Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas target produksi bijih nikel Indonesia untuk 2026 menjadi sekitar 250 juta ton sampai 260 juta ton. Angka itu turun dari target RKAB 2025 sebesar 379 juta ton.
Langkah ini dipakai pemerintah untuk menahan banjir pasokan dan mengangkat Harga Nikel Dunia, terutama saat harga acuan global masih bergerak volatil di bursa logam.
Di London, data London Metal Exchange (LME) menunjukkan harga nikel kontrak 3 bulan pada 03 Maret 2026 tercatat sekitar US$17.120 per ton (day-delayed), turun 0,23% dari sesi sebelumnya.
Kebijakan pangkas kuota juga dekat dampaknya ke dalam negeri, karena pasokan bijih menentukan operasional smelter nikel, dari Morowali sampai Bantaeng.
ESDM menyatakan masih membuka opsi revisi RKAB bila dibutuhkan agar fasilitas pengolahan tetap berjalan, tetapi detail jadwal dan besaran revisi belum diumumkan sebagai keputusan resmi.
Ada detail penting yang terlihat dari proyeksi pasar INSG dan data LME yang menjelaskan kenapa pemerintah memilih “rem” produksi di 2026.
ESDM ketatkan RKAB, Harga Nikel Dunia dibidik naik
Kebijakan pemangkasan produksi disalurkan lewat perubahan pendekatan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) untuk mineral, termasuk nikel. Pejabat ESDM menyebut penyesuaian dilakukan agar produksi lebih selaras dengan kapasitas smelter dan kebutuhan pasar.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara ESDM Tri Winarno menyatakan target produksi 2026 disesuaikan ke 250 juta ton sampai 260 juta ton. “Nikel kami sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250–260 (juta ton),” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip ANTARA pada 14 Januari 2026.
Tri juga mengaitkan pemangkasan produksi dengan tujuan harga. Ia menyebut harga nikel sudah berada di atas US$17.000 per dry metric ton (dmt) ketika kebijakan pengetatan mulai berjalan.
Secara global, Indonesia berada di pusat rantai pasok nikel. Reuters pada 05 Juni 2025 menyebut Indonesia adalah produsen nikel terbesar dengan pangsa pasar 63%. Di periode yang sama, Reuters menyoroti kelebihan pasokan yang menekan harga acuan.
Di level pasar, proyeksi International Nickel Study Group (INSG) juga menegaskan konteksnya. Dalam press release Oktober 2025, INSG memproyeksikan surplus pasar nikel global 261 ribu ton pada 2026, dengan produksi primer diperkirakan 4,085 juta ton dan penggunaan 3,824 juta ton.
Dari 379 juta ton ke 250–260 juta ton: jejak kebijakan
Sinyal pengetatan muncul kuat pada akhir 2025, saat pemerintah menyebut akan “memotong produksi” yang disetujui di RKAB.
Dalam laporan Reuters 30 Desember 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah memangkas produksi nikel pada RKAB untuk mendukung harga dan penerimaan negara, sekaligus menekan operasi yang merusak lingkungan.
“Kami memangkas produksi di RKAB,” kata Bahlil, dikutip Reuters. Ia juga menyatakan pengetatan bisa dilonggarkan bila harga membaik, dengan kalimat: “Kalau harganya bagus, kita pasti tambahin lagi.”
Pada 02 Januari 2026, Reuters melaporkan ESDM memangkas kuota bijih nikel 2026 sekitar 30% dari kuota 2025. Reuters juga mengutip proyeksi Federasi Industri Nikel Indonesia (FINI) bahwa permintaan bijih nikel domestik pada 2026 diperkirakan 340 juta ton sampai 350 juta ton, sehingga penyesuaian RKAB diproyeksikan tetap menyisakan ruang perdebatan pasokan.
Pada 14 Januari 2026, Tri Winarno menyebut rentang target produksi 250 juta ton sampai 260 juta ton, turun dari 379 juta ton. Pernyataan itu keluar di Jakarta dan menjadi rujukan angka yang paling sering dikutip pemerintah di publik.
Pada 22 Januari 2026, ANTARA menulis bahwa harga nikel acuan LME sempat bergerak dari US$14.125 per ton pada 16 Desember 2025 menjadi menembus US$18.000 per ton per 19 Januari 2026, dan sempat menyentuh US$18.450 per ton pada 07 Januari 2026. ANTARA mengaitkan kenaikan ini dengan pemangkasan lebih dari 100 juta ton target produksi melalui revisi RKAB.
Catatan penting soal angka: ada perbedaan rentang kuota di beberapa laporan media internasional dan domestik, misalnya 250–260 juta ton versus 260–270 juta ton. Reuters 02 Januari 2026 menyebut pemangkasan sekitar 30% dari kuota 2025 tanpa menuliskan rentang final, sementara ANTARA secara eksplisit menuliskan 250–260 juta ton dari pernyataan Dirjen Minerba. Untuk angka kuota, versi yang paling otoritatif adalah yang dikutip langsung dari pejabat ESDM, yakni 250–260 juta ton.
