Jakarta, 4 Maret 2026. Pemerintah menyiapkan penyaluran Beras SPHP dalam skala besar untuk menahan harga beras tetap di batas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada periode Ramadan hingga Idulfitri 2026.
Langkah ini penting sekarang karena permintaan pangan biasanya naik saat bulan puasa dan jelang Lebaran. Dampak terdekat untuk publik: pemerintah memperluas pasokan Beras SPHP di pasar, disertai operasi Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pengawasan rantai pasok.
Dokumen resmi menunjukkan anggaran tambahan program Beras SPHP 2026 sudah disetujui sebesar Rp4,97 triliun. Angka itu disebut setara subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton Beras SPHP.
Data stok juga jadi kunci. Pemerintah menyatakan stok beras di Bulog aman hingga Idulfitri, dengan data per 2 Maret 2026 sebanyak 3,616 juta ton.
Ada detail penting yang terlihat dari rilis resmi, daftar agenda, atau dokumen terkait.
Amran Genjot Beras SPHP Jelang Ramadan 2026
Pemerintah menempatkan Beras SPHP sebagai instrumen intervensi untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Program ini dijalankan melalui penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog.
Pada 12 Januari 2026, Bapanas memaparkan rencana “beras SPHP satu harga” untuk memperkecil disparitas harga antardaerah. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut rancangan harga keluar gudang Rp11.000 per kilogram, lalu harga eceran mengikuti HET Rp12.500 per kilogram.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menekankan target serapan gabah setara beras 4 juta ton pada 2026. Amran menyampaikan pesan harga tidak boleh naik tanpa alasan di tengah stok yang dinilai kuat.
Di sisi stabilisasi harga, pemerintah mengaitkan operasi pasar, Beras SPHP, dan bantuan pangan sebagai paket kebijakan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Kementerian Keuangan dalam publikasi resminya menyatakan Bapanas menugaskan Bulog menggelontorkan beras SPHP ke pasar sesuai HET, bersamaan dengan strategi berlapis pengendalian harga selama bulan puasa.
ABT Rp4,97 Triliun, Bulog Kejar 828 Ribu Ton
Rangkaian keputusan anggaran dan target penyaluran menjadi konteks utama mengapa Beras SPHP kembali didorong. Pada 4 Februari 2026, Bapanas menyatakan program Beras SPHP 2025 diperpanjang hingga akhir Februari 2026, agar penyaluran tidak terputus menjelang Ramadan.
Dalam rilis yang sama, Bapanas menulis ABT program Beras SPHP 2026 telah disetujui Kementerian Keuangan pada akhir Januari 2026. Nilainya Rp4,97 triliun dan disebut ekuivalen subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton Beras SPHP.
Bulog melaporkan progres penyaluran. “Per 31 Januari 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 902.748 ton,” kata Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat rapat di DPR RI pada 3 Februari 2026, sebagaimana dikutip Bapanas.
Pada 9 Februari 2026, Katadata melaporkan Bapanas resmi memperpanjang SPHP beras hingga akhir Februari 2026 untuk meredam potensi gejolak harga jelang Ramadan dan Idulfitri. Katadata juga menyebut pelaksanaan penuh SPHP 2026 diperkirakan baru dimulai pada Maret karena proses administrasi pemindahan ABT ke anggaran Bapanas masih berjalan.
Ini yang berubah. Pada 12 Januari 2026, Bapanas menyebut SPHP 2026 diperkirakan mulai Februari 2026. Namun pada 4 Februari 2026, Bapanas menyatakan pelaksanaan SPHP 2026 diperkirakan baru dimulai pada Maret karena administrasi ABT masih diproses. Versi yang lebih otoritatif untuk jadwal pelaksanaan adalah rilis Bapanas yang lebih baru, karena memuat pembaruan status anggaran.
Data kinerja terbaru juga keluar pada 4 Maret 2026. Bapanas menyebut penyaluran SPHP beras tahun 2025 oleh Bulog mencapai 1,025 juta ton hingga akhir Februari 2026, dengan realisasi Februari sebesar 136 ribu ton.
Ombudsman Soroti Juknis SPHP dan Data Satu Indonesia
Dorongan besar-besaran Beras SPHP tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga memperketat pengawasan harga dan tata niaga agar intervensi tepat sasaran dan tidak memicu masalah distribusi.
Pada 6 Februari 2026, Ombudsman RI merilis tindakan korektif terkait layanan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras. Ombudsman meminta integrasi data harga, produksi, konsumsi, distribusi, dan stok beras melalui program Satu Data Indonesia. “Data ini harus dapat diakses secara real time,” kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam rilis Ombudsman.
