Tarif Trump terkait Greenland, Menlu Denmark Terkejut, Eropa Mengencang, Indonesia Perlu Waspada
Pusat Focus – Kopenhagen mendadak panas di tengah dingin Arktik. Bukan karena badai salju, melainkan karena satu kalimat dari Washington yang bergaung sampai ke Eropa Utara: Tarif Trump yang dikaitkan dengan rencana “kesepakatan” Greenland.
Pada Sabtu, 17 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana tarif impor 10 persen mulai 1 Februari 2026 terhadap delapan negara Eropa, termasuk Denmark. Angka itu disebut akan naik menjadi 25 persen pada 1 Juni 2026 dan bertahan sampai ada kesepakatan soal pembelian Greenland, menurut rangkaian laporan media internasional dan kantor berita. Di Jakarta, kabar ini bukan sekadar drama trans-Atlantik. Amerika Serikat adalah salah satu pasar terbesar ekspor nonmigas Indonesia, dengan nilai ekspor ke AS mencapai sekitar 28,14 miliar dolar AS pada periode Januari sampai November 2025, berdasarkan rilis BPS pada 5 Januari 2026.
Yang membuat cerita ini berhenti sekadar “perang tarif” adalah cara tarif itu dipakai. Greenland bukan barang dagangan. Ia wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, dan sejak lama sensitif karena soal kedaulatan, keamanan, serta mineral strategis.
Teasernya ada di sini: yang dipertaruhkan bukan hanya angka tarif, tetapi juga arah baru diplomasi ekonomi yang makin terbuka, memadukan pajak impor dengan tekanan geopolitik. Di bagian tengah artikel ini, ada rincian mengapa Greenland jadi pusat gravitasi, dan kenapa Indonesia perlu membaca sinyalnya sejak sekarang.
Tarif Trump dan kejutan di Kopenhagen
Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyebut pengumuman Trump itu “cukup mengejutkan”. Ia menulis di media sosial X bahwa pada awal pekan, Denmark baru saja menggelar pertemuan yang ia sebut konstruktif dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Kalimatnya singkat, namun terasa seperti penanda: Kopenhagen tidak mengira pembahasan Greenland akan ditarik ke ranah tarif.
Dalam laporan ANTARA pada 18 Januari 2026, Trump disebut menargetkan Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia dengan tarif 10 persen mulai Februari, lalu naik menjadi 25 persen, dengan syarat penghentian terkait tercapainya kesepakatan pembelian Greenland. Pernyataan “tarif sampai ada kesepakatan Greenland” inilah yang membuat reaksi Eropa cepat mengeras, karena ia menabrak garis pemisah antara negosiasi dagang dan integritas wilayah.
Di sisi Denmark, nada yang muncul adalah dua lapis sekaligus. Di satu sisi, Rasmussen mengakui keamanan Arktik berubah dan perlu lebih banyak langkah bersama. Di sisi lain, mengaitkan tarif dengan isu kedaulatan Greenland adalah formula yang sulit diterima.
Tarif Trump, dalam konteks ini, menjadi alat politik. Bukan cuma untuk melindungi industri domestik, melainkan untuk menekan keputusan negara lain atas isu yang secara hukum internasional sangat sensitif.
Kronologi: dari ancaman sampai daftar negara
Jejaknya tidak datang mendadak semalam. Sejumlah laporan menyebut Trump sebelumnya juga mengancam tarif terhadap pihak yang tidak sejalan dengan agenda keamanan atau luar negeri AS, termasuk ancaman tarif 25 persen terkait perdagangan dengan Iran. Namun bab Greenland memberi warna berbeda: targetnya adalah sekutu dekat.
Pada 17 Januari 2026, Trump mengumumkan daftar delapan negara yang akan dikenai tarif. Sehari setelahnya, arus komentar mengalir dari berbagai ibu kota Eropa, dan isu ini ikut menyeret pembahasan kesepakatan dagang AS-Uni Eropa yang sudah dinegosiasikan. Reuters melaporkan pejabat Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer menyarankan Uni Eropa mempertimbangkan “memisahkan” isu tarif terkait Greenland dari negosiasi dagang AS-Uni Eropa. Pesannya jelas: Washington ingin jalur dagang tetap berjalan, sementara tekanan Greenland tetap dipertahankan.
Tetapi dari sisi Eropa, pemisahan itu tidak sederhana. Sebab bagi banyak politisi Eropa, menyetujui paket dagang di saat ada ancaman tarif terkait Greenland bisa terlihat seperti menyerah pada pemaksaan. The Guardian melaporkan gelombang penolakan di Parlemen Eropa dan tekanan agar ratifikasi kesepakatan dagang ditahan.
Di jalanan, protes juga muncul. The Guardian menulis adanya aksi “Hands Off Greenland” di Denmark dan Greenland, menggambarkan situasi yang bergeser dari meja perundingan ke ruang publik.
Ada satu faktor yang membuat ketidakpastian ini makin tebal: status hukum sebagian kebijakan tarif Trump sendiri masih digugat. Reuters melaporkan Mahkamah Agung AS dijadwalkan mengeluarkan putusan berikutnya pada 20 Januari 2026, dan salah satu perkara besar yang masih menggantung adalah legalitas tarif global Trump. Artinya, bahkan sebelum tarif terkait Greenland berjalan, landasan hukumnya masih berada dalam sorotan pengadilan.