Data harga juga tidak selalu identik antar sumber karena perbedaan instrumen. LME menampilkan harga kontrak 3 bulan (day-delayed), sedangkan Trading Economics menampilkan harga berbasis kontrak CFD yang “melacak” pasar acuan. Pada 03 Maret 2026, Trading Economics menulis nikel turun ke 17.135 USD/T, sementara LME mencatat sekitar US$17.120 per ton untuk 3 bulan. Angkanya dekat, tetapi metodenya berbeda.
Wajib Tahu:
INSG memproyeksikan surplus nikel global 261 ribu ton pada 2026 (indikasi pasokan masih longgar).
Reuters menilai oversupply bisa berlanjut sampai 2027–2028, ditopang ekspansi kapasitas di Indonesia.
Target produksi nikel Indonesia 2026 yang disebut ESDM: 250–260 juta ton, dari 379 juta ton pada 2025.
LME 3 bulan (day-delayed) pada 03 Maret 2026: sekitar US$17.120 per ton, turun 0,23%.
FINI memperkirakan permintaan bijih nikel domestik 2026: 340–350 juta ton, lebih tinggi dari rentang kuota yang diumumkan ESDM.
Bahlil, APNI, Vale: dukungan dan catatan lapangan
Pemerintah memposisikan pemangkasan sebagai alat tata kelola pasokan. Selain isu harga, Bahlil juga mengaitkan kebijakan dengan penerimaan negara dan kontrol operasi yang dianggap merusak lingkungan.
Di sisi industri, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan menerima keputusan pengurangan kuota RKAB 2026. Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menyebut asosiasi mendukung upaya menjaga keseimbangan supply-demand dan stabilitas harga.
“Kami juga terus mendorong komunikasi yang konstruktif antara pelaku usaha dan regulator agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, keberlanjutan, dan daya saing global,” kata Meidy dalam keterangan, dikutip kumparan.com pada 04 Maret 2026.
Di level perusahaan, ESDM juga menyinggung proses RKAB beberapa emiten. Tri Winarno pada 14 Januari 2026 menyebut RKAB 2026 PT Vale Indonesia Tbk akan terbit, serta menekankan RKAB baru berlaku satu tahun.
Titik yang perlu dicermati adalah gap antara kuota dan kebutuhan smelter. Reuters mengutip FINI yang memperkirakan permintaan bijih domestik 340–350 juta ton pada 2026. Sementara pemerintah mengumumkan rentang target 250–260 juta ton, dengan opsi revisi.
Untuk operasional smelter, kumparan.com juga memuat klarifikasi APNI soal tiga smelter yang berhenti operasi pada akhir 2025 dan awal 2026. Meidy menyebut shutdown itu tidak dikaitkan sebagai akibat langsung pemangkasan RKAB.
Dampak dekat: pasokan smelter, penerimaan negara, harga
Dalam jangka dekat, pemangkasan produksi berpotensi mendorong Harga Nikel Dunia bila pasar membaca pasokan Indonesia mengetat. ANTARA menulis pergerakan harga LME pada Desember 2025 sampai Januari 2026 menunjukkan respons cepat pasar setelah sinyal pengetatan kuota.
Namun, pasar global masih dibayangi surplus menurut INSG. Artinya, pemangkasan di Indonesia bersaing dengan pertumbuhan produksi dan pelemahan permintaan di tempat lain, sehingga kenaikan Harga Nikel Dunia bisa tertahan bila pasokan global tetap longgar.
Ini yang perlu dicermati: ESDM menyebut opsi revisi RKAB terbuka agar smelter tetap beroperasi, sementara pemerintah juga ingin menahan oversupply. Tarik-menarik ini membuat pelaku usaha menunggu sinyal teknis, misalnya kapan revisi bisa diajukan, kriteria disetujui, dan apakah tambahan kuota akan diberikan per semester atau per evaluasi tertentu.
Apa artinya atau dampaknya untuk publik yang relevan: bila pasokan bijih mengetat, smelter bisa menghadapi risiko biaya bahan baku naik atau penyesuaian jadwal produksi, yang pada gilirannya memengaruhi ekspor produk turunan nikel dan setoran PNBP dari rantai industri. Pemerintah menempatkan penerimaan negara sebagai salah satu alasan kebijakan, tetapi angka target PNBP spesifik dari kebijakan pangkas kuota ini belum dirilis sebagai perhitungan resmi terpisah.
Di pasar, pantauan Harga Nikel Dunia tetap mengacu pada data bursa dan penyedia data. Per 03 Maret 2026, LME menunjukkan nikel 3 bulan sekitar US$17.120 per ton, sedangkan Trading Economics menulis 17.135 USD/T pada tanggal yang sama. Arah pergerakannya sama, tetapi pembaca perlu memastikan jenis kontraknya sebelum menarik kesimpulan.
Langkah berikutnya datang dari keputusan administratif RKAB dan evaluasi pemerintah. Sampai 04 Maret 2026, belum ada pernyataan resmi yang memuat kalender evaluasi detail tingkat kementerian untuk revisi kuota nasional, selain pernyataan bahwa opsi revisi bisa dibuka agar smelter tetap beroperasi.
