsir ke mana-mana. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menegaskan target yang terdengar sederhana, tetapi berat di lapangan: Indonesia ingin berhenti mengimpor bensin beroktan tinggi, dari RON 92 sampai RON 98, pada 2027. Pertamax dan “kawan-kawan” yang selama ini masih bergantung pada pasokan luar negeri diminta pindah rumah, dari tangki impor ke produksi kilang dalam negeri.
Kenapa penting sekarang? Karena ini bukan sekadar wacana teknis perminyakan. Jika target stop Impor BBM untuk bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 dikejar, dampaknya akan terasa sampai ke pompa SPBU, rantai pasok, bahkan persaingan usaha, termasuk bagi jaringan SPBU swasta yang selama 2025 sempat diguncang isu pasokan dan kuota. Di bagian tengah artikel ini, ada angka-angka kunci dari pemerintah yang menjelaskan seberapa besar “PR” bensin nasional, dan seberapa jauh RDMP Balikpapan benar-benar bisa menutup celah impor.
Satu hal perlu digarisbawahi dari awal. Pemerintah menyebutnya “target” dan “peluang”, bukan janji yang sudah terkunci rapat. Kalimat Bahlil sendiri bersyarat: impor tidak perlu jika seluruh produk sudah bisa diproduksi di dalam negeri dan kapasitasnya mencukupi kebutuhan domestik.
Bahlil bicara stop Impor BBM 2027, titik tolaknya RDMP Balikpapan
Pernyataan Bahlil soal 2027 muncul di tengah rangkaian kebijakan yang, pelan-pelan, mengarah ke pengetatan Impor BBM untuk produk jadi. Dalam rilis resmi Kementerian ESDM pada 12 Januari 2026, Bahlil bahkan menyebut harapan penghentian impor solar seiring pengoperasian RDMP Kilang Balikpapan.
RDMP Balikpapan adalah kata kunci yang berulang dalam hampir semua penjelasan pemerintah. Proyek ini menaikkan kapasitas pengolahan kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari. Pemerintah menyebutnya sebagai salah satu penopang penguatan pasokan BBM nasional, dengan kualitas produk menuju standar Euro V.
Dalam rilis Kementerian ESDM, RDMP Balikpapan juga terhubung ke dua tangki penyimpanan Lawe-lawe berkapasitas total 2 juta barel serta Terminal BBM Tanjung Batu berkapasitas 125 ribu kiloliter untuk distribusi Indonesia bagian timur. Infrastruktur ini penting karena persoalan BBM di Indonesia tidak cuma produksi, tetapi juga logistik dan stok.
Di titik ini, narasi pemerintah menjadi lebih jelas: kurangi Impor BBM produk jadi, perkuat kilang, lalu dorong substitusi melalui bauran seperti biodiesel dan, untuk bensin, campuran etanol.
Angka yang jadi dasar: kebutuhan bensin nasional dan “lubang” impor RON 92 ke atas
Kementerian ESDM membeberkan peta kebutuhan bensin nasional yang jarang disampaikan sejelas ini. Dalam rilis 12 Januari 2026, kebutuhan bensin Indonesia disebut sekitar 38,5 juta kiloliter per tahun. Rinciannya: bensin RON 90 sebesar 28,9 juta kiloliter per tahun, RON 92 sebesar 8,7 juta kiloliter per tahun, lalu RON 95 dan RON 98 sekitar 650 ribu kiloliter per tahun.
Inilah inti isu Pertamax cs. RON 92 sampai RON 98 adalah segmen yang disebut pemerintah masih menjadi sasaran Impor BBM, dan ingin ditekan sampai nol pada 2027.
Lalu, dari mana tambahan pasokan akan datang? Kementerian ESDM menyebut, melalui optimalisasi RDMP Balikpapan, produksi bensin dengan nilai oktan di atas RON 90 dapat ditingkatkan sampai 5,8 juta kiloliter per tahun. Dengan tambahan kapasitas itu, impor bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 disebut bisa ditekan hingga sekitar 3,6 juta kiloliter per tahun.
Ada satu potongan strategi yang menarik, sekaligus menunjukkan mengapa target 2027 tidak berdiri sendiri. Pemerintah mengaitkannya dengan E10, campuran etanol 10 persen untuk bensin. Dalam rilis yang sama, Bahlil menyebut penerapan E10 dapat menghemat impor hingga 3,9 juta kiloliter per tahun. Baru setelah itu, pemerintah berbicara soal menyetop Impor BBM bensin RON 92, RON 95, dan RON 98, serta mengurangi impor bensin RON 90.
Ini yang berubah dan perlu dicermati: pemerintah tidak hanya mengandalkan “tambah produksi kilang”, tetapi juga “mengubah komposisi” bensin melalui E10 untuk menutup gap. Artinya, diskusi stop Impor BBM 2027 tidak bisa dilepaskan dari kesiapan pasokan etanol, spesifikasi produk, dan kesiapan distribusi di hilir.
Wajib Tahu:
Kebutuhan bensin nasional disebut 38,5 juta kiloliter per tahun, dengan RON 92 sekitar 8,7 juta kiloliter per tahun.
RDMP Balikpapan ditargetkan menaikkan kapasitas kilang dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari dan mendorong kualitas setara Euro V.
Pemerintah menyebut produksi bensin oktan di atas RON 90 bisa naik sampai 5,8 juta kiloliter per tahun dari optimalisasi RDMP Balikpapan.
Rencana E10 disebut dapat menghemat impor sampai 3,9 juta kiloliter per tahun, jadi “penghemat” bukan hanya dari kilang.