Ini yang perlu dicermati: permainan tarif sedang berada di tiga medan sekaligus, yaitu diplomasi, ekonomi riil, dan hukum domestik AS. Kombinasi ini membuat pasar dan negara mitra sulit memprediksi ujungnya.
Mengapa Greenland jadi tombol merah
Greenland tidak sekadar pulau besar yang jauh dari Jakarta. Ia simpul geopolitik Arktik yang menyimpan tiga hal penting: posisi militer, jalur pelayaran masa depan, dan mineral kritis.
Amerika Serikat sudah lama punya kehadiran militer di Greenland, terutama melalui Pituffik Space Base, fasilitas yang punya peran dalam peringatan dini rudal dan pengawasan ruang angkasa, menurut keterangan resmi U.S. Space Force. Dalam beberapa pekan terakhir, liputan media internasional juga menggarisbawahi bahwa Arktik menjadi arena kompetisi pengaruh, termasuk karena kedekatannya dengan rute Rusia dan kepentingan China.
Soal mineral, Uni Eropa bahkan meneken kemitraan strategis dengan Pemerintah Greenland pada 29 November 2023 untuk mengembangkan rantai nilai bahan baku strategis. Di sisi lain, lembaga think tank seperti CSIS menulis analisis tentang rare earth di Greenland dan kaitannya dengan keamanan Arktik. Jadi, ketika Tarif Trump dikaitkan dengan Greenland, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar “jual-beli wilayah”, melainkan kontrol atas simpul strategis yang dianggap penting untuk teknologi dan pertahanan.
H3: Wajib Tahu:
Tarif Trump yang diumumkan 17 Januari 2026 menyasar delapan negara Eropa, dengan tarif 10 persen mulai 1 Februari 2026 dan ancaman naik menjadi 25 persen pada 1 Juni 2026 (dilaporkan oleh Reuters dan ANTARA).
USTR Jamieson Greer menyebut Eropa dapat mempertimbangkan memisahkan isu Greenland dari negosiasi dagang AS-Uni Eropa, sinyal bahwa Washington ingin dua jalur berjalan paralel.
Mahkamah Agung AS masih menggodok perkara besar soal legalitas tarif global Trump, dengan jadwal putusan berikutnya pada 20 Januari 2026 (Reuters).
Uni Eropa dan Pemerintah Greenland sudah punya MoU kemitraan strategis bahan baku sejak 29 November 2023, menegaskan nilai Greenland dalam peta industri hijau Eropa.
Apa artinya untuk Indonesia: risiko, peluang, dan langkah antisipasi
Secara langsung, Tarif Trump yang menyasar Eropa memang bukan tarif untuk barang Indonesia. Namun Indonesia tetap punya dua titik paparan.
Pertama, paparan lewat pasar AS. Amerika Serikat adalah salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia. BPS mencatat nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai sekitar 28,14 miliar dolar AS pada periode Januari sampai November 2025. Jika perang tarif meluas dan menekan konsumsi di AS, permintaan barang impor bisa melambat. Sektor yang sensitif biasanya tekstil, alas kaki, furnitur, dan elektronik, karena produk-produk ini cepat terdampak sentimen dan biaya.
Kedua, paparan lewat efek domino global. Ketika tarif dipakai sebagai alat tekanan geopolitik, negara lain cenderung menyiapkan balasan. Itu bisa memicu volatilitas kurs, biaya logistik, dan harga komoditas. Indonesia yang sangat terhubung lewat rantai pasok manufaktur dan ekspor komoditas bisa merasakan gelombangnya, meski tidak sedang jadi target.
Ada sisi peluang, tapi tidak otomatis. Reuters pada 8 April 2025 melaporkan Indonesia sempat melihat peluang menggantikan sebagian pemasok lain di pasar AS di tengah dinamika tarif, sembari bernegosiasi agar beban tarif AS pada produk Indonesia turun. Pada periode itu, Reuters juga mencatat Indonesia memiliki surplus dagang dengan AS dan ekspor utama seperti elektronik, pakaian, dan alas kaki. Kemudian Reuters pada 12 Desember 2025 melaporkan tarif atas barang Indonesia sempat diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen dalam konteks perundingan dan konsesi dagang. Artinya, Indonesia punya pengalaman baru-baru ini dalam membaca pola kebijakan tarif pemerintahan Trump.
Namun peluang hanya muncul kalau Indonesia bergerak cepat, terutama di tiga hal: kepastian akses pasar, kepatuhan standar dan traceability, serta kesiapan kapasitas produksi ketika permintaan beralih dari satu negara ke negara lain. Jika tidak, peralihan pesanan bisa lewat begitu saja ke pesaing regional.
Penutupnya keras, dan perlu dibaca sebagai sinyal: Tarif Trump terkait Greenland menunjukkan tarif bisa dipakai untuk menguji batas sekutu, bukan hanya menekan rival. Dalam beberapa hari ke depan, perhatian tertuju pada dua jalur, yakni reaksi resmi Uni Eropa terhadap ancaman tarif 1 Februari 2026, serta putusan Mahkamah Agung AS yang berpotensi memengaruhi fondasi hukum kebijakan tarif Trump. Bagi Indonesia, ini momen untuk tidak sekadar menonton. Perang tarif yang dimulai dari Greenland bisa berakhir di meja negosiasi dagang mana pun, termasuk yang menyangkut akses ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat.
Sumber : Antara News