Ombudsman juga meminta perbaikan petunjuk teknis pelaksanaan SPHP beras di tingkat konsumen agar ada kepastian jadwal dan wilayah penyaluran. Lembaga itu mendorong perluasan saluran distribusi, penyempurnaan digitalisasi data distribusi SPHP, serta penyesuaian kemasan sesuai preferensi konsumen di tiap wilayah.
Sorotan Ombudsman menyasar titik rawan: penyaluran yang tidak konsisten bisa berujung penumpukan stok di gudang di satu sisi, dan kenaikan harga di pasar di sisi lain. Dalam konteks Ramadan, risiko itu membesar karena lonjakan permintaan.
Pemerintah juga menyiapkan perangkat pengawasan lintas lembaga. Publikasi resmi Kementerian Keuangan menyebut Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan diturunkan di seluruh Indonesia hingga Lebaran untuk mencegah spekulasi dan memastikan distribusi tertib.
Harga di HET, Distribusi SPHP Maret Jadi Kunci
Pertanyaan “ada apa” di balik Beras SPHP besar-besaran mengarah ke dua hal: stabilisasi harga dan kesiapan stok. Pemerintah menilai cadangan kuat, namun tetap perlu intervensi agar harga di konsumen tidak bergerak di atas ketentuan.
Kementerian Keuangan menyebut stok beras Bulog per 2 Maret 2026 sebanyak 3,616 juta ton, dan menegaskan stok aman hingga Idulfitri. Pernyataan itu disampaikan langsung Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa: “Stok beras di Bulog aman hingga Idulfitri.”
Intervensi tidak hanya Beras SPHP. Pemerintah juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah. Kementerian Keuangan mencatat operasi GPM sudah dilakukan 1.536 kali hingga 27 Februari 2026 dan disebut akan berlangsung berkala sepanjang tahun.
Target penyaluran juga dibuat selektif. ANTARA melaporkan Bapanas memacu SPHP beras dan menyebut penyaluran akan mengutamakan daerah defisit dan tidak di daerah yang sedang panen. Model selektif ini diposisikan untuk menekan harga di titik rawan tanpa mengganggu serapan di wilayah surplus.
Apa artinya atau dampaknya bagi publik. Dalam jangka pendek, Beras SPHP bisa menambah pasokan beras berharga terjangkau di pasar rakyat, ritel modern, dan kanal GPM. Konsumen berpotensi lebih mudah menemukan beras di harga HET, sementara pedagang mendapat ruang margin sesuai skema yang disebut Bulog, terutama jika konsep satu harga berjalan sesuai rancangan.
Ini yang perlu dicermati. Pertama, kepastian jadwal dan wilayah distribusi karena Ombudsman menekankan konsistensi penyaluran sebagai titik rawan layanan publik. Kedua, transisi program dari perpanjangan SPHP 2025 hingga akhir Februari ke pelaksanaan penuh SPHP 2026 yang diproyeksikan mulai Maret, karena bergantung pada penyelesaian administrasi ABT. Ketiga, efektivitas pengawasan Satgas dan peran pemerintah daerah dalam memastikan kualitas, kuantitas, dan ketepatan sasaran.
Dalam rilis Kementerian Keuangan, pemerintah daerah disebut dilibatkan untuk menyusun rencana penyaluran, menetapkan jadwal dan lokasi distribusi, hingga mengatur titik pembagian. Dinas pangan daerah juga disebut melakukan pengujian kualitas dan kuantitas sebelum disalurkan.
Belum ada konfirmasi resmi yang memuat rincian teknis harian penyaluran Beras SPHP per kota untuk pekan pertama Maret 2026, termasuk daftar titik pasar yang diprioritaskan. Pemerintah sejauh ini menyampaikan kerangka kebijakan melalui rilis Bapanas, Kementerian Keuangan, dan pernyataan lembaga pengawas.
Wajib Tahu:
ABT Beras SPHP 2026 senilai Rp4,97 triliun (ekuivalen subsidi sekitar 828 ribu ton).
Realisasi penyaluran SPHP per 31 Januari 2026 mencapai 902.748 ton, menurut laporan Bulog yang dikutip Bapanas.
Penyaluran SPHP 2025 mencapai 1,025 juta ton hingga akhir Februari 2026, dengan realisasi Februari 136 ribu ton.
Rencana “beras SPHP satu harga” mencantumkan harga keluar gudang Rp11.000 per kilogram dan harga eceran mengikuti HET Rp12.500 per kilogram, menurut penjelasan Dirut Bulog di rilis Bapanas.
Stok beras Bulog per 2 Maret 2026 tercatat 3,616 juta ton, dan pemerintah menyebut aman hingga Idulfitri.
