Pergeseran anggaran itu bukan sekadar istilah rapat. Dampaknya bisa terasa sampai ke proyek yang sedang digambar di meja perencana, sampai ke proyek yang sudah punya alat berat di lapangan.
Itu yang sedang membayangi Proyek Kementrian PU memasuki 2026. Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR pada 4 Februari 2026, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran hampir Rp37,00 triliun untuk menjalankan serangkaian Instruksi Presiden (Inpres) yang harus tetap lanjut pada tahun anggaran 2026.
Kenapa penting sekarang? Karena APBN 2026 sudah ditetapkan defisit Rp689,15 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB, dengan belanja negara Rp3.842,73 triliun dan pendapatan negara sekitar Rp3.153 triliun. Ruang fiskal ketat, sementara daftar prioritas bertambah.
Lalu dampaknya buat publik Indonesia apa? Sederhana: proyek yang menyentuh jalan kabupaten, irigasi sawah, pengendalian banjir, sampai pembangunan sekolah bisa berubah ritmenya. Ada yang dipercepat, ada yang harus menunggu titik lokasi “fix”, ada yang bergantung pada pembukaan blokir dan pergeseran antarprogram.
Dan ada satu detail yang baru kebuka lebih terang di bagian tengah: perubahan pagu dan DIPA efektif Kementerian PU sempat bergerak beberapa kali pada 2025, yang ikut memengaruhi beban eksekusi 2026.
Pergeseran anggaran 2026: yang berubah, dan kenapa terasa “keras”
Pertama, luruskan konteksnya. Kementerian yang mengurus pekerjaan umum kini berdiri sebagai Kementerian Pekerjaan Umum (PU), setelah penataan kementerian Kabinet Merah Putih dan pemisahan urusan perumahan menjadi kementerian tersendiri.
Untuk 2026, pagu Kementerian PU ditetapkan Rp118,50 triliun. Dalam dokumen dan publikasi Kementerian PU, porsi besar diarahkan ke Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air, plus paket prasarana strategis.
Masalahnya bukan cuma “pagu segitu cukup atau tidak”. Yang bikin efeknya terasa adalah dinamika anggaran yang bergerak di dalamnya.
Komisi V DPR pada 18 November 2025 memberi lampu hijau atas pergeseran anggaran antarprogram dan pembukaan blokir, merujuk surat Menteri PU bertanggal 13 November 2025.
Di saat yang sama, Komisi V juga menyorot realita bahwa pagu DIPA efektif Kementerian PU sempat berubah dari Rp83,96 triliun (tercatat 9 Juli 2025) menjadi Rp109,81 triliun per November 2025, sehingga banyak kegiatan baru masuk di paruh kedua tahun anggaran dan memperberat serapan.
Nah, di titik inilah “pergeseran anggaran” terasa nyata untuk Proyek Kementrian PU 2026. Saat program bertambah, titik lokasi belum final, sementara belanja harus tetap disiplin, kementerian biasanya dipaksa memilih: mana yang dipercepat, mana yang dipadatkan, mana yang ditahan sampai administrasinya rapi.
Proyek mana yang paling terdampak di 2026: irigasi, jalan daerah, sekolah
Pada 4 Februari 2026, Menteri PU memaparkan rincian kebutuhan tambahan anggaran untuk menjalankan Inpres. Angka-angkanya tidak kecil dan langsung menyentuh proyek yang paling dekat dengan warga.
Inpres Nomor 2 Tahun 2025: irigasi daerah 500.000 hektare
Kementerian PU mengusulkan tambahan Rp15,00 triliun. Dalam rapat, dijelaskan bahwa program ini belum teralokasi di DIPA 2026 karena titik-titiknya masih dibahas.
Ini tipe proyek yang paling sensitif terhadap penetapan lokasi. Selama daftar daerah irigasi dan paket pekerjaan belum “ketok”, realisasi fisik biasanya ikut menunggu.Inpres Nomor 7 Tahun 2025: rehabilitasi 1.000 unit sekolah keagamaan
Total kebutuhan Rp2,72 triliun, sementara alokasi di DIPA 2026 disebut sekitar Rp2,50 triliun, sehingga ada gap sekitar Rp220 miliar.Inpres Nomor 8 Tahun 2025: pembangunan Sekolah Rakyat
Kebutuhan program ini disebut mencapai Rp25,00 triliun untuk membangun 204 unit sekolah pada 2026, sementara alokasi yang tersedia “mendekati” Rp20,00 triliun, sehingga masih perlu tambahan Rp5,00 triliun.
Di sisi lain, Kementerian PU juga menyatakan kelanjutan Sekolah Rakyat tahap II di 104 lokasi pada 2026, setelah penyelesaian tahap rintisan di akhir 2025.Inpres Nomor 11 Tahun 2025: jalan daerah
Kebutuhannya Rp16,20 triliun untuk peningkatan jalan daerah 2.191 kilometer, pembangunan jalan baru 231 kilometer, dan pembangunan jembatan daerah 589 meter. Di DIPA 2026 baru teralokasi Rp1,20 triliun, sehingga diusulkan tambahan sekitar Rp15,00 triliun.Inpres Nomor 14 Tahun 2025: swasembada pangan, energi, air di Papua Selatan (Wanam)
Kebutuhan 2026 sebesar Rp4,78 triliun. Rinciannya mencakup pengendalian banjir sekitar 7.503 hektare, pembangunan jaringan irigasi sekitar 7.483 hektare dari target 10.000 hektare, serta pembukaan jalan sekitar 138,5 kilometer. Sudah teralokasi di DIPA 2026 Rp3,25 triliun, sehingga masih perlu tambahan Rp1,53 triliun.
