Bukan Cuma Rusia, Kanada Mengincar Pembangkit Nuklir Indonesia. Tapi Ada PR Besar yang Mengintai
Pusat Focus – Pintu itu sudah terbuka. Dan sekarang, yang mengintip bukan cuma Rusia.
Di Jakarta, sinyalnya tidak lagi berupa wacana akademis atau lembar kajian. Pemerintah mengaku sudah menerima ketertarikan dari sejumlah negara untuk ikut mengembangkan pembangkit nuklir di Indonesia. Salah satu yang paling jelas disebut dalam beberapa pernyataan pejabat adalah Kanada. Nama itu muncul beriringan dengan Rusia, dua negara yang disebut telah diajak bicara langsung oleh pemerintah dalam konteks rencana pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Kenapa ini penting sekarang? Karena targetnya sudah dipatok, dan tercatat di dokumen perencanaan listrik nasional. Indonesia menargetkan unit nuklir pertama tersambung ke jaringan (on-grid) pada 2032, dengan tahap awal 250 megawatt di satu lokasi dan 250 megawatt di lokasi lain, mengacu pada arah kebijakan dan rencana PLN dalam RUPTL 2025 sampai 2034 yang memasukkan nuklir untuk pertama kalinya.
Dampaknya paling dekat untuk publik tidak selalu berbentuk reaktor atau menara pendingin. Dampak paling cepat terasa justru pada perdebatan soal biaya listrik jangka panjang, keandalan pasokan untuk industri, dan pilihan teknologi mana yang akan “mengunci” Indonesia selama puluhan tahun. Di bagian tengah artikel ini, ada satu hal yang mulai mengerucut: pemerintah bukan sekadar mencari pembangkit, tapi juga mencari skema investasi dan desain yang bisa diterima publik, regulator, dan jaringan listrik kita.
Kanada Masuk Radar, Setelah Rusia Mengetuk Pintu
Kabar bahwa Kanada ikut berminat bukan rumor liar. Beberapa media dan pernyataan resmi pejabat mengarah pada hal yang sama: ada proposal, ada pertemuan, dan pemerintah masih menimbang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa kali menyebut ada sekitar empat sampai lima negara yang menyampaikan minat untuk ikut mengembangkan nuklir di Indonesia, dengan Kanada dan Rusia termasuk yang disebut secara terbuka, serta sudah ada pembicaraan langsung dengan perwakilan kedua negara itu. Sejumlah laporan media menyebut pemerintah “sedang mengulas” proposal yang masuk, bukan memilih pemenang.
Nada serupa juga muncul dari pernyataan pemerintah yang dikutip Antara pada 12 Desember 2025: Kementerian ESDM akan memilih mitra paling kompetitif, dan disebutkan bahwa selain Rusia, Kanada dan Korea Selatan juga menawarkan partisipasi. Kalimat kuncinya ada pada “kompetitif”, yang dalam konteks listrik Indonesia biasanya berarti tiga hal: harga listrik yang dibeli PLN, kejelasan pembiayaan, dan risiko proyek yang bisa meledak di tengah jalan.
Sementara Rusia, lewat Rosatom, memang sudah lama aktif menawarkan opsi, termasuk pendekatan reaktor modular kecil dan bahkan konsep pembangkit nuklir terapung. Tetapi kemunculan Kanada membuat peta minat menjadi lebih ramai, sekaligus lebih rumit. Di atas kertas, Kanada punya ekosistem industri nuklir yang matang dan pengalaman panjang dalam proyek nuklir sipil. Namun pengalaman global juga mengajarkan satu pelajaran dingin: proyek nuklir kerap tersandung jadwal, biaya, dan penerimaan publik, bahkan di negara yang infrastruktur listriknya sudah mapan.
Dari Roadmap ke “Beauty Contest”: Apa yang Sedang Diuji Pemerintah
Indonesia sedang masuk fase yang berbeda. Ini yang berubah: nuklir tidak lagi diperlakukan sebagai wacana “nanti kalau terpaksa”. Dalam banyak pernyataan pejabat, nuklir mulai diposisikan sebagai penyeimbang (baseload) untuk sistem listrik yang makin banyak menyerap energi terbarukan yang fluktuatif. Pernyataan Dewan Energi Nasional juga berkali-kali menyinggung fungsi baseload ini, sementara pemberitaan terbaru menguatkan bahwa pembentukan organisasi lintas sektor untuk percepatan program nuklir (NEPIO) kembali didorong.
Di sisi lain, pemerintah juga belum mengunci desain. Kalimat “kami masih mengkaji” berulang di berbagai kesempatan, dan itu masuk akal. Teknologi yang disebut-sebut untuk tahap awal adalah SMR, small modular reactor, karena ukuran lebih kecil dan sering dipromosikan lebih cepat dibangun dibanding PLTN konvensional. Namun ada catatan penting: tidak semua desain SMR sudah terbukti beroperasi komersial dalam skala luas, dan regulasi Indonesia cenderung menuntut teknologi yang teruji.
Di titik ini, prosesnya mirip “beauty contest”. Bukan dalam arti kosmetik, tapi seleksi yang menggabungkan teknis, pembiayaan, dan geopolitik. Pemerintah menilai proposal dari berbagai negara. PLN juga harus memastikan jaringan siap menyerap pembangkit baru yang sifatnya stabil dan besar, apalagi jika lokasi berada di luar Jawa.
Yang sering luput: rencana nuklir Indonesia tidak berdiri sendirian. Di saat yang sama, ada pengembang swasta yang sudah menempuh jalur perizinan tapak, seperti Thorcon yang mengajukan proses lisensi ke regulator nuklir Indonesia untuk rencana proyek di Pulau Kelasa, Bangka Belitung. Artinya, arena nuklir Indonesia bukan cuma “antarnegara”, tapi juga persaingan model bisnis dan teknologi.
