Pusat Focus – Kamis, 15 Januari 2026, kabar yang ditunggu keluarga korban akhirnya datang juga, meski belum berarti garis akhir. Polisi menyatakan berkas perkara kebakaran Gedung Terra Drone sudah diajukan ke jaksa. Artinya, tragedi yang menewaskan 22 orang di Kemayoran itu memasuki fase baru, fase yang menentukan apakah perkara akan segera “P-21” atau justru berputar lebih lama karena berkas dinilai belum lengkap.
Kenapa penting sekarang. Karena begitu jaksa mulai meneliti berkas, sorotan beralih dari lokasi kebakaran ke ruang-ruang pemeriksaan. Detail tentang SOP penyimpanan baterai, standar keselamatan kerja, sampai kelayakan bangunan akan diuji satu per satu. Dan untuk pembaca Indonesia, dampaknya tidak cuma soal satu perusahaan. Tragedi di Gedung Terra Drone ikut menampar wajah pengawasan keselamatan gedung kantor, terutama yang beroperasi di bangunan sewa, ruko bertingkat, atau gedung yang perubahan fungsinya sering luput dari audit berkala.
Satu fakta kunci dari pernyataan penyidik hari ini: berkas masih tahap pengajuan, belum dinyatakan lengkap. “Sampai tahap pengajuan berkas ke jaksa,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra, dan ia menegaskan, “Belum P-21. Baru pengajuan berkas.” Ada bagian yang baru terbuka jelas di tengah laporan, yakni apa saja yang sebenarnya dipersoalkan penyidik terkait sistem keselamatan di lokasi, dan di situlah arah perkara ini bisa melebar.
Berkas mulai masuk kejaksaan, babak baru kasus Gedung Terra Drone
Pengajuan berkas ke jaksa, yang dalam praktik penanganan perkara pidana dikenal sebagai tahap I, adalah titik ketika penyidik menyerahkan berkas perkara untuk diteliti jaksa peneliti. Jika jaksa menyatakan lengkap (P-21), barulah dilanjutkan tahap II, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti. Polisi menyebut, tahap saat ini masih menunggu penelitian jaksa.
Di publik, istilah “dilimpahkan ke jaksa” sering dianggap sama dengan “akan segera disidang”. Padahal tidak selalu demikian. Tahap penelitian berkas bisa cepat, bisa pula panjang jika jaksa memberi petunjuk tambahan dan meminta pelengkapan alat bukti atau konstruksi pasal. Dalam konteks kebakaran Gedung Terra Drone, ruang perdebatan hukum memang lebar: unsur kelalaian, standar K3, tanggung jawab manajemen, sampai kemungkinan perluasan pihak yang dimintai pertanggungjawaban.
Ini yang berubah, dan ini yang perlu dicermati. Sejak 15 Januari 2026, pusat gravitasi kasus bergeser: dari olah TKP dan pemeriksaan saksi di lapangan, menuju uji kelengkapan berkas oleh kejaksaan. Jika ada kekosongan bukti soal hubungan sebab akibat, atau soal siapa yang paling bertanggung jawab dalam rantai pengambilan keputusan, jaksa bisa mengembalikan berkas untuk dilengkapi. Pada fase ini, publik biasanya melihat tempo penanganan perkara lebih “sunyi”, tetapi justru di sini arah dakwaan dirumuskan.
Sampai artikel ini ditulis, informasi pengajuan berkas tersebut baru disampaikan melalui konfirmasi penyidik kepada media. Dokumen resmi dari kejaksaan terkait status penelitian berkas, termasuk apakah sudah ada petunjuk tambahan, belum terlihat dipublikasikan terbuka. Karena itu, pelaporan paling aman adalah menahan diri dari spekulasi soal kapan perkara akan naik ke pengadilan.
Kronologi kebakaran Kemayoran, dari baterai LiPo sampai 22 korban
Kebakaran terjadi pada 9 Desember 2025 di bangunan kantor Terra Drone Indonesia di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah laporan awal menyebut korban tewas setidaknya 20 orang, lalu bertambah menjadi 22 orang seiring proses evakuasi dan identifikasi. Reuters, misalnya, melaporkan angka 20 korban tewas pada hari kejadian berdasarkan keterangan kepolisian saat itu.
Di level lokal, angka 22 korban tewas kemudian menguat dalam banyak laporan, termasuk yang memuat rincian 15 perempuan dan 7 laki-laki. Beberapa media juga menyebut 19 orang berhasil diselamatkan, sementara catatan BPBD yang dikutip sejumlah laporan menyebut total korban 76 orang, dengan 54 orang selamat. Perbedaan ini lazim muncul karena basis pencatatan berbeda: “diselamatkan” bisa merujuk pada evakuasi dengan alat khusus dari lantai atas, sementara “selamat” bisa mencakup orang yang keluar mandiri lebih awal atau dievakuasi tanpa perawatan intensif.
Soal pemicu, polisi dalam beberapa laporan menyebut sumber api terkait baterai drone jenis lithium polymer (LiPo) di ruang inventaris lantai bawah. Versi yang disampaikan penyidik kepada media menyebut baterai rusak disimpan menumpuk, lalu ada yang terjatuh memicu percikan dan menyambar baterai lain.
Kerugian material juga mulai dibuka ke publik pada hari kejadian. BPBD DKI memperkirakan kerugian sekitar Rp2 miliar rupiah, angka yang muncul di beberapa media berbeda dengan menyebut sumber yang sama.
