Pemerintah membuka perkembangan terbaru soal rencana pembentukan BUMN Tekstil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembahasan masih mengerucut pada skema pendanaan untuk peremajaan dan restrukturisasi mesin.
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan besar terhadap arah kebijakan penyelamatan industri padat karya, saat banyak pabrik tekstil mengeluhkan tekanan biaya, persaingan impor, dan kebutuhan modernisasi. Di sisi publik, rencana BUMN Tekstil juga terkait potensi serapan tenaga kerja dan arah investasi negara melalui BPI Danantara.
Konteksnya penting karena angka yang beredar tidak kecil. Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah disebut menyiapkan kebutuhan pendanaan sekitar US$6 miliar untuk proyek BUMN Tekstil, dengan sumber dari Danantara.
Namun sampai Kamis, 12 Februari 2026, belum ada dokumen keputusan final yang dipublikasikan pemerintah soal bentuk badan usaha, struktur kepemilikan, maupun tenggat pembentukan. Airlangga juga menyatakan belum menargetkan waktu penerbitan keputusan.
Ada detail penting yang terlihat dari dokumen rapat DPR dan rangkaian pernyataan pejabat: fokus awal mengarah ke restrukturisasi mesin dan kajian kelayakan investasi, bukan peluncuran entitas yang sudah “siap jalan”.
Airlangga: Pendanaan restrukturisasi mesin BUMN Tekstil
Airlangga menyampaikan update paling baru pada Rabu, 11 Februari 2026. Ia menyebut pemerintah sedang membicarakan pendanaan yang akan dipakai untuk restrukturisasi mesin.
“Kita bicara penyediaan pendanaan untuk restrukturisasi mesin,” kata Airlangga, dikutip Bloomberg Technoz.
Dalam kesempatan itu, Airlangga tidak merinci desain BUMN Tekstil, termasuk peta jalan, lokasi basis produksi, atau model bisnis yang akan diambil. Media tersebut menuliskan Airlangga belum berbicara banyak di tahap ini.
Sebelumnya, Airlangga juga menegaskan status rencana BUMN Tekstil masih kajian. “Masih dipelajari,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 5 Februari 2026, menurut ANTARA.
Ia menyebut pemerintah belum mengambil keputusan final, serta belum bisa menargetkan waktu penerbitan keputusan atau termin.
Ini yang perlu dicermati: dua pernyataan itu memperlihatkan arah kerja pemerintah masih berada di tahap “pembiayaan dan desain kebijakan”, bukan tahap eksekusi pendirian badan usaha. Itu juga sejalan dengan pernyataan bahwa detail roadmap belum dibuka ke publik.
Rapat Hambalang 11 Januari 2026 jadi pemicu
Rencana BUMN Tekstil menguat setelah rapat Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026. Sejumlah laporan menyebut arahan pembentukan BUMN Tekstil muncul dari rapat tersebut.
Alasan yang sering dikutip adalah posisi industri tekstil dan garmen sebagai sektor padat karya yang dinilai rentan terhadap tekanan kebijakan tarif dan dinamika perdagangan, termasuk dari Amerika Serikat.
Di forum Indonesian Business Council Business Outlook 2026 di Jakarta pada 14 Januari 2026, Airlangga dikutip mengatakan pemerintah pernah memiliki BUMN tekstil dan akan “menghidupkan kembali”. Ia juga menyebut pendanaan US$6 miliar disiapkan oleh Danantara.
Pada fase awal, beberapa media menulis fokus dana diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, serta penguatan rantai pasok dari hulu sampai hilir. Di titik ini pemerintah menyoroti kelemahan rantai nilai pada produksi benang, kain, hingga proses finishing.
Soal angka rupiah, terdapat perbedaan karena asumsi kurs. Ada yang menulis setara sekitar Rp101,4 triliun dengan asumsi Rp16.900 per US$1. Ada juga yang mengutip perhitungan mendekati Rp100 triliun atau Rp101 triliun. Perbedaan ini bukan perubahan nilai kebutuhan dolar, melainkan hasil konversi kurs dan pembulatan. Versi paling konsisten lintas sumber tetap pada kebutuhan US$6 miliar.
Danantara dan DPR bahas RKAP, opsi investasi
Pembahasan BUMN Tekstil tidak hanya terjadi di level pernyataan menteri. Di parlemen, dokumen Laporan Singkat Komisi VI DPR RI mencatat agenda “Pengembangan Bisnis BUMN Tekstil” sebagai salah satu rincian dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Operasional tahun 2026 bersama Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, pada 4 Februari 2026.
Dokumen itu menunjukkan isu tekstil masuk daftar kerja, berdampingan dengan program restrukturisasi BUMN lain. Namun dokumen rapat bersifat ringkas dan tidak memuat keputusan teknis pembentukan entitas tekstil baru.