Wajib Tahu:
Pagu Kementerian PU 2026 ditetapkan Rp118,50 triliun, dan itu sudah dipublikasikan di kanal resmi Kementerian PU.
Pagu DIPA efektif Kementerian PU sempat bergerak dari Rp83,96 triliun ke Rp109,81 triliun pada 2025, yang dinilai memperberat serapan karena banyak kegiatan baru masuk di paruh kedua tahun anggaran.
Jalan daerah jadi salah satu program paling “mahal” di paket Inpres, dengan kebutuhan Rp16,20 triliun untuk 2.191 kilometer peningkatan jalan.
Irigasi 500.000 hektare disebut belum masuk DIPA 2026 karena titik lokasi masih dibahas, jadi ini proyek yang paling rawan tertahan secara administratif jika proses penetapan tidak cepat.
Total tambahan anggaran untuk menjalankan Inpres pada 2026 diperkirakan hampir Rp37,00 triliun, dan disampaikan dalam rapat bersama Komisi V DPR.
Ini yang perlu dicermati: risiko telat, peluang dipercepat, dan “efek domino” ke daerah
Kalau kita bicara Proyek Kementrian PU, faktor penentu 2026 bukan hanya “uangnya ada”. Ada tiga layer yang menentukan apakah proyek melaju atau tersendat.
Pertama, kejelasan lokasi dan paket pekerjaan. Ini paling terasa di irigasi 500.000 hektare yang disebut belum teralokasi di DIPA karena titiknya masih dibahas. Kalau penetapan lokasi molor, pekerjaan fisik yang biasanya padat karya dan menyerap banyak tenaga lokal ikut mundur.
Kedua, mekanisme pergeseran antarprogram dan pembukaan blokir. Komisi V sudah memberi persetujuan pergeseran antarprogram dan pembukaan blokir pada akhir 2025. Tapi di lapangan, proses ini tetap menuntut dokumen rapi, penyesuaian kontrak, sampai kesiapan satker dan penyedia.
Ketiga, kondisi APBN secara keseluruhan. Dengan defisit 2,68 persen PDB dan belanja negara Rp3.842,73 triliun, ruang untuk belanja tambahan akan selalu jadi bahan tarik-menarik antara prioritas. Di sinilah narasi “pergeseran anggaran” sering muncul: bukan semata memotong, tetapi memindahkan fokus agar program yang dianggap paling mendesak bisa jalan.
Lalu apa efek domino yang paling terasa ke daerah? Jalan daerah dan jembatan daerah berada di garis depan karena menyentuh konektivitas harian. Ketika gap anggarannya besar, daerah akan menunggu kepastian: paket mana yang dikerjakan lebih dulu, ruas mana yang diprioritaskan. Di Papua Selatan, paket Wanam juga unik karena ada kombinasi pengendalian banjir, irigasi, dan akses jalan sekaligus. Ini bukan proyek “satu sektor”, sehingga perubahan ritme di satu item bisa mempengaruhi item lain.
Apa berikutnya untuk Proyek Kementrian PU di 2026: peta kerja semester I
Dari dokumen resmi Kementerian PU, 2026 memang diposisikan untuk mendukung agenda infrastruktur dan prioritas nasional, termasuk swasembada pangan melalui penguatan sumber daya air. Di sisi lain, rapat Komisi V memperlihatkan arah politik anggaran yang jelas: DPR ingin serapan lebih cepat, tetapi kementerian juga meminta ruang fiskal untuk menjalankan mandat Inpres yang bertambah.
Yang paling mungkin terjadi di semester I 2026 adalah fase “pengetatan prioritas”: proyek yang titiknya sudah jelas dan desainnya siap akan didorong jalan lebih dulu, sementara proyek yang masih menunggu penetapan lokasi akan mengejar administrasi. Untuk pembaca, ini penting karena periode awal tahun biasanya menentukan apakah target fisik tahunan bisa dikejar atau akhirnya menumpuk di akhir tahun.
Di atas semua itu, ada satu catatan yang perlu disimpan: Proyek Kementrian PU 2026 tidak berdiri sendiri. Ia menempel pada disiplin APBN 2026, dan pada kemampuan pemerintah serta DPR merapikan prioritas tanpa membuat proyek menumpuk di belakang. Kalau pergeseran anggaran dilakukan dengan basis data yang jelas dan transparan, publik bisa dapat dua hal sekaligus: proyek prioritas jalan, dan risiko telat bisa ditekan. Tapi kalau penetapan lokasi lambat dan dokumen tidak cepat beres, proyek yang paling dekat ke warga justru jadi yang paling lama menunggu.
Hobi Games ?