Apa artinya buat Indonesia: harga, pasokan, dan posisi SPBU swasta
Bagi konsumen, pertanyaan paling cepat biasanya sederhana: apakah harga bisa lebih murah? Pemerintah dan Pertamina sering menekankan penghematan devisa bila Impor BBM turun. Dalam laporan Antara tentang peresmian RDMP Balikpapan, disebut potensi penghematan impor BBM hingga 68 triliun rupiah per tahun (angka ini disampaikan dalam konteks dampak ekonomi proyek).
Namun jalur harga di SPBU tidak sesingkat itu. Harga bensin non-subsidi tetap dipengaruhi harga minyak mentah, biaya pengolahan, distribusi, dan kebijakan harga masing-masing badan usaha. Jadi, pengurangan Impor BBM bisa memperkuat ketahanan pasokan dan mengurangi tekanan devisa, tetapi tidak otomatis membuat harga turun permanen.
Yang lebih dekat terasa adalah sisi pasokan dan tata niaga. Sepanjang 2025, publik sempat melihat bagaimana keruwetan kuota impor bisa berujung pada stok yang menipis di jaringan SPBU swasta. Reuters menulis, pemerintah kala itu mengizinkan peritel swasta mengimpor bensin melalui Pertamina untuk mengatasi kelangkaan, sementara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengkritik pembatasan impor BBM non-subsidi karena dinilai membatasi pilihan konsumen dan berpotensi memicu praktik usaha tidak sehat.
Kementerian ESDM, dalam penjelasan resminya pada 19 September 2025, juga menyebut pangsa pasar BBM non-subsidi di SPBU swasta meningkat, dan pemerintah tidak menutup impor, tetapi mengatur porsinya dengan acuan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Pada rilis yang sama, ESDM menyebut sisa kuota impor Pertamina Patra Niaga sekitar 7,52 juta kiloliter yang dapat mengakomodasi tambahan alokasi untuk SPBU swasta sampai Desember 2025.
Kenapa bagian ini penting saat Bahlil bicara stop Impor BBM 2027? Karena jika impor bensin RON 92 ke atas benar-benar ditutup, jaringan SPBU swasta akan semakin bergantung pada pasokan domestik, baik dari kilang Pertamina maupun skema bisnis lain yang diizinkan. Itu bisa baik jika pasokannya stabil dan spesifikasinya sesuai. Tetapi pengalaman 2025 menunjukkan urusan spesifikasi produk, sertifikat asal, dan mekanisme blending bisa menjadi ganjalan, sampai transaksi batal atau tertunda.
Di sisi lain, pemerintah juga sudah mulai menata kebijakan impor untuk jenis lain. Untuk solar, sejumlah laporan media mengutip ESDM bahwa izin impor solar untuk SPBU swasta akan dihentikan mulai 2026, dengan dorongan agar mereka bernegosiasi dan menyerap pasokan domestik. Ini memberi petunjuk arah: 2027 untuk bensin RON tinggi tidak berdiri sendiri, tetapi bagian dari peta jalan lebih besar.
Menuju 2027: pekerjaan rumahnya ada di kilang, biofuel, dan aturan main
Target stop Impor BBM Pertamax cs pada 2027 akan diuji di tiga titik.
Pertama, realisasi produksi. Pemerintah sudah memasang angka tambahan dari RDMP Balikpapan, tetapi publik tetap perlu melihat konsistensi operasi, reliabilitas kilang, dan distribusi. Kementerian ESDM sendiri menautkannya pada keseimbangan pasokan dan kebutuhan nasional, bukan sekadar seremoni proyek.
Kedua, kesiapan program campuran. Untuk solar, pemerintah punya mandat biodiesel yang sudah berjalan (B40) dan dijadikan salah satu penopang pengurangan impor. Dalam rilis 12 Januari 2026, ESDM menjelaskan kebutuhan solar 39,8 juta kiloliter per tahun dan kontribusi B40 melalui FAME 15,9 juta kiloliter per tahun, sehingga kebutuhan solar murni menjadi 23,9 juta kiloliter per tahun. Produksi nasional disebut 26,5 juta kiloliter per tahun, lalu pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai pertengahan 2026.
Untuk bensin, analoginya adalah E10. Tetapi E10 berarti kesiapan etanol, rantai pasok, standardisasi, dan penerimaan pasar. Pemerintah sudah meletakkan E10 sebagai salah satu “kunci penghemat” impor, jadi faktor ini tidak bisa dipinggirkan.
Ketiga, aturan main untuk pemain swasta dan kompetisi. ESDM pernah menegaskan pengaturan impor adalah jalan tengah menjaga neraca perdagangan sekaligus memastikan pasokan aman, dan bersifat fleksibel. Bila Impor BBM semakin dipersempit, pemerintah perlu memastikan mekanisme pengadaan domestik tetap transparan, adil, dan tidak membuat pasar kembali rapuh saat permintaan melonjak.
Penutupnya: pernyataan Bahlil soal stop Impor BBM Pertamax cs pada 2027 adalah sinyal kebijakan yang besar. Pemerintah sudah menyodorkan angka kebutuhan bensin, potensi tambahan produksi dari RDMP Balikpapan, dan strategi E10 untuk menghemat impor. Tetapi pengalaman 2025 mengajarkan, urusan BBM di hilir bisa tersandung hal-hal yang tampak remeh, dari spesifikasi sampai mekanisme distribusi. Yang paling mungkin terjadi ke depan adalah fase transisi bertahap: impor ditekan, pasokan domestik diperbesar, dan aturan main pasar diperketat. Publik tinggal menunggu apakah semua komponen itu bergerak serempak, atau ada yang tertinggal dan membuat target 2027 harus disesuaikan.
Hobi Games ?