Di sisi Danantara, pernyataan yang dikutip media menyebut investasi tetap mensyaratkan kajian kelayakan dan parameter tertentu. Dalam laporan media, Rosan menyatakan Danantara bisa mempertimbangkan investasi dengan imbal hasil lebih rendah jika dampak penciptaan kerja lebih tinggi, dan tekstil disebut sebagai salah satu contoh sektor padat karya.
“Kita terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah… apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi,” kata Rosan, menurut laporan yang mengutip pernyataannya.
Sementara itu, dokumen kajian parlemen juga mulai memetakan konteks kebijakan. Pusat penelitian DPR dalam “Isu Sepekan” edisi Januari 2026 menulis pemerintah menyiapkan rencana pembentukan BUMN baru sektor tekstil dengan dukungan permodalan besar sebagai respons tantangan global dan domestik.
Di luar pemerintah, ada pula catatan kehati-hatian dari pengamat dan media. Sebagian analisis menyoroti risiko BUMN Tekstil menjadi pesaing baru bagi pelaku swasta yang sudah tertekan, dan menekankan pentingnya desain tata kelola serta pembatasan mandat agar tidak menimbulkan distorsi pasar.
Target ekspor US$40 miliar, tapi jadwal belum ada
Salah satu angka target yang ikut mengemuka adalah ambisi ekspor. Dalam laporan media, Airlangga disebut menyinggung roadmap peningkatan ekspor tekstil dari sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam 10 tahun.
Namun sampai saat ini, belum ada rilis resmi pemerintah yang memuat dokumen roadmap tersebut secara lengkap, termasuk baseline yang dipakai, komoditas prioritas, atau instrumen kebijakan yang disiapkan. Dalam beberapa pemberitaan, Airlangga juga tidak merinci kapan roadmap akan diumumkan.
Apa artinya atau dampaknya untuk audiens: selama BUMN Tekstil masih tahap kajian, pelaku industri dan pekerja belum bisa mengandalkan perubahan cepat dari sisi pabrik baru atau proyek investasi langsung. Dampak paling dekat yang terlihat dari pernyataan Airlangga adalah fokus pada restrukturisasi mesin. Jika skema pembiayaan mesin benar-benar berjalan, efek yang paling cepat biasanya terjadi pada kapasitas produksi dan efisiensi biaya pabrik yang menerima program, bukan pada seluruh industri sekaligus.
Ini yang berubah: pada pertengahan Januari 2026, narasi publik kuat pada “pembentukan BUMN baru” dan angka US$6 miliar. Memasuki awal Februari hingga 12 Februari 2026, penekanan pernyataan Airlangga bergeser ke “masih dipelajari” dan pembicaraan yang lebih teknis mengenai pembiayaan restrukturisasi mesin, tanpa menyebut jadwal pembentukan.
Wajib Tahu:
Angka US$6 miliar muncul konsisten di beberapa sumber, tetapi konversi rupiahnya berbeda karena kurs dan pembulatan.
Dokumen Komisi VI DPR RI memasukkan “Pengembangan Bisnis BUMN Tekstil” sebagai agenda RKAP 2026 yang dibahas dengan Kepala BPI Danantara.
Airlangga menyebut pembahasan terbaru mengerucut pada pendanaan untuk restrukturisasi mesin, bukan peluncuran entitas yang sudah final.
Sejumlah laporan menyebut pemicu rencana ini adalah rapat di Hambalang, Bogor, pada 11 Januari 2026, dengan alasan penguatan sektor padat karya di tengah risiko perdagangan.
Situs resmi Danantara menampilkan profil lembaga dan kanal media center, tetapi belum ada publikasi khusus yang merinci proyek BUMN Tekstil sebagai program berdiri sendiri. Jika ada dokumen rinci, belum ada konfirmasi resmi di kanal tersebut hingga 12 Februari 2026.
Ke depan, ada dua hal yang ditunggu publik. Pertama, apakah pemerintah menetapkan bentuk BUMN Tekstil sebagai entitas baru atau model konsolidasi dari aset yang sudah ada. Kedua, bagaimana Danantara menempatkan investasi tekstil di antara prioritas lain yang juga tercatat dalam dokumen kerja 2026.
Sampai titik ini, informasi yang paling kuat dan terverifikasi silang adalah status kajian, fokus pembiayaan mesin, pemicu rapat Hambalang 11 Januari 2026, serta angka kebutuhan US$6 miliar yang disebut akan disiapkan melalui Danantara. Di luar itu, rincian struktur korporasi, jadwal pendirian, dan daftar proyek pabrik masih belum ada konfirmasi resmi yang dipublikasikan pemerintah.