Dalam situasi kacau itu, proses pemadaman dan evakuasi menjadi penentu hidup mati. Sebagian karyawan dilaporkan bertahan di rooftop dan dievakuasi, sebagian lain terjebak asap pekat di lantai-lantai tengah. Kesaksian korban selamat yang dihimpun media menggambarkan momen ketika akses turun tertutup asap, lalu orang-orang memutuskan naik ke atas sebagai pilihan terakhir.
Yang dipersoalkan penyidik: SOP baterai, jalur evakuasi, hingga tanggung jawab gedung
Kasus ini tidak berdiri sebagai “kecelakaan tunggal”. Di ruang penyidikan, pertanyaan besarnya adalah apakah ada kelalaian sistemik. Divisi Humas Polri, dalam rilisnya pada Desember 2025, menyebut temuan penyidik mengarah pada kelalaian sistemik terkait keselamatan. Di saat yang sama, Direksi perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Sejumlah laporan lain menyorot sisi bangunan. CNN Indonesia melaporkan persoalan sistem proteksi, termasuk jalur evakuasi dan perangkat keselamatan yang minim. Di titik ini, kasus kebakaran Gedung Terra Drone berubah dari sekadar “api dari baterai” menjadi debat besar tentang kepatuhan keselamatan gedung kantor, apalagi bangunan yang dipakai bekerja penuh oleh puluhan orang.
Penyidik juga memeriksa pemilik gedung. Dalam laporan detikNews, polisi menyebut pemilik mengakui gedung tidak memiliki tangga darurat, sementara izin seperti IMB dan sertifikat laik fungsi disebut terbit pada 2014 sampai 2015. Polisi juga menyampaikan ada peluang tersangka lain, tetapi masih menunggu penguatan alat bukti.
Di sini ada lapisan lain yang sering luput: relasi tanggung jawab antara pemilik gedung dan penyewa. Jika benar pemilik menyerahkan urusan perawatan kepada penyewa, sementara fungsi bangunan dipakai sebagai kantor dengan risiko khusus (termasuk penyimpanan baterai dan perangkat listrik intensif), maka penilaian “siapa wajib memastikan standar keselamatan” akan menjadi salah satu titik tarik-menarik dalam perkara.
Wajib Tahu:
Baterai LiPo punya risiko termal tinggi (pemicu yang disebut penyidik ada di area penyimpanan baterai).
Angka “19 diselamatkan” dan “54 selamat” muncul dari basis laporan berbeda, sementara korban meninggal mengerucut di 22 orang.
BPBD DKI memperkirakan kerugian sekitar Rp2 miliar rupiah pada fase awal pendataan.
Polisi menyebut kemungkinan tersangka lain masih terbuka, tetapi bergantung pada penguatan bukti.
Apa artinya untuk Indonesia: K3, industri drone, dan pekerjaan rumah regulator
Bagi Indonesia, kasus Gedung Terra Drone memukul dua sisi sekaligus. Pertama, sisi perlindungan pekerja. Ini bukan tragedi di pabrik bahan kimia terpencil, melainkan di jantung kota. Peristiwa ini membuka ulang pertanyaan lama: seberapa ketat audit kelayakan gedung, jalur evakuasi, dan kepatuhan K3 pada kantor-kantor yang beroperasi di bangunan sewa.
Kedua, sisi industri teknologi. Terra Drone Indonesia dikenal sebagai pemain layanan drone untuk survei dan industri, dan juga bagian dari jaringan perusahaan Jepang Terra Drone Corporation, menurut laporan Reuters. Industri drone di Indonesia sedang tumbuh, dari pemetaan, inspeksi, sampai pertanian presisi. Bahkan ada laporan mengenai upaya sertifikasi TKDN untuk produk drone tertentu di Indonesia, menandakan sektor ini makin masuk arus utama kebijakan industri.
Di titik itu, tragedi kebakaran Gedung Terra Drone berpotensi menjadi rujukan pahit: teknologi yang canggih tidak boleh berdiri di atas praktik keselamatan yang rapuh. Pengelolaan baterai, SOP pengisian daya, ruang penyimpanan, ventilasi, hingga rencana evakuasi adalah “infrastruktur sunyi” yang sering tidak terlihat sampai bencana terjadi.
Respons pemerintah daerah juga muncul pada hari kejadian. Antara melaporkan pernyataan bahwa Pemprov DKI menanggung biaya bagi korban kebakaran ruko Terra Drone, sekaligus memuat detail respons pemadaman yang cepat setelah laporan masuk. Ini membantu sisi kemanusiaan, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah.
Yang kemungkinan terjadi berikutnya kini bergantung pada jaksa. Jika berkas dinyatakan lengkap, pelimpahan tahap II akan membuat perkara lebih terang jalurnya menuju pengadilan. Jika tidak, publik akan mendengar istilah P-19, petunjuk pelengkapan, dan penyidikan lanjutan. Satu hal yang sudah jelas: karena korban mencapai 22 orang, perkara ini sulit meredup begitu saja. Keluarga korban menunggu kepastian, dan kota ini menunggu jawaban yang bisa mencegah tragedi serupa terulang, entah di kantor teknologi, gudang logistik, atau ruko-ruko bertingkat yang diam-diam menampung risiko besar.
Hobi Games ?