Wajib Tahu:
Pertama, target yang paling sering muncul di dokumen dan pernyataan pejabat adalah 2032 untuk on-grid tahap awal, dengan dua unit awal masing-masing sekitar 250 megawatt di Sumatra dan Kalimantan (dirujuk dalam pemberitaan dan penjelasan pemerintah terkait RUPTL 2025 sampai 2034).
Kedua, Kementerian ESDM menyebut sudah ada beberapa proposal negara masuk dan penilaian akan berbasis efisiensi, output listrik, serta besaran investasi, bukan sekadar kedekatan politik (pernyataan ESDM yang dikutip Antara, 12 Desember 2025).
Ketiga, Indonesia juga mendorong pembentukan NEPIO sebagai prasyarat tata kelola program nuklir yang lazim direkomendasikan dalam kerangka kesiapan infrastruktur nuklir (informasi dari kanal resmi ESDM dan rangkaian pemberitaan ekonomi energi).
Keempat, ada jalur proyek yang berjalan paralel lewat proses perizinan tapak oleh pengembang tertentu, yang menandakan program nuklir bisa bergerak dari dua arah: kerja sama antarnegara dan inisiatif korporasi yang mengejar lisensi regulator.
Apa Artinya untuk Indonesia: Listrik, Industri, dan Politik Energi
Bagi pembaca, “pembangkit nuklir” sering terdengar jauh. Tetapi di Indonesia, pertanyaan paling membumi adalah: listriknya buat siapa, dan bayarannya seperti apa.
Jika Indonesia benar-benar memasukkan nuklir sebagai pembangkit baseload, ada dua potensi dampak. Pertama, pasokan listrik yang stabil untuk industri yang tidak bisa menunggu matahari terbit atau angin kencang. Kawasan smelter, manufaktur berbasis listrik, sampai rencana pusat data berdaya besar akan sangat sensitif terhadap gangguan pasokan. Kedua, dari sisi sistem, nuklir bisa menjadi pasangan bagi energi terbarukan yang variatif, sehingga operator jaringan punya “jangkar” yang tidak mudah turun naik.
Namun waspada tetap perlu. Nuklir adalah investasi puluhan tahun. Skema pembiayaan menentukan segalanya. Kalau modelnya membuat tarif listrik membengkak, beban akhirnya akan jatuh ke PLN dan publik, entah melalui tarif atau kompensasi fiskal. Banyak negara menggunakan skema khusus, mulai dari kontrak jangka panjang, jaminan pemerintah, sampai model build-own-operate. Masing-masing punya konsekuensi politik dan fiskal.
Masuknya Kanada juga menambah dimensi diplomasi energi. Rusia punya jejak kuat dalam ekspor proyek nuklir global. Kanada datang dengan citra sebagai mitra teknologi dan tata kelola yang relatif “ramah” bagi pasar Barat, walau setiap proyek tetap bertumpu pada negosiasi detail. Bagi Indonesia yang menjaga politik luar negeri bebas aktif, kompetisi tawaran ini bisa menjadi ruang tawar. Tetapi ruang tawar bisa berubah jadi jebakan jika keputusan diambil terlalu cepat tanpa fondasi regulasi, SDM, dan kesiapan lokasi.
Yang Perlu Dicermati: Risiko, Regulasi, dan Langkah Berikutnya
Ada tiga lapis risiko yang perlu dibaca jernih.
Pertama, kesiapan regulasi dan institusi. Pembangkit nuklir tidak bisa “jalan dulu, rapikan belakangan”. Penguatan peran regulator, penetapan standar keselamatan, kesiapan tanggap darurat, sampai desain pengawasan limbah radioaktif akan jadi sorotan utama. Dorongan pembentukan NEPIO menunjukkan pemerintah sadar ini pekerjaan lintas kementerian, bukan urusan ESDM sendirian.
Kedua, kesiapan SDM dan rantai pasok. Target 2032 terdengar dekat untuk proyek infrastruktur berisiko tinggi. Di ruang publik, mulai muncul peringatan tentang ketersediaan tenaga ahli nuklir dan kebutuhan program pelatihan yang konsisten. Ini bukan sekadar operator reaktor. Ada inspektur keselamatan, ahli material, ahli proteksi radiasi, sampai tim keamanan siber untuk fasilitas kritis.
Ketiga, penerimaan publik dan pemilihan lokasi. Indonesia berada di wilayah yang sensitif secara geologi. Pemerintah dan lembaga terkait pernah memetakan banyak lokasi potensial, tetapi “potensial” tidak selalu berarti siap dibangun. Proses penapisan tapak, kajian lingkungan, dan konsultasi publik bisa memakan waktu panjang, dan satu kesalahan komunikasi bisa memicu penolakan berkepanjangan.
Lalu, apa berikutnya?
Sinyal paling kuat dari pernyataan resmi belakangan ini adalah pemerintah akan membandingkan proposal, bukan menunjuk langsung. Setelah Rusia menawarkan, Kanada masuk ke gelanggang. Korea Selatan juga disebut menawarkan. Negara lain pun pernah disebut berminat. Dalam hitungan praktis, 2026 akan menjadi tahun penentuan rancangan tata kelola dan mekanisme seleksi, bukan tahun peletakan batu pertama.
Jika proses ini berjalan rapi, Indonesia bisa masuk era baru: pembangkit nuklir sebagai penopang sistem listrik rendah emisi, mendampingi energi terbarukan. Jika tergesa atau kabur, risikonya jelas: proyek mahal, tarik-menarik politik, dan ketidakpastian yang justru mengganggu transisi energi.
Hobi Games ?
